Soroti Kekerasan Seksual di Sragen, Anggota DPR Beri Komentar Ini

Menurut anggota DPR, Luluk Nur Hamidah, menyoroti kasus kekerasan seksual di Sragen. Ia mengatakan pelaku kekerasan seksual bisa dikenakan denda Rp1 miliar di luar hukuman penjara.

 Legislator DPR RI Luluk Nur Hamidah (kanan) berbincang dengan para kepala desa di Rumah Makan Cengkir Gading Puro, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Selasa (2/8/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)

SOLOPOS.COM - Legislator DPR RI Luluk Nur Hamidah (kanan) berbincang dengan para kepala desa di Rumah Makan Cengkir Gading Puro, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Selasa (2/8/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN — Pelaku kekerasan seksual dengan ancaman pidana sampai 15 tahun bisa didenda sampai Rp1 miliar di luar hukuman penjara.

Ketentuan itu diatur dalam hukum acara yang tertuang dalam UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang hinggi kini belum ada aturan turunannya.

PromosiBorong Penghargaan, Tokopedia Jadi Marketplace Favorit UMKM

Penjelasan itu disampaikan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, saat ditemui wartawan di Rumah Makan Cengkir Gading Puro, Karangmalang, Sragen, Selasa (2/8/2022).

Luluk mengapresiasi kinerja Kapolres Sragen, AKBP Piter Yanottama, yang berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual di Bumi Sukowati. Khususnya di wilayah Kecamatan Jenar dan Sumberlawang.

Setelah menetapkan tersangka, Luluk berharap aparat penegak hukum juga bisa memenuhi hak-hak lain korban. Seperti pemulihan psikologis, restitusi, denda bagi pelaku, dan kebutuhan lainnya yang bisa diasesmen oleh pendamping korban.

Baca Juga: Pelaku Pencabulan Bocah SMP di Sragen Ternyata Bapak Tiri Korban

“Setelah tersangka ditetapkan maka secepatnya hak-hak korban juga dipenuhi. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual itu segera mungkin menggunakan UU TPKS karena segala prosedur dan mekaniske ketika ada hambatan dalam penanganan bisa diatasi dengan cepat. Misalnya terkait bukti, korban itu bisa menjadi saksi atas dirinya,” ujarnya.

Luluk menjelaskan denda dan restitusi berdasarkan UU TPKS itu berbeda. Dia menjelaskan denda itu dibebankan kepada pelaku terkait dengan hak korban yang dirugikan. Untuk pidana yang ancaman hukumannya 15 tahun dendanya bisa sampai senilai Rp1 miliar.

Kalau denda itu tidak bisa dibayarkan oleh pelaku, ujar dia, maka bisa diganti dengan hukuman penjara.

Nilai Restitusi

Sementara untuk restitusi, ujar dia, nilainya didasarkan pada jenis kejahatannya, lamanya ancaman pidana, dan kondisi ekonomi pelakunya. Dia mengatakan yang menilai dan menetapkan restitusi itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pengadilan.

“Restitusi ini didasarkan pada kerugian material maupun non material dan kerugian lain yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual yang dialami korban. Aparat dalam hal ini kejaksaan bisa melakukan sita jaminan dari harta yang dimiliki pelaku. Bila ada sisanya setelah putusan pengadilan maka bisa dikembalikan ke pelaku,” jelasnya.

Baca Juga: Bupati Sragen: Butuh Warga Satu Desa Untuk Lindungi Satu Anak

Luluk melihat kasus kekerasan seksual terus bertambah sehingga pemerintah harus menyegerakan pembuatan aturan turunan atas UU TPKS yang berupa peraturan pemerintah dan perpres. Dia mengatakan sejak UU tersebut diberlakukan sudah jalan empat bulan tetapi belum ada tanda-tanda terbitnya PP atau perpres, meskipun aturan turunan itu diberi waktu maksimal selama dua tahun.

“Mestinya saat pembahasan UU itu pemerintah sebenarnya sudah paham. Mestinya pemerintah bisa menyiapkan PP atau perpres yang menjadi satu paket dengan UU. Masyarakat berhak untuk mengawal PP dan perpres supaya segera mungkin terbit supaya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim,” katanya.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Dilema Hak Asasi Manusia, Destinasi Wisata Prioritas, dan Investasi

      + PLUS Dilema Hak Asasi Manusia, Destinasi Wisata Prioritas, dan Investasi

      Konflik antara pelaku wisata di Taman Nasional Komodo dengan aparat kepolisian pada Senin (1/8/2022) adalah akibat kebijakan pemerintah yang mementingkan urusan investasi dibanding mendengar aspirasi masyarakat yang langsung terdampak kebijakan.

      Berita Terkini

      Upacara Detik-Detik Proklamasi di Karanganyar Digelar di Alun-Alun

      Pemkab Karanganyar memastikan menggelar upacara detik-detik proklamasi di Alun-Alun Karanganyar.

      Karanganyar Imbau Peternak Jaga Kebersihan Kandang Babi, Ini Tujuannya

      Pemkab Karanganyar mengimbau peternak babi memperhatikan kebersihan kandang mencegah penularan wabah PMK

      Kenapa Orang Solo Doyan Makan Sate Kambing & Tengkleng?

      Tahukah Anda kenapa orang Solo doyan makan aneka olahan kuliner kambing?

      Wow, Ada 9 Pasangan Suami-Istri di Sragen Maju di Pilkades 2022

      Ada 18 orang yang merupakan pasangan suami-istri yang maju dalam Pilkades serentak di Sragen.

      Kabar Duka, Kades Gladagsari Boyolali Meninggal Dunia

      Setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan, Kades Gladagsari Edy Suryanto meninggal dunia di rumahnya.

      Ada Senjata Api di Daftar Aset Pemkot Solo, Ini Kenyataannya

      Laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Solo menyebutkan ada dua senjata api yang menjadi aset Pemkot Solo.

      Karyawan Pabrik Pergoki Api Menyala dari Rumah Warga Jetak Sragen

      Sumber api diduga berasal dari obat nyamuk yang menyalat kain di sekitar lokasi.

      Ditinggal Pergi, Dapur Rumah Warga Mandong Klaten Terbakar

      Kapolsek Trucuk AKP Sarwoko menjelaskan saat kejadian pemilik rumah tidak berada di tempat

      Sego Trondol Mbok Kam Boyolali Rp5.000, Beri Penasaran Pengunjung

      Sego Trondol Mbok Kam itu mirip nasi kucing dengan menu bandeng, mi, sambal, dan cap jay.

      Dari Pecandu Kini Jadi Pengedar Narkoba, Warga Baki Dibekuk Polisi

      Tersangka sudah membeli obat-obatan terlarang sebanyak lima kali melalui online.

      Vaksinasi PMK di Sukoharjo Masuki Dosis Kedua

      Jumlah vaksin dosis kedua yang diterima Kabupaten Jamu sebanyak 2.100 dosis. Dari jumlah tersebut telah disuntikkan 1.000 dosis.

      KKN UGM Rintis 3 Desa Wisata di Sambungmacan Sragen, Ini Lokasinya

      3 Desa yang dirintis menjadi desa wisata di Kecamatan Sambungmacan, Sragen memiliki potensi yang berbeda untuk mendatangkan pengunjung menikmati desa wisata.

      Inilah Daftar 19 Desa di Sragen yang akan Menggelar Pilkades

      Pilkades serentak akan berlangsung 25 Oktober 2022

      Cuaca Sukoharjo Selasa 9 Agustus Ini, Cerah Berawan Siang Hari

      Berikut ini prakiraan cuaca wilayah Sukoharjo secara lengkap untuk hari ini, Selasa (9/8/2022).

      Bukan Magic, Ini Sebab Kebo Bule Keraton Solo Warnanya Putih Kemerahan

      Meski kerap dikaitkan dengan hal-hal magis, warna kulit pada kebo bule seperti yang ada di Keraton Solo bisa dijelaskan secara ilmiah.

      Cuaca Boyolali Selasa 9 Agustus Ini: Cerah Berawan Siang Hari

      Prakiraan cuaca Boyolali hari ini, Selasa (9/8/2022), tersaji dalam artikel ini secara lengkap.