Jerman Tolak Paspor Indonesia, Ini Masalahnya

Kedutaan Jerman menolak memberikan visa karena paspor Indonesia tidak memenuhi syarat ketentuan internasional.

 Ilustrasi paspor Indonesia

SOLOPOS.COM - Ilustrasi paspor Indonesia

Solopos.com, JAKARTA–Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) menyatakan perihal keluhan masyarakat yang paspornya ditolak Kedutaan Jerman, karena desain terbaru paspor RI tidak memuat kolom tanda tangan.

“Ditjen Imigrasi menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan ini yang berdampak secara langsung kepada masyarakat yang sedang mengajukan visa Jerman atau visanya sudah terbit, tapi tidak bisa berangkat ke Jerman,” bunyi keterangan resmi di website resmi Ditjen Imigrasi, dikutip Jumat (12/8/2022).

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Ditjen Imigrasi mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas permasalahan tersebut dengan Kedutaan Jerman di Jakarta.

“Ditjen Imigrasi juga akan menyampaikan hasil keputusan maupun solusi atas permasalahan tersebut kepada masyarakat dalam waktu secepatnya,” imbuh keterangan tersebut.

Baca Juga: PON Pertama di Solo Gegara Paspor Indonesia Ditolak Inggris

Ditjen Imigrasi mengungkapkan bahwa desain paspor RI yang terbaru merujuk Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-01.GR.01.03.01 Tahun 2019 tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Khusus Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

“Perbedaan dengan desain paspor RI yang lama di antaranya yaitu tidak adanya kolom tanda tangan pemegang paspor,” jelas Ditjen Imigrasi.

Warganet mengeluhkan bahwa paspornya ditolak oleh Kedutaan Jerman. Salah satunya datang dari pengguna Twitter @gesgandenglah yang melaporkan masalah tersebut ke akun Ditjen Imigrasi pada 11 Agustus 2022.

“Hallo, @ditjen_imigrasi, saya mau tanya dong, kenapa bisa ya imigrasi mengeluarkan paspor yang tidak bisa valid di Kedutaan Jerman? Mereka bilang kalau paspor Indonesia tidak sesuai dengan aturan internasional. Kami ditolak dengan alasan tidak ada kolom tanda tangan di bagian lembar terakhir,” cuit warganet tersebut di Twitter.

Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Jerman Tolak Paspor Indonesia, Ini Penjelasan Ditjen Imigrasi

 

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Kelompok Bersenjata Menyerang, Pekerja Jalan Trans Papua Barat Terluka Tembak

      Polisi masih melakukan pendalaman terkait tersebarnya foto dan video di media sosial tentang empat korban meninggal dunia dalam serangan kelompok bersenjata tersebut.

      Khawatir Ada Peledak, Buronan MIT Poso yang Tewas Belum Dievakuasi

      Hingga berita ini diturunkan aparat Satgas Madago Raya belum mengevakuasi jasad tersangka DPO MIT Poso karena mencurigai ada bahan peledak dalam ranselnya.

      Pemuda Katolik Jateng: Usut Tuntas Mutilasi Saksi Kasus Korupsi Semarang

      Pemuda Katolik meminta kepada aparat kepolisian, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar segera menangkap aktor intelektual dalam kasus kematian ini.

      Ferdy Sambo segera Disidang, Ibunda Brigadir J: Semoga Kebenaran Terungkap

      Ibunda Brigadir J, Rosti Hutabarat berharap sidang kasus pembunuhan anaknya nanti dapat mengungkapkan kebenaran sesungguhnya.

      Jalankan Skenario Ferdy Sambo, Eks Kasatreskrim Polres Jaksel Disidang Etik

      Mereka dianggap ikut dalam skenario rekayasa kematian Brigadir J yang dibuat Ferdy Sambo. 

      Meratus, Kerak Samudera Tertua Indonesia Menuju Geopark Kelas Dunia

      Kawasan pegunungan tua di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan, Meratus, tengah diajukan dalam deretan taman bumi atau geopark kelas dunia.

      Miliki Kokain di Bali, Warga Selandia Baru Terancam Hukuman Mati

      Warga Selandia Baru berinisial MP, 42, itu dibekuk aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali pada 30 Agustus 2022 lalu.

      Segera Daftar! Pendaftaran Beasiswa BPI Kemdikbudristek Ditutup Besok

      Melalui pembukaan BPI gelombang kedua itu, Kahar berharap pemerintah dapat membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

      Investasi Batu Bara Yusuf Mansur Diusut: Dugaan Penipuan hingga Pencucian Uang

      Bisnis batu bara itu diikuti ratusan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar.

      Bareskrim Polri Usut Investasi Batu Bara Yusuf Mansur, 4 Investor Diperiksa

      Bareskrim Mabes Polri memanggil 10 orang investor batu bara Yusuf Mansur untuk dimintai keterangan pada Rabu (28/8/2022).

      Bak Film Selamatkan Bumi, Pesawat NASA Tabrak Diri ke Asteroid

      Layaknya film Armageddon, pesawat luar angkasa NASA menabrakkan diri ke asteroid raksasa untuk menyelamatkan Bumi.

      Ini Sosok Jenderal yang Diculik PKI, Salah Satunya Lahir di Sragen

      Berikut ini Solopos.com rangkumkan jenderal yang diculik dan dibunuh PKI pada peristiwa G30S/PKI.

      KPK akan Panggil Lagi Gubernur Papua Lukas Enembe

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil kembali Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk diperiksa sebagai tersangka.

      MK Tolak Gugatan PKS, Presidential Threshold Tetap 20 Persen

      MK menolak gugatan pengujian Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS.

      Berkas Perkara Ferdy Sambo Cs P21, Pengacara Bharada E: Fokus Persiapan Mental

      Pengacara Bharada E, Ronny Talapesy, mengatakan pihaknya fokus mempersiapkan mental Bharada E setelah Kejagung menyatakan berkas perkara pembunuhan Brigadir J lengkap.

      Bela Lukas Enembe, AHY: Dia Sering Dikriminalisasi dan Dipolitisasi

      Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe sering mengalami kriminalisasi dan politisasi.