Simpang Siur Kapan Sekolah Dibuka Bikin Guru Bingung, Mohon Penjelasan Pak Menteri!
Pujiono, 44, guru SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono, Boyolali, memberikan materi pembelajaran kepada muridnya melalui video, Kamis (9/4/2020). (Espos/Bayu Jatmiko Adi)

Solopos.com, MAKASSAR — Simpang siur informasi mengenai kapan sekolah dibuka untuk kegiatan belajar mengajar membingungkan guru. Mereka meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyampaikan kebijakan itu secara terbuka.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah sudah menyiapkan segala hal untuk penerapan new normal di bidang pendidikan. Termasuk, pemerintah daerah di Soloraya.

Kalangan guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia atau IGI menyambut baik kabar penundaan pemberlakuan new normal di dunia pendidikan. Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, menyambut positif kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kabarnya menunda pemberlakuan new normal di dunia pendidikan.

Ikatan Dokter Anak Minta Belajar dari Rumah Sampai Desember 2020, Ini Alasannya

Hal itu dikemukakan Ramli dalam keterangan persnya di Makassar, Minggu (31/5/2020), seperti dikutip Bisnis.com. Penjelasan tersebut disampaikan Ramli menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi.

Penerapan Jangan Grusa-Grusu

Muhadjir menyampaikan kebijakan Presiden Jokowi yang tidak ingin new normal di sekolah diterapkan secara grusa-grusu. Penerapan new normal di sekolah dinilai masih sangat berisiko jika dilakukan dalam waktu dekat.

Protokol kesehatan di sekolah berbeda kondisinya dengan sektor umum lainnya terlebih yang dihadapi adalah anak-anak.

Tega Banget! Ini Isi Teror ke Tenaga Kesehatan di Sragen yang Tangani Covid-19

Untuk itu, Ramli meminta Mendikbud Nadiem Makarim sesegera mungkin menyampaikan kebijakan pemerintah terkait kapan sekolah dibuka secara terbuka. Ramli juga menyoroti banyak Dinas Pendidikan yang sudah bersiap-siap menjalankan pembelajaran tatap muka mulai 13 Juli 2020.

Ramli mengatakan IGI tetap menolak keinginan banyak pihak mendorong pembelajaran tatap muka, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk memperpendek waktu belajar menjadi hanya empat jam tanpa istirahat.

Sekolah Diramal Kesulitan

IGI sangat yakin, sekolah yang saat ini digawangi sekitar 60 persen guru non-PNS dengan mayoritas pendapatan Rp250.000 tak akan sanggup menjalankan protokol kesehatan. Mereka bakal kesulitan mengawasi anak didik mulai dari masuk pagar sekolah hingga meninggalkan pagar sekolah.

Tambah 1, Warga Solo Terkonfirmasi Positif Virus Corona Jadi 34 Orang

Memang ada sekolah, terutama sekolah swasta bonafid atau mantan sekolah unggulan, yang mampu menjalankannya dengan baik. Tetapi, itu tak layak menjadi alasan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan.

Potensi penularan Covid-19 kepada anak atau dari anak sangat besar meskipun belajar hanya satu jam di sekolah. Oleh karena itu, lanjut Ramli, Kemendikbud harus bersikap tegas dengan segera menjelaskan kapan sekolah dibuka.

Sembuh dari Covid-19, Warga Wonogiri Meninggal Karena TBC

“Kegamangan Kemdikbud mengakibatkan Dinas Pendidikan daerah mempertaruhkan nyawa anak didik. New normal di dunia pendidikan seharusnya diterapkan hanya jika new normal di luar dunia pendidikan sudah sukses,” ujarnya.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menganjurkan kegiatan belajar dari rumah dilanjutkan hingga setidaknya Desember 2020. Hal itu didasarkan kasus Covid-19 di Indonesia yang belum menunjukkan penurunan.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho