SOLOPOS.COM - Warung PKL di Gang RC. Prof. Dr. Soeharso tepatnya di timur RSUD Dr. Moewardi, Jebres, Solo. (Solopos/Wahyu Prakoso)

Solopos.com, SOLO – Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) masih mewarnai dinamika perkotaan khususnya di Kota Solo. Dalam narasi pembangunan kota, PKL dianggap merusak wajah kota karena keberadaannya dinilai tak terawat, penuh sampah, dan kumuh.

Pada era Wali Kota Joko Widodo (Jokowi), rekaman peristiwa terbesar menyangkut keberadaan PKL terjadi pada 23 Juli 2006. Pada hari yang cerah seribuan PKL dari kawasan Monumen Banjarsari dikirab menuju tempat barunya di Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Harga Empon-empon Naik, Siapa Kabupaten yang Paling Kaya?

Peristiwa itu menjadi catatan keberhasilan Jokowi yang tak terlupakan bahwa “penggusuran” PKL bisa dilakukan dengan dialog tanpa kekerasan. Jokowi lantas dikenal sebagai Wali Kota Ramah PKL. Menariknya, selama dipimpin Jokowi, Kota Solo tidak pernah mendapatkan penghargaan Adipura.

Kenapa Adipura disinggung saat membicarakan PKL? Sebab, keberadaan PKL berkaitan erat dengan kesempatan mendapatkan Adipura sebuah kota. Jawaban soal Adipura ini akan diterangkan pada akhir tulisan ini.

Nama Desa Unik Soloraya: dari Gadungan hingga Garangan

Seusai ditinggal Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, Wali Kota Solo dijabat oleh FX Hadi Rudyatmo (Rudy). Yang tak kalah menarik, ada perubahan besar soal penertiban PKL pada era Rudy ini.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, penggusuran PKL terus terjadi meski narasi yang digunakan pemerintah adalah penertiban dan relokasi. PKL diminta meninggalkan trotoar dan pindah ke pasar tradisional terdekatnya. Hal itu sejalan dengan program revitaslisasi pasar-pasar tradisional Solo yang gencar dilakukan beberapa tahun yang lalu.

Perubahan Pemandangan Sriwedari, Mana Sajakah?

Catatan pertama soal penggusuran PKL Solo dimulai pada Januari 2012, Solopos.com memberitakan 96 PKL di Jl. Veteran direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo. Kemudian, pada Oktober 2012, PKL di Jl. Honggowongso juga turut digusur.

Kemudian, pada Februari 2013, sebanyak 10 PKL Jl. S. Parman ditertibkan. Disusul pada Mei 2013 penertiban 28 PKL Jl. Bhayangkara dan 15 PKL Jl. Kebangkitan Nasional. Terakhir, pada September 2013, penggusuran PKL Solo kembali terjadi di Jl. Veteran.

Korupsi Anggaran Desa: Jumlah Kasus Turun, Tapi Tertinggi Dibanding Sektor Lain

Pada Oktober 2013, pengelola Taman Satwa Taru Jurug (Kini Solo Zoo) juga mewacanakan penertiban PKL timur pakir TSTJ. Sementara Pemkot Solo terus menyisir PKL di utara Taman Tirtonadi dan Jl. Ki Hajar Dewantara.

Penggusuran PKL Solo juga dilakukan terhadap 9 PKL di depan Stasiun Jebres pada Juli 2014. Alasannya, keberadaan PKL mengancam keberadaan stasiun Jebres sebagai Benda Cagar Budaya (BCB).

Virus Corona Mengubah Etiket Bersua Kita

Sebulan kemudian, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Solo melarang PKL berjualan di Jl. Kol. Sutarto. DPP juga mewacanakan penertiban 5.800-an PKL pada 2015 meliputi Jl. Slamet Riyadi, Jl. Kapten Mulyadi, Jl. Ki Hajar Dewantara, Jl. Sabang, Jl. S. Parman.

Lalu, pada Juni 2015, sebanyak 50 PKL di Jl. Pakubuwono dilaporkan dilarang berjualan. Kemudian, pada September 2015, DPP kembali mewacanakan penggusuran PKL di Jl. Slamet Riyadi, Jl. Urip Sumoharjo, dan Jl. Ir. Sutami. Di citywalk Jl. Slamet Riyadi sendiri ada sekitar 190 PKL yang menjadi target.

Begini Dahsyatnya Erupsi Gunung Merapi 2010

Penggusuran PKL Solo belum berhenti. Pada April 2016, 40 PKL harian di Stadion Manahan juga mulai ditertibkan. Bulan berikutnya, giliran 5 PKL di Jl. Kauman, tak boleh lagi berjualan di sana.

Tak hanya itu, pada Agustus 2016, pada 30 PKL Jl. Gajah Mada ditata. Menariknya, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Solo, Heri Mulyadi, mengatakan penataan pedagang di kawasan strategis Solo bertujuan untuk memperkuat posisi Kota Bengawan sebagai salah satu destinasi meeting, incentive, conference, exhibition (MICE) di Indonesia. Ke depan pihaknya secara bertahap mengembalikan fungsi jalur pedestrian.

Mematahkan Mitos Pulung Gantung di Gunungkidul

Pada 2016 inilah, untuk kali pertama setelah puasa selama 15 tahun Kota Solo bisa meraih Adipura. Bahkan, sangking bungahnya, Pemkot Solo berencana mengarak piala Adipura ini pada acara Solo Batik Carnival (SBC) ke-9.

Berikutnya, permulaan 2017 dibuka dengan pelarangan PKL berjualan pada pagi hari di Jl. Kol. Sutarto. Sebab, PKL dinilai mengganggu lalu lintas di kawasan itu. Sebagai gantinya, PKL direlokasi ke Pasar Panggungrejo dan Pasar Pucangsawit.

Lazismu Sragen: Penggalangan Dana untuk Korban Banjir Tertinggi di Jateng



Penggusuran PKL Solo juga terjadi lagi pada April 2017 dengan menertibkan PKL kemasan di Jl. Radjiman. Sebanyak 47 PKL di Jl. Hasyim Ashari juga dibongkar dan seluruh pedagangnya masuk ke Pasar Klewer.

Disusul Juli 2017, DPP membongkar PKL di Jl. Monginsidi, 18 PKL di Jl. Brigjen Katamso, 23 lapak PKL di Jl. Demangan, dan Jl. Sungai Sebakung Sangkrah. Pembongkaran dilakukan karena dinilai mengganggu pengguna, membangun jalur pedestrian, dan membangun jalur hijau.

Waspada! Korban Bunuh Diri di Indonesia Lebih Banyak dari Pengidap AIDS

Masih di tahun yang sama, pada Agustus, 16 lapak PKL di perempatan Mlipakan, Jl. Juanda dibongkar lantaran dinilai mengganggu lalu lintas. Lalu, Septembernya, 42 PKL di Jl. Kiai Mojo diminta membongkar sendiri lapaknya.

Pada 2017 pula, terjadi relokasi PKL citywalk Jl. Slamet Riyadi ke Selter Sriwedari. Masalah PKL citywalk akan dibahas secara khusus dalam artikel lain.

Hasilnya, Pemkot Solo kembali diganjar penghargaan Adipura pada 2017. Sedangkan pada 2018, Pemkot Solo menerima penghargaan Nirwasita Tantra (green leadership).

Gara-gara Virus Corona, Tes Wawancara Beasiswa Mahasiswa Tiongkok Pakai Wechat

Dikutip dari lama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nirwasita Tantra merupakan penghargaan yang “bertujuan mendorong, mendukung kebijakan dan langkah aksi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga Indonesia,” tulis redaksi Menlhk.go.id.

Pada 2018 ini, penggusuran masih terjadi terhadap PKL di Jl. Ahmad Yani, Jl. Setiabudi, dan Jl. Veteran. Pada Maret 2018 juga dilakukan penataan PKL di Jurug.

Cuma Ada di Wonogiri, Ini Fakta Janggelan Bahan Baku Cincau Hitam

Mengapa PKL berkaitan erat dengan Adipura? Dikutip dari Menlhk.go.id disebut Adipura adalah penghargaan bagi kinerja pengurangan sampah untuk kota/kabupaten yang punya inovasi baru, melalui pembatasan penggunaan plastik, dan daur ulangnya. Adipura dicanangkan untuk jadi peta jalan kebijakan strategi pengelolaan sampah pada 2012 yakni 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah.

Sementara itu, keberadaan PKL sendiri selama ini memiliki image sebagai tempat kumuh juga mengganggu ruang terbuka hijau. Dengan demikian, apakah penggusuran PKL Solo berkaitan dengan misi kota meraih Adipura?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya