Puncak Covid-19 Indonesia Belum Lewat, Pakar Peringatkan Risiko New Normal
Ilustrasi new normal di sekolah. (Antara-Syaiful Arif)

Solopos.com, JAKARTA -- Para pengamat memberikan peringatan soal risiko pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) alias dimulainya new normal saat kasus baru Covid-19 belum turun. Tren penambahan harian kasus baru di Indonesia yang tak kunjung turun membuat keputusan ini perlu ditinjau dengan lebih hati-hati.

Pelonggaran PSBB memang dibutuhkan untuk menjaga perekonomian. Ini khususnya bagi kelompok ekonomi rentan yang didominasi pekerja dan pengusaha sektor informal.

Sudah Terlalu Banyak Iuran, Apindo Tegas Menolak Tapera

Namun, peneliti Departemen Ekonomi CSIS Ega Kurnia Yazid mengatakan mayoritas provinsi di Indonesia masih memiliki risiko tinggi pelonggaran PSBB. Kesimpulan tersebut didapat dari data penyebaran kasus, kapasitas kesehatan, dan kapasitas fiskal daerah yang dipetakan pada matriks respons McKinsey.

"Pengecualian untuk Jawa Barat dan DKI yang memiliki tingkat penyebaran relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain," katanya dalam riset CSIS berjudul Mengawal Kesiapan Relaksasi PSBB dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Covid-19, Kamis (4/6/2020).

Melayat Jenazah Covid-19, Puluhan Warga Ngerangan Klaten Belum Rapid Test

Meski demikian, CSIS memperingatkan kedua provinsi itu juga masih punya risiko setelah pelonggaran PSBB. Pengecualian Jabar dan Jakarta dapat dilakukan dengan catatan kedua provinsi itu menjaga tingkat reproduksi efektifnya (Rt) berada di bawah 1 selama dua pekan.

Hal itu seperti anjuran World Health Organization (WHO) terkait penerapan new normal. Artinya, kata dia, Jakarta dan Jawa Barat perlu menjaga Rt paling tidak 2 pekan sampai benar-benar terkendali sebelum relaksasi PSBB dan new normal.

RSUD Wongsonegoro Semarang Bantah Pemakaman Jenazah Covid-19 Klaten Langgar Prosedur

"Jika prasyarat tersebut tercapai, maka relaksasi bertahap PSBB dikatakan aman dilaksanakan. Dengan memastikan protokol kesehatan dilaksanakan secara maksimal," ucapnya.

Tingkatkan Kapasitas RS

Selain peringatan soal risiko pelonggaran PSBB, Egi meminta pemerintah daerah meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan. Egi menyarankan ruang fiskal daerah yang ada digunakan untuk peningkatan kapasitas itu.

Ganjar Usul Salat Jumat Secara Sif, Tapi Terkendala Fatwa MUI

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan PSBB memiliki konsekuensi lebih berat bagi kelompok menengah, rentan, dan miskin. Terutama bagi pekerja dan/atau pengusaha di sektor informal, termasuk pengemudi ojek online yang ikut terdampak.

Selain itu, sektor yang padat kontak (contact-intensive) seperti industri tekstil, retail, hingga pariwisata sudah diwarnai PHK. Ini menjadi risiko jika PSBB  terus diterapkan dan tidak segera masuk new normal.

5.310 Kasus Positif Covid-19 di Jatim, Angka Kematian Dekati Jakarta

"Pelonggaran PSBB sesegera mungkin ketika kondisi membaik merupakan langkah penting untuk memulihkan ekonomi lebih cepat," jelasnya.

Risiko Gelombang Kedua

Namun, keputusan pelonggaran PSBB perlu ditinjau matang-matang mengingat adanya risiko gelombang kedua (second wave). Seperti tantangan yang dihadapi China yang lebih dulu telah berhasil menekan penyebaran virus.

JK Ungkap Jokowi-Anies Deal, Sinyal PSBB Jakarta Diakhiri

Negara-negara yang telah lebih dulu melakukan pemulihan ekonomi dan menyelesaikan masa pembatasan sosial bisa dijadikan referensi. Negara-negara tersebut seperti Thailand, Malaysia, China, Vietnam, Selandia Baru, Austria, Italia, dan Jerman yang sudah memulai relaksasi ekonomi.

Pertama, negara-negara itu sudah melewati fase puncak Covid-19. Itu ditandai kasus harian yang semakin menurun dan bahkan nol di beberapa negara. Jika mau menerapkan new normal, semestinya syarat serupa juga diterapkan di Indonesia untuk menghindari risiko.

JK: Seharusnya Masjid Dibuka Lebih Dulu Sebelum Mal!

Kedua, angka kematian harian mengalami tren penurunan sementara angka kesembuhan harian mengalami tren kenaikan. Selain itu ada perbaikan dalam sistem pelayanan dan kapasitas kesehatan. Ketiga, kapasitas tes harian yang memadai dan semakin masif dilihat dari tren kenaikan tren tes harian.

"Terakhir, jika dilihat dari kapasitas tempat tidur per 1.000 penduduk negara-negara tersebut mempunyai kapasitas yang cukup memadai," katanya. Masalahnya, Indonesia belum memenuhi semua syarat itu.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho