Tanah Dikeruk Untuk Proyek Tol, Warga Pedan Klaten Blokir Jalan

Warga Dukuh Blasinan, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Klaten, dengan kegiatan pengerukan yang dilakukan tanpa sosialisasi dan memakan sebagian lahan warga.

 Warga menunjukkan ke lokasi yang dikeruk sedalam 2,5 meter di lahan wilayah Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sabtu (4/12/2021). (Solopos.com/Taufiq SIdik Prakoso)

SOLOPOS.COM - Warga menunjukkan ke lokasi yang dikeruk sedalam 2,5 meter di lahan wilayah Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sabtu (4/12/2021). (Solopos.com/Taufiq SIdik Prakoso)

Solopos.com, KLATEN – Warga Dukuh Blasinan, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Klaten, memprotes pengerukan lahan di desa mereka. Pasalnya, warga tak mendapatkan sosialisasi sebelum pengerukan tersebut dilakukan.

PromosiHeboh Pelat Nomor Dewa, Begini Aturan Terkait Nomor Khusus dan Rahasia

Menurut informasi yang dihimpun Solopos.com, tanah hasil pengerukan tanah tersebut digunakan untuk menguruk lahan di proyek tol Solo-Jogja.

Sebagai bentuk protes, warga memblokir akses menuju lokasi menggunakan pohon dan batu, Sabtu (4/12/2021). Lokasi lahan yang dikeruk berjarak sekitar 150 meter dari permukiman dan bersebelahan dengan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Troketon.

Pada Sabtu, tak ada aktivitas pengerukan dan hanya terlihat dua ekskavator terparkir. Di lahan yang didominasi tanaman jati tersebut, ada bekas lahan dilintasi alat berat. Ada lahan yang sudah dikeruk sedalam 2,5 meter sepanjang 100 meter.

Baca Juga: Tutup Tebing Longsor, Warga Tegalmulyo Dibantu SAR Klaten

Warga sekitar mengatakan lahan yang dikeruk merupakan jalan petani. Hanya, pengerukan itu menerjang lahan hak milik warga di samping jalan tersebut.

Salah satu warga, Abdul Jamil, 54, mengatakan ekskavator mulai beroperasi di kawasan tersebut sejak 2 November 2021 lalu. Sementara, pengerukan lahan sedalam 2,5 meter dilakukan sekitar dua hari lalu.

Lahan yang mulai dikeruk adalah jalan petani. Awalnya, jalan itu selebar 2 meter. Namun, setelah dikeruk, lebar jalan menjadi sekitar 4 meter. Selain menerjang lahan warga yang sudah bersertifikat, aktivitas itu juga merusak sebagian pohon jati yang ditanam petani.

“Dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik lahan,” kata Abdul Jamil saat ditemui wartawan, Sabtu.

Baca Juga: Alhamdulillah…Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Klaten 3 Hari Beruntun

Ia mengatakan sebelumnya tak ada sosialisasi ke warga pemilik lahan terutama mereka yang tinggal di Dukuh Blasinan. Abdul Jamil menegaskan pemilik lahan menolak dan melarang aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Sepengetahuan warga, kawasan lahan yang ditanami jati itu bukan kawasan pertambangan. Selain itu, kawasan lahan itu menjadi pelindung warga dari kegiatan TPAS Troketon.

Setelah aksi warga memblokir akses pengerukan itu, warga ditemui kepala desa serta perwakilan pelaksana aktivitas pengerukan. Dalam pertemuan singkat tersebut, warga menuntut aktivitas pengerukan dihentikan.

“Kami meminta seluruh pemilik lahan dikumpulkan dulu. Kemudian disampaikan di sana. Keputusan apakah kegiatan ini bisa dilanjutkan atau tidak yang menyampaikan pemilik lahan,” urai dia.

Bikin Banjir

Ketua RW 016, Dukuh Blasinan, Agus Widodo, juga menjelaskan sebelumnya tidak ada sosialisasi ke warga maupun pemilik lahan. Dari hasil permintaan konfirmasi ke kepala desa, sebelumnya pelaksana kegiatan sudah menggelar sosialisasi ke pemerintah desa dan BPD di kantor kecamatan.

Agus meminta agar aktivitas pengerukan tersebut dihentikan. Pasalnya, aktivitas tersebut mulai berdampak ke sekitar kampung. Salah satunya belum lama ini limpasan air hujan masuk kampung menyusul berkurangnya resapan air. “Biasanya air tidak sampai masuk kampung. Karena resapan berkurang, air langsung mengalir ke kampung,” kata dia.

Selain itu, kawasan lahan tersebut menjadi kawasan pelindung bagi permukiman dari polusi bau yang ditimbulkan di TPAS Troketon. Jika lahan diratakan dan pohon dipangkas, bau sampah di permukiman bakal kian menyengat. “Selama ini petani berusaha semaksimal mungkin menanam pohon sebagai filter dari sampah. Tetapi kok ini mau ditebangi,” kata dia.

Baca Juga: Pipa Ambyar Disapu Banjir Lahar Merapi, Pasokan Air 15.000 Jiwa Macet

Kepala Desa Kaligawe, Ari Sutikno, membenarkan sebelumnya ada sosialisasi dari pelaksana kegiatan pengerukan di kantor kecamatan kepada pemerintah desa dan BPD. Kepada pemerintah desa, pelaksana mengaku sudah kula nuwun kepada pemilik lahan.

Ari menjelaskan saat sosialisasi kepada pemerintah desa, pelaksana sudah membawa izin kegiatan pengerukan dari kementerian. Tanah hasil pengerukan disebut-sebut untuk tanah uruk proyek jalan tol Solo-Jogja.

Terkait protes warga, dia menuturkan dari pertemuan singkat pelaksana kegiatan pengerukan dan warga, ada kesepakatan aktivitas pengerukan untuk sementara dihentikan. “Kami juga coba fasilitasi untuk mempertemukan antara warga pemilik lahan dengan pelaksana kegiatan,” kata dia.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Jaga Kesehatan, Pegawai Kantor Imigrasi Surakarta Gelar Fun Bike

Fun bike selain untuk menjaga kesehatan pegawai Kantor Imigrasi Surakarta juga merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-72.

IDI Sukoharjo Pantau Perkembangan Kasus Harian Covid-19

Pemerintah diharapkan terus menggenjot capaian vaksinasi dengan target sasaran beragam kelompok masyarakat di Sukoharjo.

Siswa Positif Covid-19, PTM di 2 SMPN di Klaten Disetop

Terdapat satu siswa positif Covid-19 masing-masing di SMPN 1 Karangnongko dan SMPN 1 Kemalang Klaten.

Sopir Kaget Disalip Ditanjakan, Pikap Angkut Ribuan Telur Masuk Jurang

Mobil pikap pengangkut ribuan telur ayam yang dikemudikan warga Sukoharjo masuk jurang di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Hari Bhakti Imigrasi, Menkumham Yasonna Apresiasi Inovasi Keimigrasian

Menkumham Yasona meminta agar jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia terus meningkatkan Profesionalisme dan Integritas dalam menjalankan Tugas Negara.

8 Boks PJU di Sumberlawang Dibobol Maling, Dishub Rugi Jutaan Rupiah

Pencuri menggondol sejumlah perangkat dari delapan boks lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan Sumberlawang-Purwodadi.

Disambati Bupati Sragen soal Kemiskinan, Ini Jawaban Wagub Taj Yasin

Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyebut Sragen tidak masuk daerah dengan kemiskinan ekstrem di Jateng. Namun masuk zona merah di Jateng.

Prihatin Kasus Narkoba Tinggi, Kejari Solo Terjun ke Sekolah-Sekolah

Prihatin dengan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi, Kejari Solo turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar untuk menjauhi narkoba.

14 Sertifikat Baru Lahan Terdampak JLT Sukoharjo Belum Terbit

Penerbitan sertifikat tanah yang baru setelah pelepasan hak karena terdampak JLT Sukoharjo mengacu pada ketentuan yang diatur di bidang agraria dan tata ruang.

Bupati Sragen Sambat ke Wagub Soal Angka Kemiskinan yang Tak Juga Turun

Bupati Sragen sambat ke Wagub Jateng. Ia mengaku sudah mengeluarkan anggaran banyak untuk mengentaskan kemiskinan namun angkanya tidak turun, justru naik.

Jual Minyak Goreng Rp14.000/Liter, Toko di Pasar Legi Solo Ini Diserbu

Toko Leo Jaya di lantai II Pasar Legi Solo diserbu pembeli yang antre untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000/liter.

Jangan Macam-Macam, Kejari Karanganyar Kini Punya Satgas Mafia Tanah

Kejari Karanganyar telah membentuk Satgas Mafia Tanah sesuai instruki Kejaksaan Agung.

Dikeluhkan Warga, Tempat Karaoke di Wanglu Disegel Satpol PP Klaten

Penutupan itu dilakukan karena keberadaan karaoke dan kafe tersebut dinilai telah melanggar peraturan daerah (perda).

Penyebab Minyak Goreng Rp14.000 Sulit Diterapkan di Pasar di Boyolali

Diharapkan permasalahan harga minyak goreng di pasar tradisional dapat diselesaikan sehingga pedagang dapat menjual minyak dengan harga yang sama di toko retail.

Ribuan Tenaga Honorer di Karangamyar Terancam Nganggur

Para tenaga honorer di Karanganyar resah dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapuskan status mereka mulai tahun depan.

Bhayangkari Polres Wonogiri Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT

Bantuan hukum terhadap kasus KDRT seperti mencegah, menindak pelaku, dan melindungi korban dijamin oleh negara.