SOLOPOS.COM - Sukarelawan dari berbagai unsur di Karanganyar mengikuti praktik mendirikan tenda sebagai bagian dari pelatihan yang diselenggarakan BPBD Karanganyar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (11/10/2021). (Solopos.com/Akhmad Ludiyanto

Solopos.com, KARANGANYAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mulai melakukan mitigasi bencana alam seiring dengan mulai masuknya musim penghujan. BPBD Karanganyar mengumpulkan para sukarelawan tanggap bencana dan memberi mereka pelatihan menyangkut kebencanan.

Pelatihan itu digelar Senin (11/10/2021) di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Pelatihan diikuti perwakilan sukarelawan di masing-masing kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jumlahnya ada 90 orang.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Bagoes Darmadi, mengatakan pelatihan merupakan penguatan kecakapan para sukarelawan. Sehingga mereka akan lebih sigap saat melakukan penanggulangan bencana.

Baca Juga: Banyak yang Gak Kapok, Polisi Buru Motor Berknalpot Brong Sampai Subuh

“Ini persiapan menghadapi musim penghujan. Sebentar lagi masuk bulan November saat biasanya intensitas hujan makin tinggi. Sehingga teman-teman sukarelawan kita kumpulkan untuk mengikuti pelatihan,” ujarnya di sela-sela acara.

Selain pelatihan secara materi, peserta juga mengikuti beberapa praktik dalam penanganan bencana alam.

Sementara itu, Bagoes juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap terjadinya bencana alam. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap bencana alam yang mungkin terjadi di sekitarnya,” imbuh Bagoes.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, meminta Pemkab tidak setengah-setengah dalam menganggarkan dana tak terduga (DTT). Sebelum menetapkan besaran DTT, Endang meminta Pemkab harus memperhatikan data-data kebutuhan sebagai landasan dalam mengajukan anggaran.

“Kami dukung kegiatan ini [pelatihan sukarelawan] sebagai upaya menciptakan kesiapan semua pihak. Baik dari sukarelawan maupun OPD dengan harapan ke depan manajemen bencana bisa tertata lebih baik. Saya juga berharap pemkab tidak setengah-setengah dalam anggaran bencana karena kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Kami minta evaluasi prosedur penggunaan dana tak terduga dan meninjau kembali jumlah dana tak terduga,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Endang, dana tak terduga juga digunakan dalam kaitannya dengan bencana lain, yakni penanganan Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya