Solopos.com, SOLO – Halaman Soloraya Harian Umum Solopos hari ini, sabtu (27/9/2014) menghadirkan protes sejumlah kepala daerah di Soloraya terkait pengesahan RUU Pilkada. Dua kepala daerah asal PDIP, Seno Samodro dan F.X. Hadi Rudyatmo menolak RUU Pilkada.
Sedangkan para perangkat desa (perdes) se-Soloraya mengancam akan nggerudug Gedung DPR setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi Undang-Undang.
Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini
Kabar lain, Kasatreskrim Polres Sukoharjo, Iptu Fran Delanta Kembaren mengatakan polisi belum memiliki cukup bukti untuk memeriksa Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono XIII.
Simak rangkuman berita Soloraya Harian Umum Solopos edisi Sabtu, 27 September 2014, berikut;
PILKADA OLEH DPRD: Kepala Daerah dari PDIP Kecewa Berat
Kepala daerah di Soloraya yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kecewa berat dengan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR. Mereka tetap menolak pelaksanaan pilkada oleh DPRD.
Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo menolak UU Pilkada yang baru saja disahkan DPR, Jumat (26/9) dini hari. Penolakan terhadap pengesahan UU Pilkada ini disampaikan secara resmi melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Rudy, sapaan akrabnya yang ditemui wartawan di Loji Gandrung, Jumat (26/9) petang, mengatakan sistem pemilihan yang dikembalikan ke DPRD akan merampok kedaulatan politik rakyat.
Buntutnya, sistem pemilihan tersebut akan memundurkan kehidupan demokrasi di Indonesia. “Ini kemunduran demokrasi namanya. Penolakan resmi sudah saya sampaikan ke ketua Apeksi,” ujarnya.
Menurutnya bukan sistem pemilihan yang dirubah tetapi teknisnya yang harus dilengkapi. Rudy khawatir saat UU tersebut dilaksanakan maka aspirasi rakyat tidak terserap dan terealisasi dengan baik.
Di sisi lain, meski PDIP memiliki 24 kursi di DPRD Kota Solo dan secara posisi menguntungkan dalam pengambilan suara, Rudy mengatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan hal itu.
”Yang harus dibicarakan itu soal kemaslahatan rakyat. Pilkada langsung atau tidak langsung, kami tidak membicarakan untung rugi. Tapi kepentingan rakyat,” imbuh dia.
Bupati Boyolali, Seno Samodro, mengaku kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR yang memutuskan pilkada oleh DPRD. Seno menilai pilkada secara langsung oleh rakyat lebih memiliki legitimasi. “Boyolali jelas kecewa berat,” ujar Bupati Seno di Boyolali, Jumat.
(Baca Juga: Kalah di DPR, PDIP Siapkan Langkah Perlawanan, Apa Saja?, Pesimistis, Ganjar Pranowo Tak Akan Lagi Maju Pilgub)
RUU PILKADA: Perdes Kecewa, Ancam Grudug Senayan
Para perangkat desa (perdes) se-Soloraya mengancam akan nggerudug Gedung DPR setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi Undang-Undang.
Alasannya, pengesahan RUU Pilkada dinilai merusak hak-hak politik masyarakat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sekaligus Ketua PPDI Wonogiri, Widi Hartono, mengaku kecewa atas pengesahan RUU Pilkada oleh DPR.
Pengesahan itu dianggap merusak proses pembangunan demokrasi di Tanah Air. Karena itu, para perdes se-Soloraya berencana nggerudug Gedung DPR di Senayan atau Istana Negara Jakarta.
(Baca Juga: Analis Politik Sebut KPU Daerah Bisa Dibubarkan, 32 Lembaga Gugat UU Pilkada ke MK, “Mereka Lupa Nyawa Mahasiswa, Aktifis, Rakyat yang Mati untuk Perjuangkan Demokrasi”)
DUGAAN PENCABULAN: Polres Tak Miliki Bukti Kuat Untuk Periksa PB XIII
Kasatreskrim Polres Sukoharjo, Iptu Fran Delanta Kembaren mengatakan polisi belum memiliki cukup bukti untuk memeriksa Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono XIII.
Menurut Kasatreskrim, pernyataan tersangka Wt yang mengaku telah menjual korban kepada Raja Keraton Solo tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena lemahnya alat bukti. ”Apa yang disampaikan tersangka tak punya cukup bukti. Kami belum bisa memeriksa apa yang dituduhkan itu [PB XIII],” ujar Fran ketika dihubungi Espos, Jumat (26/9).
Fran menegaskan penyidik Polres Sukoharjo akan tetap bekerja secara profesional dan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia tak akan terpengaruh isu-isu yang berseliweran terkait kasus tersebut selama tak ditemukan alat bukti yang kuat. ”Percayalah, kami akan bekerja secara profesional. Jika dalam pemeriksaan kami nanti benar-benar menemukan bukti kuat, kami pasti memanggilnya [PB XIII],” ujarnya.
Dalam kesmepatan sebelumnya, Fran juga menyampaikan bahwa korban mengaku tak mengenali orang yang menghamilinya
(Baca Juga: Polisi Didesak Segera Periksa PB XIII, Dugaan Pencabulan PB XIII, CCTV Hotel Dikirim ke Polda Jateng)
FESTIVAL LAWEYAN: Bingkai Hitam Putih Saudagar Batik Laweyan Tempo Dulu…
Anyaman bilah bambu didesain seperti papan tulis portabel dan ditata di teras Gedung Dirham di Jl. Sidomukti RT 003/RW 001 Klaseman, Laweyan, Solo. Anyaman bambu itu diberi bingkai kain perca bermotif batik yang ditata membentuk seperti mozaik.
Di tengah bingkai itulah, figura-figura berisi foto tempo dulu dipamerkan. Sebanyak 50 lembar foto dipertontonkan dalam pameran foto bertajuk Laweyan Bergerak yang dibuka, Jumat (26/9).
Pameran foto itu menjadi bagian dari rangkaian perayaan dasawarsa Kampung Batik Laweyan yang dikemas dengan Festival Laweyan. Foto-foto yang dipajang merupakan wujud aktivitas para saudagar batik Laweyan sejak zaman pergerakan hingga pascakemerdekaan. Sosok Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga muncul dalam bingkai foto berwarna hitam putih.
Pada masa pergerakan, dua tokoh proklamator itu sempat singgah di Kampung Batik Laweyan. Maklum, Laweyan memang menjadi cikal bakal munculnya pergerakan nasional dengan tokoh-tokoh seperti K.H. Samanhoedi dan H.O.S Tjokroaminoto. Selain itu, sejumlah aktivitas pembuatan batik juga muncul dalam pameran foto, seperti proses canting, pewarnaan, dan seterusnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
