Marah Sultan Ground Rusak, Gubernur DIY Tutup 14 Lokasi Penambangan Ilegal

Sri Sultan HB X geram dengan kerusakan alam yang terjadi di Sultan Ground di lereng Merapi. Ia dengan tegas menutup 14 lokasi penambangan pasir ilegal di Sultan Ground.

 Truk-truk pengangkut pasir bergegas turun saat kawasan tersebut didatangi sejumlah anggota DPRD Sleman yang melakukan sidak di lokasi penambangan pasir ilegal di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Kamis (22/12/2016). (Holy Kartika N.S/JIBI/Harian Jogja)

SOLOPOS.COM - Truk-truk pengangkut pasir bergegas turun saat kawasan tersebut didatangi sejumlah anggota DPRD Sleman yang melakukan sidak di lokasi penambangan pasir ilegal di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Kamis (22/12/2016). (Holy Kartika N.S/JIBI/Harian Jogja)

Solopos.com, JOGJA — Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup 14 lokasi penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Sleman. Penutupan dilakukan atas perintah langsung dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sebagian besar kawasan penambangan pasir ilegal itu berada di lahan Sultan Ground dan lahan kas desa. Seperti di wilayah Kalurahan Umbulharjo maupun Wukirsari, Kapanewon Cangkringan. Begitu juga yang terjadi di Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem.

“Ada 14 lokasi yang ditutup. Penutupan dilakukan dengan memasang portal di pintu masuk area penambangan agar tidak ada lagi aktivitas penambangan,” kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Heny Nursilawati, Selasa (15/9/2021).

Baca Juga: Pemkot Jogja Klaim Wilayahnya Layak di PPKM Level 2, Ini Indikatornya

Sultan HB X pada Sabtu (11/9/2021) mengunjungi warga lereng Merapi dan melihat langsung aktivitas penambangan di lereng Merapi tersebut. Sultan menginginkan gunung harus dikembalikan sebagaimana mestinya di mana bentang alam lereng Merapi yang awalnya gunung harus kembali menjadi gunung.

Hal itu diucapkan Sultan selepas berkeliling meninjau dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir secara sembrono. Sultan menegaskan Pemda DIY berkomitmen untuk mengembalikan kelestarian lingkungan di lereng gunung Merapi serta menutup seluruh praktik tambang pasir ilegal.

“Dari yang sudah kita saksikan selama ini, para penambang (ilegal) tersebut tidak pernah melakukan reklamasi. Yang ada hanyalah bentuk keserakahan,” kata Sultan dengan nada marah.

Baca Juga: Tak Putus Melawan, Petani Lahan Pantai Kulonprogo: Pokoknya Tambang Pasir Besi Harus Batal!

Di hadapan perwakilan warga yang hadir, Sultan menjelaskan Pemda DIY sudah menutup lokasi tambang pasir yang selama ini menempati tanah Kasultanan atau Sultan Ground (SG) secara ilegal.

“Penambangan yang dilakukan di tanah SG sudah ditutup. Harapan saya (dinas) ESDM segera menutup penambangan yang di luar SG. Karena barangnya (portal) sudah ada, kalau besok Senin belum dipasang, pasti saya tegur,” kata Sultan saat itu.

Pemkab Sleman Dukung Penuh

Sementara itu, Pemkab Sleman mendukung sepenuhnya penutupan penambangan pasir ilegal di sungai-sungai yang berhulu dari Gunung Merapi tersebut. Selain berdampak pada kerusakan alam, penambangan liar tersebut juga melanggar undang-undang.

Baca Juga: Penambangan Galian C di Lereng Merapi Klaten Digerebek Bareskrim, Betulkah?

“Seperti yang di Kali Kuning itu, itu izinnya ternyata sudah habis. Ilegal. Apalagi penambangannya merambah sultan ground. Makanya harus ditutup,” kata Sekda Sleman, Harda Kiswaya, Selasa (14/9).

Ia mengungkapkan sejak tidak lagi memiliki kewenangan memberikan izin penambangan ESDM, Pemkab kesulitan melakukan pengawasan terkait keberadaan penambangan tersebut. “Pengawasan dilakukan langsung oleh Pemda DIY. Kami tidak memiliki kewenangan. Kalau melaporkan adanya pelanggaran iya itu dilakukan Pemkab, tetapi kewenangannya tetap di Pemda DIY,” katanya.

Lokasi dan kawasan penambangan, lanjut Harda, harus disesuaikan berdasarkan zonasi. Ada zona-zona yang boleh ditambang ada juga yang tidak boleh ditambang. Sementara izin penambangan hanya dikeluarkan oleh Pemda DIY dengan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dan pusat.

Baca Juga: Hore! Warga Margokaton Sleman Bersiap Jadi Milader

“Semuanya harus ada izinnya. Meskipun penambanhan dilakukan tanpa alat berat atau manual. Aturan ini juga berlaku untuk pengambilan pasir di sungai harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang,” katanya.

Harda mengatakan, penambangan ilegal di Kali Kuning sudah dilaporkan ke Gubernur sebelum dilakukan penutupan. Dia berharap agar warga memahani dan mengerti masalah ini. “Untuk pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam harus ada izinnya. Kalua tidak memiliki izin jangan menambang,” katanya.

Berita Terkait

Espos Premium

Samudra Biru Penjara

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Berita Terkini

Polda DIY Terapkan Ganjil-Genap di 3 Objek Wisata, Di Mana Saja?

Polda DIY menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang akan mengunjungi tiga lokasi wisata di Sleman.

Sidang Kasus Satai Beracun, Nani Apriliani Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Sidang perdana kasus satai beracun yang menewaskan seorang bocah digelar di PN Bantul. Terdakwa Nani Apriliani Nurjaman dijerat pasal berlapis.

Di Bantul, Ada Kelurahan yang Diklaim Sudah Mencapai Kekebalan Kelompok

Salah satu kelurahan di Bantul disebut telah mencapai kekebalan kelompok karena 80% warganya sudah divaksin.

Tabrak Gerobak Satai Hingga Berhamburan, Remaja Ini Harus Ganti Rugi Jutaan Rupiah

Seorang remaja 17 tahun di Jogja menabrak pedagang satai keliling hingga satainya berhamburan. Lokasi kejadian minim penerangan.

Tempati Tanah Kas Desa, 3 Warga Pertanyakan Nasib UGK Tol Joglo

Tiga warga Kadirojo 2, Kalurahan Purwomartani, Kalasan mempertanyakan nasib uang ganti kerugian bangunan tol Jogja-Solo (Joglo).

Masyarakat Bantul Diminta Jangan Pilih-pilih Merk Vaksin Ya

Berdasarkan data-data yang ada, seluruh vaksin memiliki daya proteksi terhadap Covid-19. Sehingga warga tak perlu pilih-pilih

Besok, Tersangka Kasus Satai Beracun Nani Apriliani akan Jalani Sidang Perdana

Besok PN Bantul akan menggelar sidang perdana kasus satai beracun yang menewaskan seorang bocah dengan terdakwa Nani Apriliani Nurjaman.

BPUM Untuk 1.126 Pelaku UKM Jogja Cair, Segini Nilainya

Bantuan produkti usaha mikro (BPUM) disalurkan secara bertahap kepada pelaku UKM di Jogja. Untuk saat ini BPUM yang cair untuk 1.126 dari 3.027 pelaku UKM di Jogja.

Marah Sultan Ground Rusak, Gubernur DIY Tutup 14 Lokasi Penambangan Ilegal

Sri Sultan HB X geram dengan kerusakan alam yang terjadi di Sultan Ground di lereng Merapi. Ia dengan tegas menutup 14 lokasi penambangan pasir ilegal di Sultan Ground.

Dukung Percepatan Vaksinasi, Kodim 0731 Kulonprogo Datangi Pasar

Upaya percepatan vaksinasi Covid-19 jemput bola dilakukan Kodim 0731 Kulonprogo ke sejumlah pasar tradisional.

Pemkot Jogja Klaim Wilayahnya Layak di PPKM Level 2, Ini Indikatornya

Kalau dilihat di PPKM level 2 cakupan vaksinasi mesti 60 persen, lansia 60 persen, Pemkot Joga klaim sudah diatas itu.

Tak Putus Melawan, Petani Lahan Pantai Kulonprogo: Pokoknya Tambang Pasir Besi Harus Batal!

Para petani lahan pasir pantai Kulonprogo, DIY, bertekad terus melawan rencana penambangan pasir besi di lahan garapan mereka.

Hore! Warga Margokaton Sleman Bersiap Jadi Milader

Di Margokaton, terdapat 228 bidang milik warga yang terdampak. Dengan estimasi uang ganti kerugian sebesar Rp107 miliar.

Bawa Anak Kecil, Pengunjung Gembira Loka Zoo Jogja Balik Kanan

Pengelola Gembira Loka (GL) Zoo menolak 168 pengunjung yang hendak berwisata karena mereka membawa anak kecil di bawah 12 tahun.

Vaksinasi Pelajar SMP di Bantul Bakal Digencarkan

Vaksinasi pelajar menjadi salah satu fokus penekanan sebelum wacana Pembelajaran Tatap Muka di Bantul digulirkan.

Ganjil Genap ke Arah Objek Wisata Bantul, Mulai Kapan?

Penerapan ganjil genap menuju objek wisata diatur dalam Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM.