Tutup Iklan
Bupati Klaten, Sri Mulyani (kedua kiri), menyerahkan bantuan rehab rumah tak layak huni kepada camat di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Senin (4/11/2019). (Solopos-Taufiq Sidik Prakoso)

Solopos.com, KLATEN – Setiap desa di Kabupaten Klaten diwajibkan mengalokasikan anggaran rehab 10 rumah tak layak huni (RTLH) melalui APB Desa 2020.

Anggaran desa untuk rehab RTLH itu diperlukan guna mempercepat proses perbaikan RTLH di Klaten yang hingga kini belum rampung.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan sejak 2017 pemkab mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk rehab RTLH yang nilainya mencapai puluhan miliar.

Pada 2017, pemkab mengalokasikan anggaran stimulan rehab RTLH senilai Rp16 miliar untuk 1.600 unit RTLH. Pada 2018, pemkab mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk 2.500 unit. Jumlah yang sama dialokasikan pada 2019.

“Dengan Rp25 miliar, ini adalah anggaran paling besar untuk kegiatan rehab RTLH kabupaten/kota di Jawa Tengah,” kata Sri Mulyani saat sosialisasi bantuan keuangan rehab RTLH APBD Klaten 2019 di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Senin (4/11/2019).

Sehingga, selama tiga tahun terakhir ada 6.500 unit RTLH yang direhab dengan total anggaran Rp66 miliar. Bantuan yang dialokasikan untuk setiap unit RTLH yakni Rp10 juta.

Meski sudah digelontor dana puluhan miliar rupiah, Mulyani heran program rehab RTLH di Klaten tak kunjung rampung. Apalagi masih ada pekerjaan rumah menyelesaikan rehab puluhan ribu RTLH.

“Tadi sama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Disperwaskim. Kok yo isih ae 20.000 unit [RTLH], angkane ra mudun-mudun. Aku ya heran. [Masih saja ada 20.000 unit, angkanya tidak turun-turun. Saya sendiri juga heran]. Padahal, dua tahun berturut-turut sudah dianggarkan dan tahun depan juga. Tetapi kok ya ra rampung-rampung [tidak kunjung selesai],” kata Mulyani.

Lantaran hal itu, Bupati Klaten meminta kepada para kades yang datang dalam sosialisasi itu mengalokasikan anggaran khusus untuk rehab RTLH di wilayah mereka. Pada 2019, rata-rata setiap desa sudah mengalokasikan anggaran rehab lima RTLH.

“Kalau besok minimal 10 unit piye? Siap njih? Ben gek cepet rampung. Dispermasdes dan Pak Asisten 1 Setda Klaten nanti mengecek Anda [kades] semua. Nanti dari APBD secara besar-besaran juga menganggarkan,” jelas dia.

Ditemui seusai sosialisasi, Sri Mulyani mengatakan instruksi agar setiap desa dari total 391 desa menganggarkan dana rehab RTLH untuk 10 unit pada 2020 bersifat wajib.

Hal itu menyusul gelontoran dana yang sudah dialokasikan pemkab selama ini belum bisa merampungkan seluruh RTLH di Klaten. “Iya, itu wajib dilakukan diambilkan dari dana desa. Ben gek cepet rampung [biar cepat selesai],” jelas Sri Mulyani.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim) Klaten, Pramana Agus Wijanarka, mengatakan selain dana dari APBD Klaten, selama ini ada bantuan rehab RTLH dari APBD provinsi serta pemerintah pusat.

“Untuk tahun 2020 total ada 4.687 unit RTLH yang mendapatkan bantuan rehab dari pemerintah pusat, provinsi, serta bantuan rehab 2.500 unit dari APBD Klaten,” kata Pramana.

Soal data RTLH, Pramana menjelaskan selama ini masih berpatokan pada basis data terpadu (BDT) 2015 dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pramana tak bisa menjamin data RTLH pada BDT valid.

“Makanya, mulai 2019 ini kami cek betul untuk penguatan database. Selama ini memang pedomannya dari BDT 2015 dan itu penilaiannya dari aspek ekonomi. Makanya, perlu pendataan khusus RTLH dilihat betul kondisi rumahnya dari atap, dinding, dan lantai,” kata Pramana.

Kades Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Zaenal Arifin, mengatakan hingga kini di desanya masih ada 28 RTLH yang belum tersentuh bantuan. Soal instruksi menganggarkan dana rehab RTLH 10 unit pada 2020 melalui APB desa, Zaenal sepakat.

“Rencana kami pada 2020 dianggarkan 10 untuk dengan nilai bantuan setiap rumah Rp10 juta. Proses pengerjaan dilakukan melalui TPK [tim pelaksana kegiatan] desa,” jelas dia.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten