SOLOPOS.COM - Wali Kota Madiun, Maidi. (Abdul Jalil/Madiunpos.com)
Solopos.com, MADIUN -- Wali Kota Madiun Maidi meminta kepada BPJS Kesehatan mencicil pembayaran tunggakan klaim di RSUD Kota Madiun. Maidi khawatir RSUD bangkrut dan tak bisa memberikan layanan kepada masyarakat.
BPJS Kesehatan hingga kini masih memiliki tunggakan pembayaran klaim di RSUD Kota Madiun senilai Rp38 miliar. Padahal, pemkot tidak pernah telat membayar premi BPJS Kesehatan bagi seluruh peserta yang ditanggung.
"Saya mendesak [BPJS] agar [tunggakan klaim] segera dibayar. Sudah lima sampai enam bulan ini klaim di RSUD Kota Madiun tidak dibayarkan. Paling tidak tiga bulan dibayar. Untuk menyambung kelangsungan pelayanan di rumah sakit," kata dia, Jumat (25/10/2019).
Ditanya Soal Pertemuan dengan Megawati, Gibran: di Pesantren Kok Tanya Itu
Ditanya Soal Pertemuan dengan Megawati, Gibran: di Pesantren Kok Tanya Itu
Maidi menyampaikan setiap bulan Pemkot Madiun membayar premi hampir Rp1,8 miliar untuk seluruh masyarakat yang jadi tanggungan Pemkot. Dalam lima bulan, Pemkot membayar sekitar Rp9 miliar ke BPJS Kesehatan.
Ternyata sampai saat ini BPJS Kesehatan menunggak ke RSUD Kota Madiun yang nilainya mencapai Rp38 miliar. "Kalau tunggakan tersebut tidak segera dibayarkan dan tidak ada kepastian, lantas operasional dan pembelian obat di rumah sakit akan diambilkan anggaran dari mana."
Dokter Kini Bisa Dapat SKP Via Online untuk Perpanjang Izin Praktik
Hal ini karena peralatan di rumah sakit ini diklaim lebih lengkap dan lebih modern. "Ini di RSUD Kota Madiun menyembuhkan orang sakit. Tetapi tidak bayar. Kalau terus-terusan kayak gini ya bisa bangkrut. Ini yang jadi masalah," terang Maidi.
Pemkot berencana menyampaikan keberatan terkait tunggakan BPJS Kesehatan ini ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan pada Senin (28/10/2019). Maidi berharap pemerintah pusat segera bertindak dan memberikan solusi terbaik atas permasalahan ini.
Maidi mengancam menyetop layanan BPJS di RSUD Kota Madiun terutama untuk pasien dari luar daerah. RSUD hanya akan melayani pasien dari dalam kota.
Aksi ini diakuinya memang menyalahi aturan. Tetapi ini sebagai bentuk protes atas kinerja BPJS Kesehatan yang tidak profesional.
"Kalau yang dilayani hanya warga kota, tentu cost-nya masih bisa ditanggung. Apalagi Pemkot menyediakan anggaran untuk itu. Ini supaya rumah sakit juga tetap eksis," jelasnya.