Ilustrasi (JIBI/Rachman)

Solopos.com, BOYOLALI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memperpanjang penetapan status siaga keadaan darurat bencana kekeringan/ kekurangan air bersih di wilayah Boyolali utara hingga 31 Oktober 2019.

Sebelumnya melalui SK Bupati Nomor 365/ 472 Tahun 2019 sejumlah delapan kecamatan di wilayah Boyolali utara ditetapkan mengalami darurat kekeringan mulai 1 Juli-30 September 2019.

Delapan kecamatan itu meliputi Kecamatan Juwangi, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Andong, Kecamatan Musuk, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Boyolali, Bambang Sinungharjo mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan ini didasarkan pada surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan bakal ada kemunduran prakiraan awal musim hujan 2019/2020.

Dalam surat edaran bernomor 557/ 9567/ SJ yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu tertulis awal musim hujan 2019/2020 pada 150 zona musim (ZOM) di Jawa diprakirakan umumnya berkisar pada bulan November 2019.

Informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebanyak 74% daerah zona musim di Indonesia diprakirakan akan mengalami kemunduran awal musim hujan antara 10-30 hari.

“Terkait edaran itu kami sudah mengajukan perpanjangan SK kepada Bupati sebagai langkah tanggap darurat,” ujar Sinung ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (30/9/2019).

Terkait perpanjangan tanggap darurat kekeringan ini BPBD menyiapkan sedikitnya 780 tangki air bersih yang akan disalurkan di 42 desa terdampak kekeringan. Meski demikian, Sinung menyebutkan setiap desa memiliki luasan kekeringan berbeda-beda, antara satu dukuh hingga seluruh desa.

Tak hanya tanggap darurat kekeringan, prakiraan kemunduran awal musim hujan ini juga membuat tanggap darurat karhutla di lereng Merbabu mundur hingga 31 Oktober. Sebelumnya status tanggap bencana karhutla berlaku selama 13 hari terhitung 13-25 September 2019.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGM) Junita Parjanti, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan mop up (penyisiran) karena potensi meluasnya kebakaran hutan terus terjadi.

Apalagi jika melihat sejumlah titik api di lereng Merbabu utamanya di wilayah Kecamatan Selo dan Kecamatan Gladagsari (dulu wilayah Kecamatan Ampel) belum sepenuhnya padam. “Ini sejalan dengan yang dikatakan Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) bahwa waspada kebakaran bisa sampai November,” imbuh Junita.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten