Solopos Hari Ini: Daftarkan Pekerja Sesuai Fakta

Solopos.com, SOLO -- Rencana pemerintah memberikan bantuan insentif gaji disambut positif oleh kalangan serikat pekerja. Ini juga menjadi momentum para pengusaha memberikan data karyawan sesuai fakta.

Para pekerja berharap penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran. Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan seharusnya pemerintah menyiapkan alternatif pendataan lain agar lebih tepat sasaran. Misalnya, pemerintah bisa melibatkan serikat pekerja untuk melakukan pendataan.

”Solusinya, pemerintah harus melibatkan serikat pekerja baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat federasi atau konfederasi, untuk melakukan pendataan pekerja, termasuk melibatkan Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (13/8).

Selain itu, serikat pekerja berharap pemerintah juga mengumpulkan data lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini dinilai penting khususnya bagi pekerja yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). ”Solusi lain untuk pendataan pekerja calon penerima BLT juga bisa diambil dari data peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Presiden Jokowi: Jangan Ada yang Merasa Paling Agamis-Pancasilais

Menurut Mirah, agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran, pemerintah tidak seharusnya berpatokan pada data pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

”Kondisi ini masih terjadi di banyak perusahaan, antara lain di perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak dan outsourcing yang melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Pelanggaran tersebut, kata dia, dilakukan oleh sebagian perusahaan dengan hanya mendaftarkan sebagian karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, ada juga perusahaan yang tidak melaporkan gaji para pekerja sesuai kenyataan.

”Modusnya, manajemen hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak melaporkan gaji pekerja sesuai kenyataan,” kata Mirah.

Kabar Gembira Untuk PNS Sragen, Gaji Ke-13 Sudah Cair!

Baca selengkapnya di Epaper Solopos.

Rapat Bubar, Nasib Peternak Rangrang Buram

SRAGEN—Pertemuan yang diikuti ratusan mantan mitra bisnis ternak semut rangrang di Desa Taraman, Sidoharjo, Sragen, pada Rabu (12/8) malam, belum menghasilkan keputusan. Pertemuan tersebut bubar karena tidak mendapatkan izin.

Rencananya, pertemuan itu dilakukan untuk membahas langkah-langkah strategis mengembalikan uang mereka. Masing-masing mereka telah menyetorkan uang dalam jumlah besar untuk investasi ternak semut rangrang di bawah CV Mitra Sukses Bersama (MSB).

“Semalam belum ada keputusan. Semalam kami memang kumpul-kumpul untuk membahas itu [langkah-langkah strategis]. Tapi, tidak ada keputusan karena pertemuan itu langsung dibubarkan. Kami tidak mendapatkan izin dari [pemangku] wilayah,” ujar Agus, salah seorang mitra CV MSB,saat dihubungi Espos, Kamis (13/8).

Meski belum menghasilkan keputusan, para mitra MSB sempat diminta mengumpulkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) berikut dokumen keikutsertaan mereka sebagai mitra bisnis ternak semut rangrang. Dalam pertemuan itu juga sempat mencuat gagasan untuk melaporkan Sugiyono ke Polda Jateng.

“Data semua mitra sudah dikumpulkan. Rencana mau buat laporan ke Polda,” ucap Dwi Maryanto, mitra lain dari CV MSB.

Update Covid-19 Grobogan: Tambah 3 Positif, Total Jadi 301 Kasus

Sebelumnya, sejumlah warga yang menjadi mitra bisnis investasi ternak rangrang berharap uang mereka bisa kembali dari hasil penjualan aset milik bos CV MSB, Sugiyono. Mantan Sekretaris Desa Taraman itu ditahan aparat Polda Jateng setelah ditangkap pada Senin
(3/8) lalu

Baca selengkapnya di Epaper Solopos.

Selain berita mengenai bantuan insentif gaji dari pemerintah dan kelanjutan kasus investasti ternak semut rangrang di berita utama Harian Umum Solopos edisi, Jumat (14/8/2020),  ada juga berita-berita lain dari luar negeri dan Soloraya.

Oktober, Filipina Jajal Vaksin Rusia

MANILA—Filipina berencana memulai uji klinis untuk vaksin virus corona baru penyebab Covid-19 buatan Rusia pada Oktober.

Juru bicara Kepresidenan Filipina, Harry Roque, pada Kamis (13/8) mengatakan dalam uji klinis tersebut, Presiden Rodrigo Duterte diperkirakan akan diinokulasi atau disuntik vaksin untuk menghasilkan kekebalan paling cepat pada Mei 2021.

Uji klinis fase tiga di Filipina akan berlangsung dari Oktober 2020 hingga Maret 2021, setelah sebuah panel ahli vaksin menyelesaikan tinjauannya pada uji coba fase satu dan dua yang dilakukan Rusia pada September, kata Harry Roque dalam jumpa pers.

Rusia pada Selasa menjadi negara pertama yang memberikan persetujuan regulasi untuk vaksin Covid-19, yang diberi nama Sputnik V sebagai penghormatan atas peluncuran satelit pertama di dunia oleh Uni Soviet.

Banyak Cagar Budaya di Kawasan Terdampak Tol Solo-Jogja, BPCB Terjunkan Tim Ke Klaten

Vaksin tersebut dilaporkan belum menyelesaikan uji coba terakhirnya. Hanya sekitar 10 persen uji klinis yang berhasil dan beberapa ilmuwan khawatir bahwa Moskow mungkin menempatkan prestise nasional di atas keselamatan.

Baca selengkapnya di Epaper Solopos.

Polresta Ditambah 1 SSK Dalmas dan Brimob

SOLO—Seusai peristiwa kericuhan di Kampung Mertodranan, Kelurahan/KecamatanPasar Kliwon, pada Sabtu (8/8) malam, Polresta Solo mendapat tambahan pasukan sebanyak satu satuan setingkat kompi (SSK) Dalmas Ditsamapta Polda Jateng dan satu SSK Brimob Polda Jateng.

Hal itu disampaikan Kapolresta Solo Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak saat dijumpai wartawan di Mapolresta Solo pada Kamis (13/8) siang. Menurut Kapolresta, penambahan itu untuk tugas preventif setelah penegakan hukum dilakukan.

”Berbagai dukungan terus mengalir, ini kami jadikan motivasi untuk menindak tegas sesuai koridor terhadap aksi intoleran dan premanisme. Termasuk, hal-hal yang mencederai kehidupan dan kerukunan umat beragama maupun bermasyarakat,” ujar Kapolresta.

Ia menambahkan kepolisian, TNI, Pemkot Solo, serta masyarakat dapat bersama sama menciptakan iklim kondusif roda kehidupan dan perekonomian tanpa keresahan.

”Premanisme juga tidak akan kami biarkan demi kenyamanan masyarakat. Para pelaku intoleran kami imbau untuk menyerahkan diri. Ada dua pilihan, menyerah atau kami buru sampai di mana pun dan kapan pun. Tim kami juga masih bergerak memburu para pelaku,” ujar Kapolres.

Baca selengkapnya di Epaper Solopos.

Bupati: Tak Ada Anggaran Titipan

WONOGIRI—Bupati Wonogiri Joko Sutopo berkomitmen tak akan menitipkan alokasi anggaran tertentu dalam APBD Perubahan 2020 untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan kepala daerah akhir tahun ini.

Dia mempersilakan warga mencermati dan mengawal pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2020 di DPRD Kabupaten Wonogiri. Bupati Joko Sutopo menjadi calon bupati petahana dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Wonogiri 2020.

Sebelum membahas Rancangan APBD Perubahan 2020, tim anggaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan DPRD Kabupaten Wonogiri membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau (PPAS) 2020.

Dear Sobat Ambyar! Setiap Malam Jumat Ada Doa Bersama di Makam Didi Kempot

Informasi yang dihimpun Espos, Kamis (13/8), Bupati Wonogiri menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 2020 pada Jumat (7/8) lalu. Badan Anggaran DPRD Wonohiri membahas dokumen tersebut.

Baca selengkapnya di Epaper Solopos.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom