Arsip Berita politik

Kabar Duka, Mantan Ketua DPD Partai Golkar Klaten Tutup Usia

Salah satu tokoh politik serta sukarelawan Klaten, Anang Widayaka, tutup usia, Rabu (21/9/2022).

Warisan Si Momok Hiyong

Geram dan marah. Itulah ekspresi yang bisa kita saksikan di warung angkringan, pada obrolan pinggir jalan wong cilik saat ini.

Giliran Puan Maharani Naik Kuda Prabowo di Hambalang

Ketua DPP PDIP Puan Maharani naik kuda kesayangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9/2022).

Siapa Memperjuangkan Rohingya?

Mayoritas mereka mengatakan ingin kembali, tetapi mereka tidak akan mengambil risiko berulangnya sejarah di mana anak-anak mereka dapat diambil kapan saja dan tidak pernah terlihat lagi.

Potret Hirarki Kekuasaan

Koalisi Menuju Dua Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Dalam beberapa bulan terakhir koalisi-koalisi informal mulai diwacanakan sejumlah partai politik. Koalisi-koalisi informal itu semuanya awal menuju pemilihan presiden pada 2024.

KUHP yang Kita Butuhkan

KUHP yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah KUHP yang benar-benar mewujudkan dekolonisasi, pembaruan, harmonisasi, modern, mengutamakan kepentingan rakyat, dan berlandasan partisipasi publik yang bermakna.

Khitah Ukhuwah MUI 2024

Masalah perbedaan ormas atau basis dasar kesyariahan (furuiyah) tidak boleh sampai pada perpecahan politis yang kian menegang. Kesadaran inilah yang menjadi pijakan deklarasi umat yang memegang teguh kode etik politik Islami.

PDIP Penentu Koalisi Final, Suara Pendukung Jokowi Jadi Kunci

PDIP menjadi penentu koalisi final partai-partai politik menuju pemilihan presiden pada 2024. Suara pendukung Presiden Joko Widodo jadi kunci kemenangan kandidat presiden pada Pemilu 2024.

Hasil Survei: Elektabilitas Ganjar Pranowo Tertinggi dan Terus Meningkat

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma menunjukkan Ganjar Pranowo kandidat presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas tertinggi.

Beberapa Pasal RKUHP Mengancam Iklim Usaha dan Investasi

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini belum selesai dibahas DPR bersama pemerintah mengandung pasal-pasal yang mencampuri urusan sektor privat dunia usaha.

Akan Muncul Maksimal Empat Calon Presiden

Setidaknya akan muncul maksimal empat calon presiden berdasar kecenderungan relasi dan komunikasi antarpartai politik termutakhir.

Jalan Kaki ke KPU, PDIP Resmi Daftar Pemilu 2024

PDIP resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pusat yang diawali dengan long march.

RKUHP Potensial Mereduksi Kejahatan HAM Menjadi Kriminalitas Biasa

RKUHP potensial mereduksi kejahatan terhadap hak asasi manusia sebagai the most serious crime menjadi kriminalitas biasa. RKUHP yang mencampurkan pidana umum dan pidana khusus mengoreksi Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

RKUHP Bisa Memperparah Regresi Demokrasi

Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta pemerintah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Norma ini bisa memperparah regresi demokrasi Indonesia.

Usia Calon Presiden Jadi Pertimbangan, Makin Banyak Kandidat Makin Baik

Usia calon presiden yang akan maju dalam pemilihan presiden pada 2024 menjadi salah satu pertimbangan penting kum muda, generasi Z dan generasi milenial, dalam menentukan pilihan mereka.

Partai Politik Seharusnya Mengemukakan Platform dan Gagasan Baru

Desain Pemilihan Umum 2024 seharusnya memotivasi partai politik merumuskan dan mengemukakan gagasan-gagasan baru yang kemudian ditawarkan kepada rakyat atau pemilih, khususnya pemilih pemula.

Empat Misi RKUHP dan Dampak terhadap Kebebasan Sipil

Sangat penting membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam pembahasan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum disahkan menjadi UU KUHP.

Karakter Calon Presiden pada 2024 yang Paling Dikehendaki Rakyat

Ciri-ciri pemimpin, termasuk calon presiden dan calon wakil presiden, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah punya perhatian pada persoaal riil yang dihadapi rakyat, dekat dengan rakyat, dan mampu mengatasi berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.

Revitalisasi Bahasa Jawa Berbasis Kolaborasi Banyak Pihak

Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mengajak banyak pemangku kepentingan berkolaborasi dalam revitalisasi bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan satu dari 38 bahasa daerah yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia.

Kerusakan Lingkungan adalah Dampak Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Urusan kerusakan lingkungan di Indonesia sebenarnya telah menjadi masalah sangat serius. Isu ini sebenarnya bagian dari domain politik. Kerusakan lingkungan adalah buah dari kebijakan dan politik.

Konvensi Langkah Ideal Setelah Partai Politik Berkoalisi Lebih Awal

Konvensi untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden menjadi pilihan bagus, bahkan ideal, bagi partai-partai politik yang telah membangun koalisi lebih awal untuk menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Reshuffle Kabinet Membuka Jalan Calon Presiden Pilihan Istana

Perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini layak dimaknai sebagai pembuka jalan bagi calon presiden pilihan Istana yang akan berlaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Calon Presiden Elektabilitas atau Calon Presiden Otoritas

Kandidat presiden yang mengemuka belakangan ini dan potensial maju dalam pemilihan presiden pada 2024 terbagi dua kategori. Pertama calon presiden elektabilitas. Kedua, calon presiden otoritas.

Otoritarianisme IKN Nusantara

Konsep pemerintahan di IKN Nusantara menimbulkan potensi ancaman bagi demokrasi konstitusional pada masa depan, terutama di tingkat pemerintahan daerah.

Pemilu 2024 Tanpa Buzzer

Peran buzzer dalam politik praktis sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 terbukti memunculkan dampak negatif berupa polarisasi atau keterbelahan masyarakat. Ada harapan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 terbebas dari buzzer.

PDIP Bisa Menang Lagi, Ganjar Penentu Konstelasi Pemilihan Presiden

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menduduki peringkat teratas partai politik, sendirian di klaster I. Bila Ganjar tak diusung sebagai calon presiden, peta dukungan pemilih akan berubah banyak dan susah diperkirakan sejak sekarang.

Jokowi, Megawati, dan PDIP Saling Membutuhkan

Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarnoputri, dan PDIP saling membutuhkan dan pasti menjaga komunikasi politik terus-menerus.

Sulit Muncul Kandidat Baru, Pemilihan Presiden akan Berlangsung Ketat

Sangat sulit memunculkan figur baru kandidat presiden selain figur-figur yang selama ini banyak disebut dan dipersepsikan layak jadi kandidat presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Media Sosial Bisa Menyuburkan Demokrasi Sekaligus Mengubur Demokrasi

Studi terhadap politikus Indonesia menemukan empat strategi penggunaan media sosial. Dalam konteks politik dan demokrasi, penggunaan media sosial bisa menyuburkan demokrasi sekaligus bisa pula mengubur demokrasi.

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh untuk Politik Tinggi

Pertemuan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, punya misi mewujudkan politik tinggi atau high politics.

Kecil Kemungkinan Koalisi NasDem dan Gerindra, Begini Analisisnya

Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam menilai Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki cara pandang dan model pendekatan berbeda dalam berpolitik.

Surya Paloh dan Prabowo Bertemu, Bahas Poros Baru?

Saat bertemu Prabowo Subianto, Surya Paloh mengatakan banyak kesamaan visi antara NasDem dan Gerindra dalam mengawal proses keberlangsungan bangsa.

Demi Kemaslahatan, Pembahasan RKUHP Harus Terbuka dan Partisipatif

Pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dimulai lagi pada Rabu (25/5/2022). Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak DPR dan pemerintah membuka semua proses pembahasan RKUHP dan melibatkan partisipasi publik seluas-lusanya.

Momentum Terbaik PDIP Mengambil Hati Perempuan Pemilih

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini punya momentum terbaik mengambil hati para perempuan pemilih yang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu berjumlah 96.557.044 orang.

Belum Ada Bintang Terang, Aja Kesusu…

Frasa ”aja kesusu” atau jangan terburu-buru yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/5/2022), adalah pesan yang berlaku umum, namun juga bisa ditafsirkan lebih sempit sesuai konteks dan ruangnya.

Penomoran Setelah Partai Politik Menjadikan DPD Merasa Dibedakan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuntut kesetaraan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak. Sistem penomoran calon anggota DPD dianggap membedakan dengan lembaga tinggi negara lainnya.

PAN Sleman Buka Pendaftaran Caleg, Minat?

DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman membuka pendaftaran caleg.

Pemajuan Demokrasi Butuh Budaya Politik Santun

Para penyelenggara negara dan partai-partai politik perlu membangun budaya politik yang santun dan demokratis agar demokratisasi di Indonesia berjalan dengan baik.

Pemilihan Presiden 2024, Elektabilitas Lebih Penting daripada Platform

Platform atau program kerja kandidat presiden tampak tidak begitu penting menuju pemilihan presiden 2024. Prioritas menuju pemilihan presiden 2024 adalah elektabilitas kandidat setinggi-tingginya.

”Filipinaisasi” Indonesia

Term ”Filipinaisasi Indonesia” digunakan oleh Andreas Ufen, ilmuwan politik dan senior research fellow di GIGA Institute of Asian Affairs, Hamburg, Jerman. Gejala ini mewujud di Indonesia yang berbuah kemunduran demokrasi.

Pengisian Penjabat Kepala Daerah Rawan Korupsi dan Politisasi

Masa transisi setelah kepala daerah habis masa jabatannya hingga penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah adalah proses yang rawan korupsi dan politisasi.

Terima Dukungan Ganjar Maju Capres 2024, Rudy Akan Bicara ke Megawati

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menerima sikap dukungan kepada Ganjar Pranowo maju capres 2024.

Partai Politik, Calon Presiden, dan Efek Ekor Jas pada Pemilu 2024

Partai-partai politik berhitung dengan cermat untuk mendapatkan efek ekor jas pada pemilihan umum serentak pada 2024.

Prabowo Intensifkan Komunikasi Politik

Prabowo Subianto yang disebut-sebut sejumlah lembaga survei sebagai kandidat presiden terkuat saat ini mengintensifkan komunikasi politik dengan banyak pihak memanfaatkan momentum Lebaran.

KPU Berkomitmen Kedepankan Keterbukaan dan Pola Partisipatif

KPU berkomitmen mengedepankan keterbukaan dan pola partisipatif untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas pada 2024 yang tahapannya dimulai pada 2022.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Menjadikan Oligarki Paling Berdaulat

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menyebabkan pemodal yang berelasi dengan elite politik atau jamak disebut oligarki sebagai pihak yang paling berdaulat di Indonesia.

Sanksi Tak Menghilangkan Kewajiban Membayar THR

Sanksi membayar denda 5% tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.

Partai Mahasiswa, Gerakan Moral Kecendekiaan, dan Biaya Politik Mahal

Pada data partai politik berbadan hukum yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 17 Februari 2022 tercantum Partai Mahasiswa Indonesia.

Keluar dari PSI, Ternyata Ini Alasan Tsamara Amany

Tsamara Amany kini tinggal di Amerika Serikat dan masih aktif memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan perempuan lewat jalur lain di luar politik.

Pemilu I Direncanakan pada 1946, Bukti Membangun Negara Demokrasi

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dirancang oleh para pendiri bangsa dilaksanakan kali pertama pada 1946. Rencana ini gagal. Pemilu nasional bisa dilaksanakan pada 1955. Pada 1946 terlaksana pemilu lokal.

Akal-Akalan Mengakali Penyusunan Undang-Undang

Revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) terkesan sekadar akal-akalan untuk melegitimasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Indonesia Tidak Punya Desain Besar Pembangunan Demokrasi

Indonesia tak memiliki grand design atau desain besar pembangunan demokrasi. Praktik berdemokrasi selalu hanya berbasis pragmatisme dan kontestasi.

Rancangan Biaya Pemilu 2024 untuk KPU dan Bawaslu Rp110,4 Triliun

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengajukan rancangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 senilai Rp110,4 triliun.

Empat Hal untuk Memastikan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Aliansi sembilan organisasi masyarakat sipil merekomendasikan empat hal yang harus dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan sesuai ketentuan undang-undang.

Ancaman Leviathan Baru di Balik Wacana Digitalisasi Pemilu

Ada ancaman leviathan baru dalam penerapan sistem digital pada pemilu. Komisi Pemilihan Umum akan menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), rekapitulasi suara secara digital, dalam Pemilu 2024.

Pernyataan Presiden Tak Cukup, Butuh Bukti Tak Menunda Pemilu 2024

Butuh tindakan dan langkah konkret menjamin pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri membicarakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tak berhenti sekadar pernyataan larangan.

Presiden Jokowi: Jangan Lagi Bicara Penundaan Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri beserta kepala lembaga nonkementerian tidak menyuarakan isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Wacana Penundaan Pemilu 2024 Masih Bergulir, Penolakan Makin Menguat

Wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo masih bergulir. Penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil makin menguat.

SBY Emoh Bahas Politik Saat di Klaten, One Krisnata: Ndak Gegeran!

Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata sudah beberapa kali berkunjung ke Prambanan, Klaten.

Mengapa Pemilu di Indonesia Perlu Direformasi

Pemilu 2024 tanpa perubahan Undang-udang Pemilu akan memunculkan lima komplikasi yang berujung pada substansi demokrasi yang gagal diraih. Reformasi pemilu masih jauh dari harapan.

Tata Kelola Pemilu 2024 di Bawah Kuasa Elite Politik

Kuasa elite politik masih dominan dalam tata kelola menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tahun 2021 menjadi tahun krusial atau tahun kunci bagi persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Pendukung Penundaan Pemilu 2024 Sejuta Saja Tidak Ada, Apalagi 110 Juta

Analisis big data tentang penundaan Pemilu 2024 berbasis media online, Facebook, Instagram, dan Twitter menunjukkan tak sampai sejuta warganet yang membahas wacana itu. Mayoritas menolak penundaan pemilu.

Pukul Panci sebagai Alarm Bahaya Pengkhianatan Konstitusi dan Demokrasi

Para aktivis organisasi masyarakat sipil memukul panci pada sesi akhir diskusi media secara daring pada Sabtu (19/3/2022) sebagai alarm atas bahaya pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi.

Anatomi Big Data Pendukung Penundaan Pemilu 2024 yang Tidak Masuk Akal

Pernyataan tentang dukungan 110 juta pengguna media sosial sepakat dengan penundaan Pemilu 2024 ternyata bersentimen negatif.

Klaim Diametral Big Data dan Hasil Survei tentang Penundaan Pemilu 2024

Hasil survei beberapa lembaga survei tentang persepsi ihwal penundaan Pemilu 2024 diametral dengan pernyataan unsur pemerintah yang mengklaim berdasar big data percakapan di media sosial atau Internet.

Gagasan tentang Reformasi Pemilu Harus Disuarakan Terus-Menerus

Reformasi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia perlu diserukan lebih intensif dan terus-menerus. Ada banyak masalah dalam sistem pemilu Indonesia.

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Wacana Subversif yang Berulang

Kekuatan politik kuat di Indonesia bersekutu mengemukakan wacana subversif mendorong Presiden Joko Widodo tetap berkuasa setelah dua periode masa jabatan habis pada Oktober 2024.

Menunda Pemilu 2024 Berarti Menciptakan Ketidakpastian dan Kaos

Penundaan Pemilu 2024 berpotensi membelah masyarakat yang bila meningkat eskalasinya akan berujung kekacauan atau kaos (chaos) dan berbuah kerusuhan.

Kontinuitas Pemilu Syarat Kestabilan Politik dan Pertumbuhan Ekonomi

Kontinuitas pemilihan umum setiap lima tahun sekali, tanpa penundaan dalam situasi apa pun, adalah prasyarat kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi.

Manuver Menunda Pemilu 2024, Melanggar UU dan Alasan yang Dicari-Cari

Sejumlah politikus mewacanakan lagi penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Manuver konsolidasi kekuasaan dan alasan yang dicari-cari.

Demokrasi Indonesia Tidak Mundur karena Belum Pernah Maju

Sebagian cendekiawan dan aktivis berpendapat demokrasi di Indonesia tidak layak disebut mundur karena memang belum pernah maju.

Demokrasi Indonesia Masih Terkategori Cacat

Kualitas demokrasi Indonesia pada 2021 meningkat dibanding pada 2020. The Economist Intelligence Unit masih mendudukkan Indonesia dalam kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracy.

Penghapusan Presidential Threshold Mencegah Polarisasi dan Disintegrasi

Lebih bijak apabila pemerintah menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dibandingkan dengan mempersingkat durasi kampanye.

Spekulasi Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Tamat

Spekulasi tentang penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo telah tamat. Tahapan Pemilu 2024 selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan oleh anggota baru KPU.

Viral Lantaran Diusir Warga Malang, Ini Profil Haikal Hassan

Inilah profil Haikal Hassan atau Babe Haikal yang tengah viral lantaran diusir warga saat hendak mengisi acara di Kota Malang.

Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024

Rapat dengar pendapat Komisi II DPR pada Senin (24/1/2024) secara bulat menyepakati hari pemungutan suara Pemilu 2024 adalah Rabu 14 Februari 2024. Kepastian ini harus mengakhiri semua spekulasi tentang Pemilu 2024.

Mengukur Urgensi Dana APBN untuk Proyek IKN

“Karena dananya hampir setengah kuadriliun rupiah, jadi bukan bicara triliun lagi.”

Terburu-Buru Menuju Bonus Sambal Terong

Pembahasan RUU IKN hingga ditetapkan menjadi undang-undang hanya butuh waktu 42 hari. Undang-undang ini potensial digugat ke Mahkamah Konstitusi terutama karena aspek partisipasi publik yang tidak bermakna.

Sinyal Jalan Mulus Proyek Ibu Kota Baru

"Kami juga sedang mempersiapkan ibu kota negara itu juga dalam bentuk metaverse. Mudah-mudahan dalam empat bulan ini, Bappenas bisa tunjukkan kira-kira ibu kota negara jadinya seperti ini."

Erick Thohir Mau Maju di Pilpres 2024?

Dukungan untuk Erick Thohir maju dalam Pilpres 2024 terus mengalir. Apakah dia berniat maju sebagai capres 2024?

Eijkman Pamit dan Potensi Eksodus Peneliti

"Kalau mereka sudah punya koneksi publikasi bagus di luar [jurnal-jurnal internasional], [mereka berpikir] mending saya pindah ke Australia atau ke negara lain.”

Anies, Ganjar, & Ridwan Kamil Disebut Bisa Kehilangan Panggung Politik

Pengamat politik dari UNS Solo menyebut tiga kepala daerah yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil bisa kehilangan panggung politik mereka, kok bisa?

Masuk Ramalan Jayabaya, Tikus Pithi Mimpi Nusantara Wilwatikta Jilid II

Inilah mimpi Tuntas Subagyo mendirikan ormas Tikus Pithi Hanata Baris. Tikus Pithi merupakan salah satu hal yang tercatat dalam Ramalan Jayabaya.

Deklarasi Sobat Anies Usung Tagar Indonesia Harus Bersama Orang Baik

Sobat Anies menggelar deklarasi nasional dengan mengusung tagar Indonesia Harus Bersama Orang Baik di Hotel Lorin Solo, Colomadu, Karanganyar.

Membaca Pilpres 2024 Tanpa Jokowi

“Artinya, kalau misalnya ketiga nama ini dapat tiket [Pilpres 2024], sepertinya dengan pola sekarang berdasarkan konstitusi--mereka yang menang satu putaran langsung dilantik sebagai presiden--tidak akan tercapai."

Toleran dan Bahagia

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 20 Oktober 2021, ditulis oleh jurnalis senior Solopos Syifaul Arifin.

Mundurnya Warisan 93 Tahun Sumpah Pemuda

“Apa yang menyebabkan pemburukan itu? Konteksnya adalah masyarakat yang makin terpolarisasi, tetapi tanggung jawab politik sejak 2014 ada pada Jokowi.”

Pakar Komunikasi UNS Solo: Ganjar Calon Kuat Capres 2024, Malu-Malu Mau

Pakar komunikasi politik UNS Solo menilai Ganjar Pranowo adalah kandidat kuat sebagai capres di Pilpres 2024, tapi masih malu-malu.

Rocky Gerung Puji Ganjar: Dia Matang, PDIP Mentah!

Rocky Gerung membalas pujian yang diberikan Ganjar Pranowo kepadanya setelah dikritik dianggap bodoh oleh kaum milenial.

Analisis Gagalnya Celeng Perjuangan di Media Sosial

Artinya, percakapan lebih banyak berpusat pada klaster-klaster itu, bukan pada akun-akun yang memperkuat narasi "celeng perjuangan".

PKS: Jokowi Husnulkhatimah 2024

Ketua DPP PKS meyakini Presiden Jokowi lengser dari jabatannya pada 2024 seperti yang telah digariskan.

Dulu Cebong vs Kampret, Kini Banteng vs Celeng, Ribut Apa Sih?

Wacana celeng versus celeng muncul menjelang Pilpres 2024 yang polanya beda tipis dengan cebong versus kampret pada Pilpres 2019.

Kader PDIP Pro Ganjar Disebut Celeng, ini Artinya Menurut Akademisi

Kader PDIP yang pro dan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 disebut kader celeng.

Bandingkan Zaman Kerajaan, Ketua Tikus Pithi Sebut Indonesia Kalah

Ketua Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo, mengatakan dibandingkan zaman kerajaan dulu, Indonesia saat ini masih kalah.

Ridwan Kamil Siap Maju Capres di Pilpres 2024, Ini Kriteria Wakilnya

Ridwan Kamil menyatakan siap maju sebagai capres di Pilpres 2024 dan telah mengatakan kriteria wakil pilihannya.

Profil Yuliyanto, Wali Kota Salatiga yang Gantengnya Mirip Aktor Hong Kong

Inilah profil Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, yang berparas tampan dan dinilai mirip aktor Hong Kong.

Profil Wihaji, Bupati Batang Kelahiran Sragen Cucu Abdi Dalem Mangkunegaran Solo

Wihaji merupakan putra daerah Kabupaten Sragen yang lahir pada 22 Agustus 1976, cucu abdi dalem Mangkunegaran Solo yang saat ini menjabat sebagai Bupati Batang.

Tanggapan Rudy & Teguh Komentari Spanduk Patriot Ganjar Pranowo di Solo

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo menyatakan tidak bertanggung jawab atas pemasangan spanduk bertuliskan Posko Kemenangan Patriot Ganjar Pranowo.