Tutup Iklan

Solopos Hari Ini: Klaster Sekolah Meluas, Korban Pinjol Tak Harus Bayar

Temuan klaster penularan Covid-19 di sekolah tempat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Solo meluas hingga ke jenjang SMP.

 Harian Solopos edisi Kamis (21/10/2021).

SOLOPOS.COM - Harian Solopos edisi Kamis (21/10/2021).

Solopos.com, SOLO – Tidak hanya di sejumlah SD, kasus Covid-19 juga ditemukan di SMPN 8 Solo dan SMPN 4 Solo. Perinciannya, di SMPN 8 ada 11 siswa yang positif Covid-19, sedangkan di SMPN 4 Solo ada satu siswa yang terkonfirmasi positif.

Harian Solopos edisi Kamis (21/10/2021) mengusung headline terkait meluasnya klaster sekolah seiring berlangsungnya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Solo.

Klaster Sekolah Meluas

SOLO-Temuan klaster penularan Covid-19 di sekolah tempat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Solo meluas hingga ke jenjang SMP. Pemerintah memperingatkan kepala daerah agar mengawasi PTM.

Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani, mengungkapkan kasus-kasus Covid-19 di sekolah juga ditemukan di SMPN 8 Solo dan SMPN 4 Solo. Perinciannya, di SMPN 8 ada 11 siswa yang positif Covid-19, sedangkan di SMPN 4 Solo ada satu siswa yang terkonfirmasi positif.

Baca Juga: Klaster PTM Solo Meluas, 12 Siswa SMP Terpapar Covid-19

Hal itu diketahui berdasarkan hasil tes swab secara acak. “Ada tambahan dari SMPN 8 dan SMPN 4. Sementara sekolahnya ditutup dulu yang ada kasus, PTM di dua sekolah itu dihentikan dulu,” kata Ahyani saat dihubungi Solopos.com, Rabu (20/10/2021) siang.

Ihwal klaster PTM SD sebelumnya, Ahyani mengatakan sejauh ini belum ada tambahan jumlah klaster sekolah berdasarkan laporan yang dia terima. Namun, ada tambahan jumlah kasus dari sekolah sekolah yang sebelumnya menjadi klaster. Dia mengaku tidak hafal betul angkanya.

Dengan tambahan kasus tersebut, Ahyani memandang perlunya perluasan tes swab acak secara masif, terutama di sekolah-sekolah yang menggelar PTM. “Terutama sebenarnya khusus yang PTM ini. Yang namanya virus kan enggak bisa dibatasi kontaknya, ini kami fokus ke sekolah dulu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Solo itu.

Baca Juga: Klaster PTM Solo, Ini Data Sebaran Kasus Covid-19 di 5 Sekolah

Masih di halaman depan, Harian Solopos mengangkat berita terkait imbauan pemerintah untuk mengabaikan tagihan uang dari pinjol ilegal.

Korban Pinjol Ilegal Diimbau Tidak Membayar

JAKARTA – Pemerintah menyebut pinjaman uang dan jasa teknologi finansial (tekfin) alias pinjaman online (pinjol) ilegal bisa dibatalkan. Sementara itu, pemerintah masih terus memburu praktik-praktik pinjol ilegal baik platform maupun pelaku.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menegaskan utang dan pinjol ilegal tidak memenuhi syarat hukum perdata sehingga dapat dibatalkan. Dengan demikian masyarakat diminta tidak membayar jika ditagih oleh collector dan pinjol ilegal.

Baca Juga: Waspada Jeratan Pinjol Ilegal! Ini Cara Menghindarinya

“Kepada mereka yang sudah telanjur jadi korban, jangan membayar. Kalau ada yang tetap dipaksa untuk bayar, jangan bayar karena itu ilegal,” tegasnya, dikutip Rabu (20/10/2021).

Mahfud juga meminta masyarakat yang menjadi korban teror penyedia pinjol ilegal melapor ke polisi. “Kalau diteror, lapor ke kantor polisi terdekat, polisi akan memberikan perlindungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menggarisbawahi pemerintah akan menindak tegas pelaku pinjol ilegal. Namun, dia menekankan jasa pinjol resmi tetap diperbolehkan beroperasi.

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Korban Pinjol Ilegal Jangan Bayar

Di halaman Soloraya, Harian Solopos mengangkat headline terkait dampak pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis biosolar bagi kalangan pengusaha dan sopir truk.

Pembatan Kuota Dikeluhkan

SOLO-Sejumlah pengusaha dan sopir mengeluhkan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis biosolar. Hal itu mengakibatkan antrean pembelian biosolar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Solo.

Sopir truk asal Surabaya yang biasa mangkal di kawasan pedaringan, Yanto, 50, merasakan sulitnya mencari biosolar sejak dua pekan lalu. Kelangkaan solar terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara, daerah Jawa Barat dan Jakarta menurutnya cenderung lancar.

Baca Juga: Pembatasan Kuota Solar Bersubsidi, Sopir Ngaku Rugi Waktu dan Materi

Kelangkaan paling parah wilayah Soloraya yakni Sragen. Antrean pembelian cukup panjang, itupun belum pasti dapat jatah solar. Kalaupun ada, biasanya dibatasi hanya Rp200.000 atau sekitar 39 liter. Padahal biasanya dia bisa mengisi sampai 100 hingga 200 liter.

“Pas ngisi ada yang hanya boleh Rp50.000. Lha itu hanya 10 liter, hanya cukup untuk pindah ke SPBU selanjutnya,” keluhnya.

Hal itu membuat dia dan rekan-rekannya rugi waktu dan tenaga untuk menunggu. Kalau dihitung-hitung biaya akomodasinya juga lebih mahal jika dibandingkan dengan kondisi normal. Ia kemudian membuat hitung-hitungan biasanya perjalanan Semarang Jakarta hanya butuh dua kali pengisian solar. Sekarang ini lebih dan 20 kali pengisian di 20 SPBU berbeda.

Baca Juga: Beredar Info Solar Langka, Kapolres Sukoharjo Langsung Patroli ke SPBU


Berita Terkait

Espos Plus

Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

+ PLUS Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

Progres terbaru dari pembahasan RUU PDP adalah pembahasan format lembaga pengawas yang akan bertanggung jawab menangani perkara perlindungan data pribadi hingga kini belum final.

Berita Terkini

Mudik Tak Dilarang, Tetapi Tetap Bangun Kewaspadaan saat Nataru

Ginting menegaskan pemerintah tidak melarang mudik saat momen nataru, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi penularan Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.

Asal-Usul Ramalan Jayabaya

Inilah asal-usul Ramalan Jayabaya yang sampai saat ini masih dipercaya sebagian masyarakat Indonesia.

+ PLUS Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

Progres terbaru dari pembahasan RUU PDP adalah pembahasan format lembaga pengawas yang akan bertanggung jawab menangani perkara perlindungan data pribadi hingga kini belum final.

2 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Jika UU Cipta Kerja Jalan Terus

Sebanyak 2 juta butuh dari seratusan pabrik mengancam melakukan mogok nasional jikan pemerintah nekat menjalankan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Video Viral Tentara Usir Mertua dari Rumah Dinas

Video viral memperlihatkan seorang prajurit tentara mengusir ibu mertuanya yang duduk di kursi roda dari rumah dinasnya.

Dosen UNJ Diduga Kirim Chat Mesum ke Mahasiswi

Kasus dugaan pelecehan diduga terjadi di Universitas Negeri Jakarta, di mana seorang dosen dilaporkan mengirim chat mesum kepada beberapa mahasiswa.

+ PLUS Membaca Pilpres 2024 Tanpa Jokowi

“Artinya, kalau misalnya ketiga nama ini dapat tiket [Pilpres 2024], sepertinya dengan pola sekarang berdasarkan konstitusi--mereka yang menang satu putaran langsung dilantik sebagai presiden--tidak akan tercapai."

Ahli ITB Jelaskan Penyebab Gunung Semeru Erupsi

Ahli vulkanologi ITB menjelaskan penyebab Gunung Semeru mengalami erupsi, salah satunya curah hujan tinggi.

+ PLUS Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terjebak Kegelapan

Upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia kategori berat makin rumit dan kompleks. Penyebab utama semua itu adalah dedikasi dan komitmen politik hukum penegakan hak asasi manusia yang lemah.

Arief Puyuono: Airlangga - Ganjar Capres Top Versi Ramalan Jayabaya

Arief Puyuono menyebut sosok Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto adalah figur yang cocok menjadi presiden berdasarkan Ramalan Jayabaya.

Kasus Covid-19 Melonjak, Swiss dan Belanda Kerahkan Tentara

Pemerintah Swiss dan Belanda kembali mengerahkan 2.500 anggota tentara untuk membantu pemerintah daerah menangani pandemi virus corona.

Satu Ton Rendang untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru di Lumajang

Pemkab Dharmasraya memiliki cara meringankan beban korban bencana guguran awan panas Semeru di Lumajang dengan memasak satu ton rendang dan akan dikirim pada Kamis (8/12/2021).

+ PLUS Tari dan Matematika Mengungkap Nilai Spiritualitas Sehari-Hari

Etnomatematika adalah konsep matematika yang diaplikasikan menjadi aktivitas, kebiasaan, atau adat kehidupan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.

10 Berita Terpopuler: PPKM Level 3 Nataru Batal hingga Ramalan Jayabaya

Kabar keputusan pemerintah batal menerapkan PPKM level 3 di semua wilayah Indonesia saat momen libur Nataru dan ramalan Jayabaya menjadi berita terpopuler di Solopos.com Rabu (8/12/2021).

Solopos Hari Ini: PPKM Tak Seragam

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara menyeluruh selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) batal terlaksana.