Solopos.com, KLATEN — Sebanyak 1.209 bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di Klaten tak tersalurkan. Mayoritas bantuan tersebut tak tersalur lantaran calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM meninggal dunia dan KK tunggal.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Dissos P3APPKB Klaten dari pendataan per 6 Oktober 2022, jumlah total penerima BLT BBM di Klaten sebanyak 126.315 keluarga. Bantuan itu disalurkan pada September 2022 melalui PT Pos Indonesia.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Dari hasil penyaluran, sebanyak 125.106 keluarga sudah menerima bantuan atau persentase bantuan tersalurkan sebesar 99,04 persen. Sementara, 1.209 BLT BBM tak tersalurkan.
Dari hasil pengecekan, ada beberapa penyebab bantuan tak tersalurkan. Penyebab itu, yakni KPM meninggal dunia dengan KK tunggal atau tidak ada ahli waris yang masuk dalam satu KK (887 keluarga).
Kemudian KPM berada di luar kota (125 keluarga), alamat tidak ditemukan (55 keluarga), KPM pindah alamat (53 keluarga), KPM sudah mendapatkan bantuan PKH/BPNT/BLT DD (30 keluarga), KPM sudah menjadi keluarga mampu (24 keluarga), salah data (15 keluarga), KPM menolak bantuan (10 keluarga), KPM PNS/TNI/Polri/anggota DPR/tenaga honorer Pemda (6 keluarga), serta KPM ganda dalam 1 kartu keluarga (KK) (4 keluarga).
Baca Juga: Bisa Ajukan Sendiri, Begini Cara Daftar BLT BBM Rp600.000
Kepala Dissos P3APPKB Klaten, M. Nasir, menjelaskan dana bantuan yang tak tersalur dikembalikan atau retur ke Kementerian Sosial (Kemensos). Data calon KPM yang dananya dikembalikan diserahkan ke pemerintah pusat disertai penyebab bantuan tak bisa tersalurkan.
“Saat ada penetapan bansos lagi, mereka yang retur ini tidak masuk lagi dalam daftar penerima [data calon penerima BLT BBM langsung dari Kemensos bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)],” kata Nasir saat ditemui wartawan di Setda Klaten, Senin (10/10/2022).
Wakil Bupati (Wabup) Klaten, Yoga Hardaya, mengatakan segera ada pembahasan untuk pengecekan kembali ihwal data penerima BLT BBM yang dikembalikan. Jika data retur tersebut benar, bantuan berikutnya bisa dialihkan ke keluarga lainnya yang benar-benar dalam kondisi membutuhkan.
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, berharap sengkarut data penerima BLT BBM harus segera diselesaikan. Jika tak kunjung diselesaikan, permasalahan bakal terus bermunculan ketika ada penyaluran bantuan.
Baca Juga: Bukan Imbas Harga BBM Naik, Mahalnya Sembako di Klaten Dipengaruhi Faktor Musim
Selama ini, desa dan kabupaten kerap diprotes lantaran data penerima bantuan salah sasaran. Sementara, data calon penerima bantuan langsung dari pemerintah pusat.
“Desa sudah melakukan pendataan baru, Dissos P3APPKB sudah mendorong sampai di kementerian tetapi tidak segera tereksekusi karena satu input data digunakan untuk seluruh Indonesia,” kata dia.
Hamenang mengusulkan agar pendataan DTKS tak sekadar dari desa mengusulkan ke Dissos P3APPKB kemudian data besar berada di pemerintah pusat.
“Tetapi justru data besarnya di kabupaten/kota masing-masing kemudian pusat itu hanya mengambil data dari daerah. Artinya, setiap bulan bisa dilakukan update perkembangan datanya,” kata Hamenang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
