Minim, Capaian Pajak Pengangkutan Galian C di Klaten

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan hingga pertengahan November 2021, nilai pajak yang diterima baru sekitar Rp584 juta.

 Truk pengangkut material galian C melintas di ruas Jl. Deles Indah, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jumat (13/10/2017). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)

SOLOPOS.COM - Truk pengangkut material galian C melintas di ruas Jl. Deles Indah, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jumat (13/10/2017). (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)

Solopos.com, KLATEN—Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) jauh dari target. Capaian itu tak sebanding dengan kebutuhan biaya memperbaiki jalan di wilayah lereng Gunung Merapi yang membutuhkan dana tak sedikit.

PromosiUmat Konghucu Sambut Tahun Baru Imlek dengan Lima Ritual Ibadah

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan pendapatan yang diperoleh dari pajak MBLB tahun ini sangat minim. Hingga pertengahan November 2021, nilai pajak yang diterima baru sekitar Rp584 juta.

“Dulu, kami punya kebijakan, baik itu [kegiatan pertambangan galian C] legal maupun ilegal, kami berlakukan untuk membayar retribusi [pajak MBLB]. Tetapi faktanya memang tidak, tidak sesuai target. Pendapatan dari sektor pajak itu tahun ini baru sekitar Rp500 juta,” kata Sri Mulyani saat ditemui wartawan di Pendopo Pemkab Klaten, Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Kisah Guru Honorer Ikut Tes PPPK, Ada yang Lega Ada yang Masih Berjuang

“Padahal perbaikan jalan di sana butuh biaya cukup tinggi. Sehingga, masyarakat kami minta kerja sama dengan pemerintah daerah. Jalan secara bertahap kami benahi, tetapi masyarakat juga ikut mengawasi aset jalan yang diperbaiki itu dengan pengawasan, pengetatan. Karena kalau dibenahi terus, tetapi di atas kegiatan tidak terkendali, juga sama saja,” ujar dia.

Dikonfirmasi sebelumnya, Mulyani mengatakan Pemkab Klaten tak memiliki kewenangan untuk menertibkan aktivitas pertambangan galian C. Kewenangan perizinan pertambangan galian C berada di pemerintah pusat. Namun, Pemkab sudah meminta bantuan ke pemerintah pusat dan provinsi untuk melakukan penertiban.

Terkait tuntutan warga dari wilayah Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang yang meminta ruas jalur evakuasi utama di wilayah mereka segera diperbaiki, Mulyani mengatakan pada ruas Kaliwuluh-Deles itu sudah dialokasikan anggaran senilai Rp5 miliar pada rencana APBD 2022. Dia mengaku alokasi itu belum cukup untuk memperbaiki sepanjang ruas jalan tersebut.

Baca Juga: Ratusan Honorer Non K2 Masih Harus Berjuang agar Lolos PPPK

“Karena untuk satu ruas itu saja butuh anggaran sampai Rp25 miliar. Memang posisi jalan di atas [lereng Gunung Merapi] itu tidak bisa hanya sekadar diaspal. Tetapi harus dibetonisasi sehingga butuh biaya tingkat tinggi. Tentunya kami selesaikan bertahap,” ungkap Mulyani.

 

Menurun

Mulyani mengatakan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan pada 2022 sekitar Rp100 miliar. Hanya, alokasi anggaran itu masih harus dibagi untuk perbaikan ruas jalan lainnya di wilayah Klaten yang mengalami kerusakan.

Perbaikan sejumlah ruas jalan kabupaten sebelumnya sempat tersendat lantaran alokasi anggaran terdampak refocussing untuk penanganan Covid-19. “Kami keterbatasan anggaran. Di wilayah lain juga sangat membutuhkan apalagi pada beberapa ruas jalan yang seharusnya diselesaikan tahun ini, karena terkena refocussing akhirnya tidak jadi dan ditunda tahun berikutnya,” urai dia.

Baca Juga: Ribuan Guru dan Pegawai  Honorer Klaten Diguyur Rp15 Miliar

Kasubid Penetapan dan Pelayanan Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Harjanto Heri Wibowo, membenarkan capaian pajak MBLB masih jauh dari target. Pada 2021, target pajak MBLB dipatok Rp 6 miliar. Sementara, capaian pajak yang diterima baru Rp584 juta per 13 November 2021 atau baru 9,74 persen dari target.

“Memang trennya dari tahun ke tahun realisasi pajak MBLB mengalami penurunan. Karena dari lokasi pertambangan berizin resmi, potensi yang diambil juga semakin berkurang drastis sehingga aktivitas pengambilan juga semakin jarang,” ungkap Harjanto.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

PTM Terbatas 100 Persen Klaten Dievaluasi

Pemkab Klaten masih mengevaluasi kembali kegiatan PTM terbatas dengan mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19.

Kasus Covid-19 Meningkat, Klaten Kembali Perketat Pendatang

Kasus Covid-19 Klaten meningkat berawal dari para perantau yang berdatangan ke Klaten.

Ada Penyelundupan Narkoba, Tes Urine Warga Binaan Rutan Solo Negatif

Hasil tes urine secara acak terhadap 15 penghuni sel narkoba di Rutan Solo diketahui negatif. Tes urine ini menindaklanjuti penyelundupan jeruk berisi benda diduga sabu-sabu.

Peduli, Polres Klaten Bedah Rumah Warga di Karanganom

Kegiatan bedah rumah itu dilakukan bersama Kodim Klaten, Pemerintah Desa (Pemdes) Kunden, sukarelawan, dan elemen warga lainnya di Karanganom dan sekitarnya.

Pemkot Solo Siapkan 3 Lokasi Darurat bagi Pedagang Pasar Mebel Gilingan

Selama pembangunan sentra IKM, sebanyak 85 pedaagang Pasar Mebel Gilingan, Banjarsari, Solo, akan dipindahkan sementara ke pasar darurat di tiga lokasi.

Keren, Desa Pondok Klaten Ubah TPS Liar Jadi Taman-Fasilitas Olahraga

Pembangunan kawasan taman sekaligus fasilitas olahraga di lahan tanah kas desa seluas kurang lebih 5.000 meter persegi itu menjadi bagian penataan wajah desa di Pondok.

Penyelundupan Barang ke Rutan Solo Masih Terjadi, Terus Apa Solusinya?

Penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Rutan Solo masih saja terjadi meski pengamanan dan pemeriksaan sudah sangat ketat.

Menyusut 34,43 Persen, Alokasi Pupuk Subsidi NPK di Wonogiri 6.391 Ton

Alokasi awal pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebesar 17.752 ton atau 34,43 persen dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

DPRD Karanganyar Minta Pemerintah Beri Solusi Bagi Tenaga Honorer

Wakil Ketua DPRD Karanganyar meminta pemerintah tidak serta merta menghapus tenaga honorer tanpa memberi solusi bagaimana nasib masa depan mereka.

Angka Kasus Covid-19 Karanganyar Naik Lagi, Jangan Abaikan Prokes

Dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Karanganyar. Warga diminta waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Belum Punya Kartu Tani? Petani Boyolali Bisa Bawa KTP Saat Tebus Pupuk

Penyerapan pupuk bersubsidi tak optimal tersebut lantaran ada kendala yang dihadapi, salah satunya petani Boyolali yang belum memiliki kartu tani.

Tak Ada Proteksi, Pengusaha Bus Lokal Wonogiri Semakin Tergerus

Ada dua proteksi yang diharapkan pengusaha bus AKAP lokal Wonogiri, yakni pemberian izin trayek sesuai faktor muat penumpang atau loadfactor dan pembatasan akses bus AKAP dari luar daerah sampai terminal tipe A.

Nunggak Pajak, Aset Satu Perusahaan di Solo Disita KPP Pratama

KPP Pratama Surakarta menyita aset salah satu perusahaan di Kota Solo yang menunggak pembayaran pajak. Penyitaan diharapkan memberi efek jera.

Coba Terapi Pasien Stroke, Pejabat Sukoharjo Ini Puji Layanan RSIS Yarsis

Efek terapi TMS di RS Yarsis bisa dirasakan oleh pasien secara bertahap, tergantung perkembangan kondisinya.

Wow! Komunitas Sedekah Sampah Indonesia Hargai Jelantah dengan Emas

Ketua Komunitas Sedekah Sampah Indonesia, Danang Widyatmoko, menunjukkan emas murni yang disiapkan untuk ditukar dengan jelantah di gudang komunitas, Dukuh Krajan, Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Jumat (28/1/2022). (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)