Pemkab Karanganyar Wajib Dampingi Masyarakat Belajar saat Pandemi Covid-19
Pemerhati pendidikan di Kabupaten Karanganyar, Endang Muryani, saat mengikuti diskusi daring bersama Solopos tentang kesiapan dunia pendidikan menuju kenormalan baru pada Senin (3/8/2020). (Istimewa-Dokumentasi Pribadi)

Solopos.com, KARANGANYAR--Pemerhati pendidikan di Kabupaten Karanganyar, Endang Muryani, menyoroti dua hal dalam pelaksanaan pendidikan di era kenormalan baru.

Hal pertama adalah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dan pembelajaran di era new normal tidak boleh fokus pada prestasi siswa.

Endang menyampaikan hal itu saat tampil pada program Apa Kabar Karanganyar? Program yang disiarkan langsung di akun Instagram dan YouTube Solopos pada Senin (3/8/2020) pukul 14.00 WIB hingga 15.00 WIB. Mengawali Agustus ini, program tersebut membahas kesiapan dunia pendidikan menuju kenormalan baru. Program dipandu salah satu redaktur Solopos.com, Haryono Wahyudiyanto.

Pasca-Iduladha, Kasus Positif Covid-19 di Salatiga Tambah 4 Orang

Saat itu, Endang memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelajar, orang tua, maupun guru selama pembelajaran di era kenormalan baru. Pada masa ini orang tua dituntut berperan ganda, yakni sebagai orang tua sekaligus pengganti guru di sekolah.

Endang mengaku merasakan pengalaman tersebut. Dua orang anaknya melaksanakan pembelajaran daring. Anak pertama duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan anak kedua PAUD.

"Awal-awal itu semangat. Perjalanan ke sini, mulai banyak yang mengeluh. Contoh, orang tua tetap harus bekerja supaya punya penghasilan. Di sisi lain, mereka harus mendampingi anak sekolah daring di rumah. Bagaimanapun, anak masih butuh dorongan orang tua supaya mau belajar rajin," tutur Endang.

Operasi Sikat Candi, Polda Jateng Sita 341 Kendaraan Hasil Kriminalitas

 

Dana BOS

Belum lagi persoalan sarana prasarana penunjang pembelajaran daring. Haryono dan Endang berbagi informasi perihal keluhan sejumlah peserta didik maupun orang tua tentang keterbatasan akses Internet maupun peralatan, seperti handphone dan laptop. Haryono menyinggung penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pengadaan sarana prasarana pendukung pembelajaran daring.

"Saya belum cek ke lapangan penerapannya. Informasi yang saya terima, bendahara sekolah belum berani menggunakan BOS untuk pengadaan sarpras penunjang pembelajaran daring. Karena belum ada juklak dan juknis, dasar yang konkret," jawab Endang.

Endang mengharapkan Pemkab Karanganyar mengambil langkah strategis terkait kebijakan penggunaan BOS selama pembelajaran daring. Terobosan di bidang kebijakan diharapkan dapat membuat sekolah berani melangkah dan mengambil keputusan menggunakan anggaran BOS.

Pastikan Panen saat Kemarau, Karanganyar Programkan Listrik Masuk Sawah

"Saya sampaikan pemerintah bikin kebijakan strategis. Biar [sekolah] berani eksekusi. Situasi seperti ini untuk kebaikan apa sih yang tidak boleh. Tetapi dengan catatan tidak ada penyelewengan anggaran. Ayo duduk bersama untuk kepentingan masyarakat," tantang Endang.

Obrolan mereka berlanjut hingga kendala yang sering dikeluhkan peserta didik, yakni tugas menumpuk. Endang menyebut sejumlah guru memilih strategi itu. Dalam bayangan Endang, pembelajaran daring tidak bisa demikian. Guru tidak hanya memberi tugas tetapi dituntut kreatif agar ilmu yang disampaikan dengan mudah diserap siswa. Faktanya, tidak semua guru bahkan orang tua melek gawai. Endang memaklumi.

"[Saya maklumi] dengan catatan. Fokus pendidikan seharusnya tidak pada prestasi siswa. Tetapi pikirkan juga tentang psikologi anak selama belajar secara daring. Bisa jadi mereka tertekan, jenuh, dan lain-lain. Jangan dipaksakan mengerjakan tugas di luar kemampuan," ujarnya.

BPTP Jateng Apresiasi Pertanian Organik di Jaten Karanganyar

 

Duduk Bersama

Oleh karena itu, Endang mengajak seluruh pihak yang berkepentingan di wilayah Kabupaten Karanganyar duduk bersama melakukan evaluasi pembelajaran daring yang sudah berjalan selama beberapa saat dan mencari solusi terhadap persoalan yang muncul. Pemerintah, menurut dia, tidak bisa hanya menyerahkan kepada masyarakat untuk mencari solusi sendiri. Dia mencontohkan sejumlah orang tua membeli handphone maupun laptop untuk mendukung kegiatan belajar anak secara daring. Lalu, bagaimana nasib masyarakat kurang beruntung secara ekonomi?

"Jangan hanya mengharapkan masyarakat. Mereka sudah terbebani pandemi. Bagaimana pemerintah bikin skala prioritas dalam hal kebijakan penganggaran untuk pendidikan di masa pandemi. Membantu meringankan beban masyarakat atas konsekuensi pendidikan online," jelas dia.

Kebijakan anggaran yang dia maksud, misalnya membangun jaringan Internet di lokasi tertentu yang dapat dijangkau siswa. Kesejahteraan guru, utamanya guru yang melaksanakan home visit berkala ke rumah siswa. Mereka wajib mendapat perhatian. Kembali lagi pada "kebebasan" menggunakan dana BOS menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini.

Politikus Gerindra Tak Setuju Pembelajaran Tatap Muka Diterapkan di Jateng

Secara gamblang Endang tidak menolak kebijakan pemerintah menyelenggarakan pendidikan daring di era kenormalan baru pandemi Covid-19. Tetapi, dia mensyaratkan sejumlah hal tersebut di atas. Endang berulangkali menyebut soal kebijakan anggaran dan pembelajaran di era pandemi fokus pada psikologi anak dan bukan prestasi.

"Apa peran riil pemerintah saat seperti ini. Jangan terkesan masyarakat dibiarkan jalan sendiri. Ayo duduk bersama, mencari metode mana yang pas di era pandemi. Mengevaluasi sistem pembelajaran yang sudah jalan. Menerima masukan orang tua dan guru. Sambil jalan, lakukan pembenahan. Minta tolong, perhatikan juga sekolah swasta."



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom