Tak Ada Rekrutmen CPNS dari SMA, Kebutuhan ASN di Sragen Dinilai Timpang

Kebutuhan ASN Pemkab Sragen masih timpang lantaran tidak adanya kebijakan seleksi CPNS dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/sederajat.

 Ilustrasi ASN atau PNS. (Antara)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi ASN atau PNS. (Antara)

Solopos.com, SRAGEN—Kebutuhan pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) untuk pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen masih timpang lantaran tidak adanya kebijakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/sederajat.

Padahal jumlah ASN pelaksana dari lulusan SMA/sederajat banyak yang pensiun. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada menyiasatinya dengan membuat kegiatan tertentu atas persetujuan pemerintah pusat.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sragen Adi Siswanto saat dihubungi Espos, Minggu (14/3/2021), menyampaikan jumlah OPD di Sragen sebanyak 48 OPD dengan jumlah ASN mencapai 9.855 orang.

Baca Juga: Disparpora Sragen Canangkan Sarigunan Sebagai Kampung Wisata Gara-Gara Ini

“Dengan banyaknya pegawai tersebut ternyata masih ada ketimpangan karena tidak ada kebijakan rekrutmen CPNS dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA. Kebijakan rekrutmen CPNS yang ada rata-rata untuk guru dan tenaga kesehatan. Untuk kelas administrasi umum itu butuh kualifikasi minimal SMA. Sudah bertahun-tahun tidak ada kebijakan dari pusat untuk CPNS dari tamatan SMA. Akhirnya, terjadi kesenjangan pegawai di daerah,” ujar Adi.

Dia menjelaskan bagi badan layanan umum daerah (BLUD) bisa mengambil kebijakan dari tenaga professional tetapi dari OPD tidak bisa melakukan rekrutmen sendiri. Kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pun, terang Adi, hanya untuk formasi tertentu, yakni untuk jabatan fungsional.

“Sementara jumlah pegawai administrasi umum untuk kelas 3 terus ada yang pensiun. Problem ini sampai sekarang belum ada solusi. Kemudian menyiasatinya dengan membuat kegiatan yang dibiayai APBD dan atas persetujuan pemerintah pusat. Bentuk kegiatannya misalnya kegiatan kebersihan yang dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga,” jelasnya.

Baca Juga  Pajak 0% Sukses Dongkrak Penjualan Mobil Di Indonesia Pada Maret 2021

Adi menjelaskan hampir 48 OPD itu membutuhkan pegawai pelaksana atau administrasi umum. Untuk melihat kebutuhan pegawai itu, Adi menyiapkan dokumen analisis beban kerja (ABK) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90/2019.

Selain itu, Adi mengatakan perlu adanya sistem yang bisa menjadi acuan bersama. Misalnya untuk melihat efektivitas kerja OPD itu, ujar dia, bisa dilihat dari cakupan kerja, beban kerja, dan dukungan sumber daya manusia (SDM).

“Ada OPD yang kelebihan SDM biasanya diam. Di sisi lain ada OPD yang kekurangan SDM. Tipe OPD juga berpengaruh pada kebutuhan pegawai karena OPD tipe A itu memiliki empat bidang sedangkan untuk tipe B dan seterusnya jumlah bidangnya di bawah empat bidang. Sekarang kami berihtiar untuk melinierkan sesuai dengan amanah UU No. 23/2014 dan Permendagri No. 90/2019,” ujarnya.

Baca Juga: Kabar Duka, Penyiar Solopos FM Putu Narendra Meninggal Dunia

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Sragen Sutrisna mengusulkan formasi dalam rekrutmen CPNS 2021 tetapi sampai sekarang penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum turun.

Dia menerangkan formasi yang diusulkan hanya untuk tenaga teknis lainnya dan tenaga kesehatan (nakes) sedangkan untuk guru sudah terakomodasi dalam usulan formasi PPPK.

“Jumlah usulan CPNS 2021 sekitar 90-an orang. Semula kami mengusulkan 350-an orang tetapi terpotong dari usulan guru yang dialihkan ke formasi PPPK sebanyak 250-an orang,” ujarnya.

Baca Juga:  Selain Kampung Wisata Lampion, Ini 5 Wisata Ngehits Di Sragen

Kabid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKPSDM Sragen Budi Yuwono menjelaskan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebutuhan atau formasi pegawai.

Pertama, Budi mengatakan instansi wajib melaksanakan analisis jabatan (anjab) dan ABK. Kedua, Budi melanjutkan setiap pejabat Pembina kepegawaian menetapkan peta jabatan dan disampaikan kepada Kemenpan RB.

“Jadi kami mengusulkan setiap tahun. Acuannya adalah anjab dan ABK di masing-masing OPD. Biasanya kami mengusulkan formasi ASN itu linier dengan pegawai yang pendiun atau batas usia pensiun. Misalnya di 2020, ada 600-an pegawai pensiun maka Sragen mendapat kuota CPNS sebanyak 627 formasi,” jelasnya.

Berita Terkait

Espos Plus

Berita Terkini

+ PLUS Bom Tawa Pernah Meledak-Ledak di Taman Balekambang Solo

Taman Balekambang Solo memang pernah menjadi pusat kesenian dan hiburan. Grup lawak Srimulat pernah berbasis di Taman Balekambang. Pelawak Gepeng meniti karier dari Taman Balekambang Solo.

Marak Penolakan Kenaikan Retribusi Pasar, DKUKMP Klaten Bergeming

Para pedagang protes kenaikan retribusi pasar yang mulai berlaku sejak awal 2022.

Pantau Vaksinasi Anak di Boyolali, Puan Bagikan Buku & Kaus Mbak Puan

Puan mendampingi siswa yang divaksin, serta sempat mampir ke kelas untuk berdialog dengan siswa.

Bappeda Sragen Pertanyakan Sedikitnya Jumlah Sampel Susenas 2021

BPS Sragen hanya menggunakan 870 dari total 339.065 rumah tangga di Sragen sebagai sampel survei sosial ekonomi nasional (Susesnas) 2021. Bappeda Sragen mempertanyakan sedikitnya jumlah sampel itu.

Dikenal Teknik Putaran Miring, Melikan Bangun Wisata Edukasi Gerabah

Desa Melikan mengembangkan potensi gerabah dengan membikin wisata edukasi.

Sukoharjo Waspadai Potensi Bencana di Puncak Musim Hujan

Dari seluruh potensi bencana alam yang ada, seluruh wilayah Sukoharjo perlu mewaspadai risiko terjadinya angin kencang yang berpotensi merusak.

Sekolah Kebanjiran, Pelajar SDN 4 Kebonromo Sragen Belajar di Rumah

Banjir yang menerjang Sragen pada Selasa (18/1/2022) berdampak pada kegiatan belajar mengajar di SDN 4 Ngrampal. Sebagian siswa SD tersebut harus belajar dari rumah karena sekolah kebanjiran.

Harga Minyak Goreng di Klaten Masih Rp21.000 per Liter, Pedagang Pusing

Harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional masih berada pada kisaran Rp19.500-Rp21.000 per liter.

Retribusi Fasilitas Manahan & Sriwedari Solo Naik, Termasuk Kamar Mandi

Tarif retribusi penggunaan fasilitas rekreasi dan olahraga termasuk Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari Solo naik mulai awal tahun ini.

Puan Dijadwalkan Hadiri Peresmian Jembatan Gantung Girpasang

Selain ke Girpasang, rombongan Puan Maharani beserta sejumlah anggota DPR dijadwalkan mengunjungi wilayah Polanharjo, Klaten.

Masuk Kamar Tanpa Busana, Ayah Bejat Ini Tunggu Anak Tiri Selesai Mandi

Pelaku bersembunyi di kamar anak tirinya tanpa busana, menunggu korban selesai mandi. Untungnya aksi pencabulan itu gagal, pelaku ditangkap Polres Karanganyar.

Pasar Legi Solo Banjir, Pedagang: Ngarep Kios Banyune Gumrojog Lur!

Bangunan baru Pasar Legi Solo malah tergenang banjir sehari menjelang peresmian yang dijadwalkan pada Kamis (20/1/2022).

Binda Jateng Alokasikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Anak-Anak Kartasura

Total vaksinasi anak se-Kartasura dari total 10.000 target anak sudah mencapai sekitar 70 persen per Selasa (18/1/2022).

Sering Tak Dilayani Istri, Pria Tasikmadu Berusaha Cabuli Anak Tiri

Seorang ayah asal Tasikmadu, Karanganyar, berupaya mencabuli anak tirinya yang baru selesai mandi. Beruntung aksi bejat pelaku gagal.

Kades Gondang Harap Pemkab Sragen Jadi Bangun Pasar Mbah Gajah

Kades Gondang berharap pernyataan Bupati Sragen yang ingin membangun Pasar Mbah Gajah bisa terealisasi untuk menghapus stigma negatif, yakni sebagai tempat mangkal PSK.

Patroli Pakai Helm Kopek, Polisi Klaten Beri Tilang 932 Pengendara

Saat melanggar peraturan lalu lintas, aksi ratusan pengendara kendaraan terekam helm dengan kamera portabel penindakan kendaraan bermotor (Kopek).