Kemenkumham Salurkan 46.000 Paket kepada Warga Terdampak Covid-19

Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46.000 paket secara nasional, serentak kepada masyarakat terdampak pandemi.

 Kemenkumham  membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dengan menyalurkan lebih dari 46.000 paket secara nasional. (istimewa)

SOLOPOS.COM - Kemenkumham membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dengan menyalurkan lebih dari 46.000 paket secara nasional. (istimewa)

Solopos.com, JAKARTA-– Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Baca Juga: Keren! Siswa Asal Gentan Sukoharjo Raih Medali Perak Olimpiade Internasional

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM.

Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46.000 paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Modernisasi Koperasi agar Adaptif dan Berdaya Saing

Turut Berempati

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Baca Juga: Jumlah Penumpang Turun 40 Persen, DAMRI Tetap Tegakkan Prokes

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar Rp700 juta.

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Baca Juga: Deal! Anggaran Bansos Warga Solo Terdampak Covid-19 Disepakati Rp110 Miliar

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” ujarnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Solopos Hari Ini: Tarik Menarik Mesin Sukarelawan, Menyayangkan Dinginnya Sikap Presiden

Dukungan JoMan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, untuk maju menjadi capres 2024 menjadi ulasan utama Koran Solopos hari ini.

Wartawan Ditemukan Mengapung di Sungai

Belum diketahui apa penyebab yang membuat korban meninggal dunia karena masih dilakukan penyelidikan.

IDI: Sesuai Konvensi Jenewa, Nakes Harus Dilindungi dari Siapapun

Sesuai Konvensi Jenewa 1949, nakes harus dilindungi.

Ya Tuhan, Jenazah Nakes Korban KKB Papua Belum Bisa Dievakuasi

Jenazah korban berada di kedalaman sekitar 500 meter sehingga cukup sulit untuk dievakuasi dengan peralatan seadanya

Waspada! Pengadaan Barang dan Jasa Masih Jadi Ladang Korupsi

Ketika mereka bersekongkol secanggih apapun peralatan atau sistem pasti akan jebol,

KPK Ungkap Rekayasa Proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelum lelang, Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi dengan kesepakatan fee 15 persen.

Kerja Sama UNS dengan STP Dukung MBKM Bagi Mahasiswa

Kerja sama ini lebih khusus dijalin STP dengan SV, FT, dan FMIPA UNS meliputi bidang pendidikan dalam pelaksanaan MBKM.

4 Guru Besar Desak Jokowi Tegas kepada KPK

Enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK

Presiden dan Gubernur DKI Kalah dalam Gugatan Polusi Udara

Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi untuk menyediakan udara bersih bagi setiap warga yang tinggal di Ibu Kota.

Komisioner KPI Ralat Ucapan Ketuanya terkait Saipul Jamil

Mulyo mengatakan pernyataan Agung Suprio kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.

Singgung Prabowo, Gus Nur: Sebuah Pengkhianatan

Ustaz Fahim menceritakan sampai kehabisan uang demi memenangkan Prabowo.

DPR Apresiasi Kapolri Larang Polisi Main Tangkap Pendemo Jokowi

Arahan Kapolri, setiap pengamanan kunjungan kerja Presiden agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

Terkait BLBI, Keluarga Bakrie Punya Utang Rp22,6 Miliar ke Negara

Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie merupakan saudara kandung dari Aburizal Bakrie.

Disangka Akali Keuangan Daerah, Eks Gubernur Alex Noerdin Ditahan

Dengan dalih tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta membentuk perusahaan patungan.

Proyeksi Ekonomi Indonesia Sejalan dengan Ekspektasi Pemulihan Ekonomi Global

Semua negara berupaya untuk bangkit dari pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi, termasuk di Indonesia.