Solopos.com, SOLO — Setelah berhasil merebut kembali takhta Kerajaan Mataram Islam dari Sunan Kuning atau Amangkurat V, sejarah mencatat Paku Buwono atau PB II memutuskan memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Kartasura ke Solo.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Ia kemudian membentuk tim untuk mencari lokasi yang tepat. Tim memberikan beberapa alternatif lokasi namun PB II memilih Desa Sala di dekat Sungai Bengawan Solo.
Setelah membangun keraton yang kemudian menjadi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, PB II dan seluruh keluarga kerajaan boyongan dengan kirab besar-besaran. Mengenai kirab boyongan yang megah ini digambarkan oleh Prof Dr MC Ricklefs, FAHA, dalam karyanya Babad Giyanti: Sumber Sejarah dan Karya Agung Sastra Jawa yang diunggah di laman ejournal.perpusnas.go.id pada 2019.
Baca Juga: Sejarah Solo: Saat Keraton Pindah 1745, Amerika Masih Koloni Inggris
Semua keperluan sudah siap
Sang Raja dan permaisurinya
Dan semua putra dan putri
Mengenakan busana bagus
Dihiaskan dengan ratna adi
Yang kegemilangannya mirip danau,
Menyorot secara sipi
Sangat menakjubkan kalau dilihat
Ada juga penari badhaya dan srimpi menghadap
Sudah sangat bagus busananya.
—-
Orang Kumpeni semuanya menangkil
Berbaris di gedung Pag?laran
Keluarga raja dan pangeran-pangeran hadir
Berpakaian resmi
Seperti bunga-bunga tersebar
Dari keindahan busananya
Baca Juga: Sejarah Solo: Laweyan, Kampung Batik Tertua di Indonesia
Pembelotan PB II
Namun demikian, kepindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram di bawah pimpinan PB II ke Desa Sala yang kelak menjadi tonggak sejarah lahirnya Kota Solo tak lantas membuat situasi bebas dari gejolak. Bermula dari pembelotan ke pihak Belanda saat terjadi Geger Pecinan muncul kesan PB II sebagai pribadi plin-plan.
Bahkan di masa-masa selanjutnya, PB II bersikap terlalu kooperatif terhadap Belanda. Hal ini memicu pemberontakan dari sejumlah tokoh penting di kerajaan seperti Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono I dan Raden Mas Said yang kemudian menjadi Mangkunagoro I.
MC Ricklefs, sejarawan kontemporer Australia yang memiliki otoritas dalam sejarah Jawa menuliskan krisis besar pada 1746 waktu Guberur Jenderal VOC GW Baron von Imhoff berkunjung ke Surakarta.
Baca Juga: Geger Pecinan Kartasura: Kisah Sunan Kuning dan Pembelotan PB II
Von Imhoff adalah sosok yang amat otoriter tetapi sama sekali tanpa pengertian mengenai persekongkolan-persekongkolan dan intrik-intrik dalam lingkungan keraton. Dia terlibat dalam perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan kepala administrasi keraton, Patih Pringgalaya, sehingga Mangkubumi sangat terhina oleh sang gubernur jenderal itu.
Pangeran Mangkubumi pun akhirnya memberontak. Ia bersekutu dengan RM Said membentuk kekuatan yang sulit dikalahkan oleh PB II maupun Belanda. Pemberontakan kedua tokoh itu berujung pada perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755.
Saat itu, kepemimpinan Kerajaan Mataram sudah beralih ke PB III. Lewat perjanjian itu. Dengan perjanjian itu, Mangkubumi pindah ke Yogyakarta dan membangun Keraton Kasultanan yang mulai ditempati pada 1756.
Baca Juga: Asal Usul Keraton Solo, dari Kartasura Rusak Jadi Surakarta
Berdamai dengan RM Said
Tak lama kemudian, tepatnya pada 1757, PB III juga berdamai dengan RM Said yang berjuluk Pangeran Sambernyawa. RM Said mendapat wilayah kekuasaan di sisi utara dengan menjadi Mangkunagoro I.
Mengenai sikap PB II yang plin-plan, Ketua Solo Societeit, komunitas pencinta sejarah Solo, Dani Saptoni, mengungkapkan pendapatnya. Menurut Dani, ada alasan fundamental yang melatarbelakangi sikap PB II.
“Tindakan pemimpin pasti ada acuannya. PB II juga begitu. Beliau adalah sosok yang menanggung beban zaman istilahnya. Karena dari raja sebelumnya ada kontrak atau semacam kebijakan politik untuk bekerja sama dengan Belanda,” terang Dani saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (2/2/2022).
Baca Juga: Cerita Boyongan Keraton Mataram dari Kartasura ke Solo
Raja sebelum PB II yaitu Amangkurat IV. “Kerajaan Mataram Kartasura itu kan di eranya raja Amangkurat II, PB I, Amangkurat III, Amangkurat IV, lalu PB II,” urainya.
Dani menjelaskan di Babad Giyanti dituliskan dengan gamblang saat pelantikan PB II menjadi raja kondisi keraton tertutup semua. Saat itu pemerintah Belanda sudah ikut andil dalam kebijakan memilih raja. Kondisi itu lalu jadi beban politik PB II.
Zaman Chaos
“Jadi ketika PB II jadi raja sudah menerima beban kontrak politik yang ditinggalkan pendahulunya, sehingga pada waktu Geger Pecinan itu dia kan sebenarnya mau menggunakan kekuatan Laskar Cina untuk mendongkel kekuasaan Belanda,” ungkapnya.
Baca Juga: Tahukah Anda? Kompleks Keraton Solo Sampai PGS dan BTC Itu Dulunya Danau
Namun ternyata Laskar Cina yang diharapkan PB II dapat mendongkel kekuasaan Belanda malah banyak mengalami kekalahan. Di berbagai medan peran Laskar Cina terus kalah sehingga PB II merasa harus mengubah arah kebijakan politiknya.
“Arah kebijakan politik harus diubah untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan Kerajaan Mataram ini. Jika tidak ya pasti ikut dihancurkan Belanda. Karena Belanda ini didukung berbagai elemen orang-orang bayaran di nusantara,” katanya.
Dani menegaskan sangat penting bagi para penulis sejarah untuk memahami situasi PB II secara komprehensif. Sebab ketika sejarah sikap PB II hanya ditulis dari perspektif perubahan sikapnya, orang umum akan membacanya sebagai sikap plin-plan.
“Karena kondisi zaman waktu PB II memerintah ini adalah zaman chaos [pergolakan]. Terbukti waktu Mataram pindah ke Surakarta, PB II terus diguncang munculnya pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan serangan-serangan dari Laskar Sambernyawa,” urainya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
