Solopos Hari Ini: Menwa UNS di Titik Nadir

Pembubaran Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor No. 26/2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).

 Harian Solopos Edisi Kamis (28/10/2021).

SOLOPOS.COM - Harian Solopos Edisi Kamis (28/10/2021).

Solopos.com, SOLO — Pembubaran Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor No. 26/2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa). Dalam pasal 15, kampus dapat memberikan sanksi mulai peringatan, pembekuan, hingga pembubaran unit kegiatan mahasiswa (UKM).

Harian Solopos Edisi Kamis (28/10/2021) menyajikan headline terkait Menwa UNS yang terancam sanksi tegas dari kampus yang menaungi organisasi itu.

Menwa di Titik Nadir

SOLO-Korps Mahasiswa Siaga (KMS) Batalyon 905 Jagal Abilawa atau Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo terancam mendapatkan sanksi berat, yakni pembubaran organisasi.

Ini seiring munculnya korban jiwa dalam diklat Menwa di lingkungan UNS akhir pekan lalu. KMS di UNS sudah dibekukan sementara per Rabu (27/10/2021). UNS membentuk tim evaluasi untuk mengkaji sanksi final yang bakal diberikan bagi KMS.

Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Ikuti Aksi Solidaritas Korban Diklat Menwa UNS Solo

Pembubaran organisasi dimungkinkan apabila melihat Peraturan Rektor No. 26/2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa). Dalam pasal 15, kampus dapat memberikan sanksi mulai peringatan, pembekuan, hingga pembubaran unit kegiatan mahasiswa (UKM).

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Ahmad Yunus, menegaskan kampus terbuka dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat umum yang menghendaki tindakan tegas menyusul meninggalnya Gilang Endi dalam diklat Menwa. Yunus mengatakan tim evaluasi mulai bekerja dengan mengumpulkan data dan fakta lapangan.

Masih di halaman depan, Harian Solopos menyajikan berita terkait penurunan tarif tes PCR dan penghapusan cuti bersama.

Tarif Tes PCR Turun

JAKARTA —Pemerintah akhirnya menurunkan tariif tes swab polymerase chain reaction (PCR) dan kisaran Rp500.000 menjadi Rp275.000 untuk Jawa-Bali dan Rp300.000 untuk luar Jawa-Bali.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengatakan kebijakan penurunan harga tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. “Kami sepakati batas tarif tertinggi diturunkan menjadi Rp275.000 di Jawa dan Bali dan Rp300.000 untuk luar Jawa-Bali,” katanya, Rabu (27/10/2021).

Baca Juga: Menko PMK Pastikan Tak Ada Cuti Bersama Akhir Tahun: Tidak Usah Mudik!

Lebih lanjut, banyaknya kritik terkait wajib tes PCR untuk penumpang pesawat, Menko menegaskan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan karena penyebaran virus akan semakin meningkat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat.

Abdul mengatakan batasan tarif tertinggi PCR berdasarkan Surat Edaran No. HK.02.02/1/3713/2020 yang ditetapkan sebesar Rp900.000 sudah berlangsung selama setahun. Beberapa bulan lalu, Kemenkes juga menerbitkan SE No. HK.02.02/ 1/2845/2021 yang membatasi tarif tes PCR Rp495.000 (di Jawa-Bali) dan Rp525.000 (di luar Jawa-Bali)

Di halaman Soloraya, Harian Solopos menyajikan headline terkait progres penataan kumuh di Kota Solo yang tersisa seratusan hektare.

Kawasan Kumuh Tersisa Seratusan Hektare

SOLO-Penataan lahan HP OO1 di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, bakal mengurangi luas kawasan kumuh di Kota Bengawan hingga 30-an hektare pada 2021 dan 2022.

Lahan yang sebelumnya permukiman kumuh itu kini ditata menjadi hunian yang layak untuk masyarakat. Proyek terbagi menjadi dua tahap, di mana tahap 1 akan dibangun 253 unit rumah yang dirampungkan tahun ini. Sementara, tahap kedua membangun 316 unit rumah pada 2022.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Solo, Taufan Basuki Supardi, mengatakan hingga akhir 2020, luasan kawasan kumuh yang tersisa mencapai 135,971 hektare.

Baca Juga: Warga Kampung Eks HP 16 Mojo Solo Akrobat demi Tata Kawasan Kumuh

Lokasinya menyebar di 29 kelurahan yang terbagi menjadi delapan kawasan. Luasan terbesar ada di kawasan Semanggi yang terdiri atas Kelurahan Kedunglumbu, Mojo, Sangkrah, dan Semanggi.

“Penataan menyasar kawasan itu dirampungkan tahun ini dan tahun depan,” kata dia kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).

Berita Terkait

Espos Plus

Berita Terkini

Dompet dan Tas Tangan Wanita Merek Louis Vuitton Dimusnahkan, Kenapa?

DJKI Kementerian Hukum dan HAM memusnahkan tas troli, tas tangan wanita, tas tangan makeup, dan dompet wanita bermerek Louis Vuitton karena palsu.

Anggota TNI di Jakarta Terbunuh oleh Geng Pemuda

Polisi sudah menangkap tujuh dari delapan anggota kelompok pengeroyok anggota TNI, S, 23, hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Negara Rugi Rp3,6 Triliun Gara-Gara Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, mengungkap kerugian sementara negara akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia Rp3,6 triliun.

Misteri Penunggu Gunung Dempo, Suka Mencari Mangsa Saat Pagi dan Senja

Gunung Dempo tak hanya menyuguhkan pemandangan indah, namun juga menyimpan misteri penunggu puncak gunung yang suka turun saat pagi dan senja menjelang petang.

Bukan Mati, Ini Vonis Hakim untuk Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Asal Asul Nama Prabu Siliwangi yang Melekat pada Raja Sunda Galuh

Prabu Silwangi bukanlah nama dari salah satu Raja Sunda, lantas siapakah ia?

+ PLUS Waspada, Kenali Beragam Modus Kekerasan Seksual di Dunia Kampus

Modus kekerasan seksual yang dipakai pelaku terkesan akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian dan bergabung dalam projek yang dikerjakan pelaku.

+ PLUS Akademisi Tolak Peleburan Litbang Komnas HAM dengan BRIN

Peleburan fungsi penelitian, pengembangan, riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke dalam BRIN hanya sah dilakukan di kalangan instansi pemerintah atau yang berada di bawah fungsi eksekutif.

Ajak Milenial Seru-Seruan, Daihatsu Hadirkan Urban Fest 2022 di Manado

Mengawali 2022, Daihatsu kembali menyelenggarakan program hiburan kekinian bagi para generasi muda dalam acara bertajuk Daihatsu Urban Fest – The Next Level,

Hakim Perintahkan Rampas Harta Heru Hidayat Terkait Asabri, Ini Datanya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan perampasan harta Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Solopos Hari Ini: Bhre Calon Terkuat

Suksesi Praja Mangkunegaran mulai menemui titik terang. Nama G.P.H. Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, 24, kian menguat sebagai pemimpin baru Mangkunegaran.

10 Berita Terpopuler: Kisah Ki Semar dan Kasus Libatkan Polisi Boyolali

Ulasan petilasan Ki Semar atau Eyang Semar di kompleks wisata religi Gunung Srandil, Cilacap, Jateng dan kasus wanita dihina Kasatreskrim Boyolali menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Rabu (19/1/2022).

+ PLUS RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Hanya Fraksi PKS yang Menolak

DPR mengesahkah Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Eks Karyawan Paytren Minta Gaji Mereka Dibayar Yusuf Mansur

Salah satu karyawan, Isaf, mengaku ia dan teman-temannya kini sedang bersiap untuk menggugat PT VSI yang dipunyai Yusuf Mansur. 

Ustaz Yusuf Mansur Kukuh dengan Investasi yang Digalangnya

Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira.