Bupati Wonogiri Menilai Provinsi Soloraya Bukan Solusi Efektif Atasi Kemiskinan

Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menilai pembentukan provinsi baru di kawasan Soloraya tidak menjamin pengentasan penduduk miskin berhasil dilakukan dalam waktu singkat.

Menurut dia, solusi paling efektif untuk mengentaskan masalah kemiskinan dengan menjalankan program daerah yang berbasis outcome atau hasil yang dapat dinikmati masyarakat.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Kepada , Kamis (10/10/2019), lelaki yang akrab disapa Jekek itu mengatakan dirinya belum melihat dasar atau latar belakang perlunya daerah di Soloraya dan tiga daerah di Jawa Timur dijadikan provinsi baru.

Dia meyakini publik pun belum mengetahuinya. Jika melihat dinamika yang berkembang setelah wacana bergulir, dasar yang digunakan sebatas soal pengentasan penduduk miskin.

Menurut Jekek, mengatasi masalah kemiskinan tidak melulu harus dengan cara pembentukan provinsi baru. Sebaliknya, pemekaran Jawa Tengah justru berpotensi menimbulkan masalah yang lebih kompleks di berbagai aspek. Terlebih, prosesnya juga menggeret tiga daerah dari Jawa Timur.

Dia berpendapat solusi paling efektif mengatasi masalah kemiskinan, yakni melaksanakan program daerah yang dibuat melalui perencanaan terstruktur dan terukur, sehingga hasilnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

Apabila tidak ada komitmen seperti itu, jangan harap angka penduduk miskin dapat ditekan.

“Daerah sudah diberi otonomi untuk mengatur, mengelola daerahnya masing-masing, termasuk mengelola anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kalau kewenangan itu diaktualisasikan dalam program yang tetap sasaran berbasis outcome, saya optimistis penduduk miskin bisa terantaskan,” kata Bupati melalui telepon.

Dia merasa perlu para kepala daerah duduk bersama untuk menyinergikan program daerah dengan program provinsi dan pusat. Forum seperti itu perlu agar kepala daerah juga mengetahui program di daerah lain yang efektif mengatasi masalah kemiskinan. Sebab, daerah satu dengan daerah lain memiliki kebijakan berbeda dalam mengintervensi masalah kemiskinan.

Terkait adanya pandangan perlunya dibentuk provinsi baru agar kontrol daerah lebih efektif, Jekek menyebut selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) selalu menyokong daerah melalui bantuan keuangan provinsi (bankeuprov). Bankeu tersebut digelontor berdasar usulan program prioritas setiap daerah. Pemprov tentu melihat prioritas yang ditentukan daerah tepat atau tidak.

“Kajian pembentukan provinsi baru enggak cukup hanya lima atau 10 tahun, karena semua lini harus dibedah. Pengkaji pun harus melibatkan para profesional di bidang terkait yang kapabilitasnya tak diragukan lagi,” imbuh dia.

Jekek menambahkan masyarakat sudah capai melihat polemik antardaerah. Mestinya wacana ini didisdukusikan di forum lintas daerah terlebih dahulu, sebelum dilempar ke publik. Sekarang ini masyarakat hanya membutuhkan kebijakan nyata kepala daerah untuk menjawab persoalan di lapangan.

Seperti diketahui, wacana pembentukan Provinsi Soloraya dilempar Bupati Karanganyar Juliyatmono, beberapa hari lalu. Kepala daerah di Soloraya menanggapi beragam.