Pemkot Madiun Gandeng LSM Awasi Dana Kelurahan

Solopos.com, MADIUN -- Pemerintah Kota Madiun melibatkan puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengawal transparansi penggunaan dana kelurahan. Namun sebelum itu, puluhan pegiat LSM itu diberikan pelatihan peningkatan kapasitas dari United States Agency for International Development (USAID) Madani dan Yayasan Bambu Nusantara.

Direktur Yayasan Bambu Nusantara, Titik Sugianti, mengatakan puluhan LSM ini akan menjadi mitra Pemkot Madiun dalam mengawasi dan mengkritisi penggunaan dana kelurahan. Penguatan kapasitas kelembagaan ini bertujuan supaya LSM memiliki bekal pengetahuan yang cukup. Sehingga dalam menyampaikan kritikannya, mereka tidak hanya asal bicara.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Untuk mengkritisi pemerintah juga harus mempunyai bekal. Secara kelembagaan bekalnya apa. Ya lembaga itu harus kuat dahulu. Sehingga tidak asal ngomong saja,” kata dia dalam acara workshop Inisiasi Pembentukan Forum Belajar Multistakeholder di Kota Madiun, Rabu (30/9/2020).

Dorong Kelurahan Bangkitkan Ekonomi Warga, Pemkot Madiun Gelontor Rp7 Miliar

Titik menuturkan kemitraan dengan lembaga masyarakat ini telah disetujui Pemkot Madiun. Pemkot menginginkan supaya masyarakat melalui LSM bisa ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan dana kelurahan.

“Jadi dalam program USAID Madani ini ada beberapa isu yang ditawarkan kepada Pemkot. Kemudian Wali Kota Madiun memilih isu tentang transparansi dana kelurahan. Sehingga dalam penguatan kapasitas lembaga masyarakat ini nantinya difokuskan untuk isu tersebut,” jelasnya.

Sebelum terjun mengawal transparansi dana kelurahan, kata dia, para pegiat LSM ini akan diperkuat kapasitasnya dalam tahun pertama. Untuk tahun kedua, mereka baru akan mengawal transparansi dana kelurahan.

Waduh! 6 Warga Kabupaten Madiun yang Bekerja di RSUD dr. Soedono Tertular Covid-19

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, mengatakan dana kelurahan yang telah digelontorkan pemerintah perlu diawasi penggunannya. Tentunya dengan melibatkan masyarakat.

“Kami memang sudah sepakat dalam program itu, kami meminta kepada LSM untuk bisa ikut mengawasi dan membantu perencanaan dana kelurahan,” jelasnya.