Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 36 desa atau 24% dari total 150 desa di Kabupaten Sukoharjo masuk zona merah kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sukoharjo segera melakukan intervensi dengan melaksanakan satu perangkat daerah satu desa dampingan guna menekan angka kemiskinan yang melonjak akibat pandemi Covid-19.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sukoharjo menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Hotel Tosan, Solo Baru, Kamis (16/12/202). Kegiatan itu dihadiri Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) Sukoharjo sekaligus Ketua TKPKD Sukoharjo, Rudiyanto, camat dan kepala desa.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Angka kemiskinan di Sukoharjo bertambah 0,55 poin dari 7,68 persen menjadi 8,23 persen akibat pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo pada 2020.
Baca Juga: Keren! Aplikasi Jelajah Sukoharjo Diganjar Penghargaan Smart Branding
“Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, angka kemiskinan ditarget turun menjadi tujuh persen pada 2026. Butuh langkah konkret dan program kegiatan guna mengurangi angka kemiskinan secara perlahan-lahan,” kata Ketua TKPKD Sukoharjo, Rudiyanto, Kamis.
Guna menekan angka kemiskinan terutama di zona merah kemiskinan, Pemkab Sukoharjo mengintervensi melalui program satu perangkat daerah satu desa dampingan. Program itu menitikberatkan kemitraan dan kolaborasi berjenjang antara pemerintah dengan nonpemerintah seperti swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi. Tujuannya menumbuhkan komitmen dan semangat gotong royong.
Di Bawah Angka Provinsi dan Nasional
Di Sukoharjo, terdapat 36 desa yang masuk desa zona merah kemiskinan. Ke depan, penanggulangan kemiskinan dipusatkan di 36 desa tersebut. “Untuk tahap awal, fokus kami penguatan kelembagaan serta koordinasi lintas instansi untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan yang melonjak akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.
Baca Juga: Dimulai Akhir Desember, Ini Sasaran Prioritas Vaksinasi Anak Sukoharjo
Rudiyanto menyampaikan beragam program kegiatan yang digenjot untuk menekan angka kemiskinan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rudiyanto ingin memastikan jumlah warga kurang mampu yang tercatat dalam DTKS benar-benar valid dan akurat.
Sekda Sukoharjo, Widodo, menyatakan angka kemiskinan di Sukoharjo di bawah provinsi dan nasional. Angka kemiskinan Jawa Tengah mencapai 11,41 persen. Sedangkan angka kemiskinan nasional sekitar 10 persen.
Pemerintah tak bisa sendirian melakukan beragam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Butuh sinergitas swasta, perguruan tinggi, dan lembaga zakat untuk merealisasikan target penurunan angka kemiskinan hingga tujuh persen.
“Semua pihak harus terlibat dalam penanganan kemiskinan. Sehingga akselerasi percepatan penanganan kemiskinan bisa dilakukan perangkat daerah, swasta maupun pihak lain yang berkompeten,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
