Ada Kerajaan Sambo di Polri, Ini Kata Menkopolhukam Mahfud Md

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menyebut dengan istilah Kerajaan Sambo.

 Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo dan eks penasihat Kapolri, Fahmi Alamsyah. (Instagram)

SOLOPOS.COM - Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo dan eks penasihat Kapolri, Fahmi Alamsyah. (Instagram)

Solopos.com, JAKARTA — Irjen Pol Ferdy Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) disebut memiliki “kerajaan” di internal Polri.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menyebut dengan istilah Kerajaan Sambo.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

“Ini di dalam Polri ada masalah. Yang jelas ada hambatan di dalam secara struktural. Ada kelompok Sambo seperti menjadi kerajaan Polri di dalamnya, seperti Sub Mabes. Ini yang menghalangi-halangi penyidikan yang jumlahnya 30 orang dan sekarang sudah ditahan. Saya sampaikan ke Kapolri, ini harus diselesaikan,” ujar Mahfud Md, dalam obrolan di podcast Youtube Akbar Faizal Uncensored, seperti dikutip Solopos.com, Kamis (18/8/2022).

Mahfud mengungkapkan, adanya Kerajaan Sambo itu yang membuat pengusutan awal kasus meninggalnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu mengalami kesulitan luar biasa.

Baca Juga: Pengacara Terima 5 Kuasa Baru untuk Jerat Ferdy Sambo dan Istri

Tak hanya membuat rekayasa, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Ferdy Sambo menghilangkan barang bukti sehingga pengusutan oleh penyidik Bareskrim Polri selama sepekan tak membawa hasil.

“Setelah Bharada E didekati secara psikologis dan mau bersaksi secara jujur, baru terbuka semuanya. Ia menyebut Sambo (yang memerintahkan membunuh Brigadir J),” katanya menjawab pertanyaan mantan anggota DPR, Akbar Faisal.

Karenanya, Mahfud akan memberi masukan kepada Presiden agar struktur kekuasaan di Divisi Propam direvisi.

Baca Juga: Diduga Rekayasa Kematian Brigadir J, Eks Penasihat Kapolri Masih Saksi

Pasalnya, Ferdy Sambo memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga rawan penyimpangan.

“Akan saya rekomendasikan nanti kalau ini sudah reda. Kadiv Propam ini punya kekuasaan sangat besar, direktorat-direktorat yang semuanya di bawah Sambo. Yang menyelidiki, yang memeriksa, yang menghukum, memindahkan, menaikkan, memberi fasilitas semua lapor ke Kadiv Propam. Nanti saya akan usulkan pakai hukum ketatanegaraan saja, yang memeriksa dan memindahkan beda jangan hanya satu orang,” ujarnya.

Serangan Balik Sambo

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat ini mendapat serangan balik dari kelompok Ferdy Sambo yang tidak ingin praktik lancung mereka terbongkar.

Menurut Sugeng Teguh, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J memegang banyak rahasia Ferdy Sambo sehingga hal itu diduga menjadi motif Ferdy Sambo melenyapkan nyawa bintara Polri asal Jambi tersebut.

Baca Juga: Fadil Imran Trending, Pakar Hukum M Taufiq: Dia Layak Dicopot!

“Sebenarnya ini ada perlawanan yang menyerang orang-orang yang ada dalam timsus. Perlawanan dari kelompok ini, akan menyebar isu-isu negatif orang-orang yang ada dalam timsus. Nah ini harus siap juga, masyarakat harus mendukung Timsus. Kita dukung Timsus, soal isu-isu lain di-keep dulu. Timsus harus kita jaga agar bisa mengawal kasus ini sampai berhasil,” tegas Sugeng Teguh Santosa seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube Narasi Newsroom, Senin (15/8/2022).

Menurutnya, meskipun citra Polri jatuh bebas saat awal pengungkapan kasus Brigadir J, saat ini masyarakat bulat mendukung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersih-bersih polisi jahat di internalnya.

Baca Juga: Putri Sambo Bisa Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana dan Laporan Palsu

Dan saat ini, ujar dia, polisi-polisi jahat mulai melawan dengan menyerang pribadi yang berada di Timsus.

Staf ahli Kapolri, Muradi, mengamini sinyalemen IPW bahwa Tim Khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mendapat serangan balik dari kelompok Ferdy Sambo.

Menurut Muradi, serangan balik terhadap Tim Khusus pengusut Ferdy Sambo dikarenakan adanya faksi-faksi atau kelompok-kelompok di tubuh Polri.

Baca Juga: Pengacara: Brigadir J Meninggal Kok Rekeningnya Masih Bisa Transaksi

“Dulu zaman Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) sudah mulai disusun (upaya penyatuan), dilanjut Pak Idham (Kapolri Jenderal Idham Aziz) tapi berantakan karena penanganan faksi ini tidak cukup clear betul. Lalu mereka punya tuannya sendiri, punya orang yang dihormati sendiri, itu yang tidak boleh,” tandas Muradi dalam diskusi yang diunggah kanal Youtube MetroTV, seperti dikutip Solopos.com, Senin (15/8/2022).

Sebagai staf ahli Kapolri, dirinya berulang kali mengingatkan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kelompok-kelompok di tubuh Polri yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Baca Juga: Didesak Ditangkap, Penyusun Skenario Ferdy Sambo Diperiksa Polisi

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Kasus Brigadir J, Polri: Penahanan Putri Candrawathi Tunggu Hasil Tes Kesehatan

      Babak baru penahanan Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

      Profil Adang Daradjatun, Mantan Wakapolri yang Jadi Ketua MKD DPR

      Profil Adang Daradjatun yang resmi menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy lewat rapat penetapan pada Selasa (27/9/2022).

      Adang Daradjatun Resmi Menjadi Ketua MKD DPR, Gantikan Aboe Bakar Al-Habsy

      Adang Daradjatun resmi menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy.

      Perlindungan bagi Si Ikan Berjalan, Hasil Evolusi 400an Tahun

      Enam spesies ikan hiu berjalan hasil evolusi 400an tahun di perairan Indonesia Timur akhirnya resmi mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

      Aspal Alam Buton, Harta Karun Dunia asal Sulawesi Tenggara

      Sejauh ini, aspal alam hanya ditemukan di tiga lokasi di dunia, salah satunya di Indonesia. Aspal alam ini pun menjadi harta karun dunia yang berharga bagi Indonesia.

      Kebakaran di Cikini, Butuh 17 Unit Mobil Damkar untuk Padamkan Api

      Permukiman penduduk di Jl. Cikini Kramat, RT 004 dan RT 015/RW 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa (27/9/2022).

      KPK OTT Hakim Agung, Mahfud Md: Presiden Kecewa, Hukum Gembos di Pengadilan

      Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md., mencari formula mereformasi bidang hukum peradilan.

      Lereng Gunung Ciremai Terbakar Sejak Minggu

      Kawasan lereng Gunung Ciremai terbakar pada Minggu (25/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

      Presiden Jokowi: Tidak Ada Impor Aspal hingga 2024

      Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk menghentikan impor aspal hingga 2024, dan menggunakan aspal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

      Ini 16 Anggota Polri yang Sudah Jalani Sidang Etik terkait Kasus Ferdy Sambo

      Sebanyak 16 dari 35 anggota Polri terduga pelanggar etik terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah menjalani sidang etik.

      Jokowi Disebut Presiden Kedua yang Datang ke Baubau, Pertama Soeharto pada 1990

      Presiden Joko Wiidodo disebut-sebut sebagai presiden kedua yang pernah menginjakkan kaki ke Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

      Kunjungan Kerja Kota Baubau: Ribuan Warga Rela Berdesakan Demi Lihat Presiden

      Ribuan warga di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara rela bersesak-desakan demi melihat Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut, Selasa (27/9/2022).

      Kemenkes Permudah Akses PeduliLindungi Via Mobile Browser, Berikut Langkahnya

      Fitur web check-in hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terkendala mengakses aplikasi PeduliLindungi karena keterbatasan perangkat maupun memori.

      KPK Panggil Lagi Zumi Zola soal Kasus Suap RAPBD Jambi

      KPK memanggil mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Selasa (27/9/2022).

      Hari Kesaktian Pancasila Diperingati 1 Oktober, Bukan Hari Libur Nasional

      Hari Kesaktian Pancasila diperingati tanggal 1 Oktober di setiap tahunnya, tapi bukan sebagai hari libur nasional.