SOLOPOS.COM - Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail (kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor DPD PKS Solo, Senin (7/9/2020) siang. (Istimewa/DPD PKS Solo)

Solopos.com, SOLO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo belum memutuskan sikap mereka dalam kontestasi Pilkada Solo 2020 setelah dipastikan gagal mengusung pasangan cawali-cawawali sendiri.

Mereka sedang menggali masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat Solo, khususnya para konstituen, kader, dan simpatisan PKS ihwal sikap apa yang sebaiknya diambil. Apakah mendukung salah satu paslon atau abstain.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Penjaringan aspirasi masyarakat akan dilakukan hingga Oktober 2020 dan akan disampaikan kepada publik pada awal November 2020. Penjelasan itu disampaikan Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, Senin (7/9/2020) siang.

Pesona Wisata Desa Krebet di Masaran Sragen, Tempat Singgah Jaka Tingkir 

“Dalam rapat TPP Pilkada semalam kami masih membutuhkan waktu untuk menjaring aspirasi dari masyarakat khususnya pemilih PKS, bagaimana sikap terbaik PKS. Hasil penjaringan aspirasi ini akan kami sampaikan kepada DPW PKS Jateng dan DPP PKS untuk kemudian mendapatkan keputusan resmi,” terang Ghofar.

Dia meminta masyarakat Solo bersabar menunggu proses penjaringan aspirasi selesai sehingga bisa dilaporkan kepada struktur di tingkat provinsi dan pusat.

“Kami mohon maaf bila saat ini belum bisa menyampaikan sikap kami. Tapi Insyaallah awal November 2020 kami sudah bisa menyampaikan sikap,” sambung dia.

Antarkan Bajo Daftar Pilkada Solo 2020, Ribuan Pendukung Bawa Poster “Kami Bukan Boneka” 

Kendati PKS abstain dalam pendaftaran pasangan cawali-cawawali Solo, menurut Ghofar belum tentu partainya juga akan abstain di hari H pencoblosan 9 Desember 2020. Sebab diakui dia sikap abstain di hari H pencoblosan merupakan beban berat bagi PKS.

“Beri kami waktu berproses terlebih dulu,” tambah dia.

Minta Maaf

Ghofar menyatakan selama ini DPD PKS Solo sudah berusaha maksimal untuk bisa membangun koalisi gabungan parpol untuk mengusung pasangan cawali-cawawali alternatif. Namun pada akhirnya koalisi gabungan itu gagak terbentuk karena seluruh parpol pemilik kursi di parlemen merapat ke PDIP.

“Kami mohon maaf kepada semua elemen masyarakat yang telah mendorong kami mengusung paslon alternatif, karena sampai detik akhir pendaftaran koalisi tidak terbentuk. Kami juga minta maaf kepada beberapa cawali yang mendaftar kepada kami. Harapan membentuk koalisi tidak berhasil,” papar dia.

Kasus Covid-19 Solo Tambah 17, Jumlah Kumulatif Tembus 484 Orang

Demokrasi Terbajak

PKS Solo mendapat banyak pelajaran berharga dalam Pilkada 2020. Salah satunya ihwal demokrasi pilkada yang terbajak. Dengan kondisi itu membuat PKS yang hanya berkekuatan lima kursi di DPRD Solo gagal mengusung calonnya.

Dia berharap di pemilu mendatang PKS bisa mendapat minimal sembilan kursi DPRD Solo. Dengan begitu PKS bisa mengusung pasangan cawali-cawawali alternatif pilihan masyarakat.

“PKS mohon doa dukungan seluruh masyarakat Solo agar pada pemilu berikutnya bisa meraih kursi di atas ambang batas pencalonan kepala daerah sehingga di pilkada mendatang bisa mengusung paslon alternatif,” tegas dia.(kurniawan)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya