Tutup Iklan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). (Antara-Akbar Nugroho Gumay)

Solopos.com, JAKARTA -- Pengamat politik senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritik bergabungnya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ke kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.

“Mestinya Pak Jokowi tidak usah mengajak Gerindra dalam kabinet dan mestinya Pak Prabowo menolak ajakan itu,” katanya dalam diskusi VISI bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Pencalonan Prabowo menjadi salah satu menteri -- yang disebut-sebut sebagai Menteri Pertahanan -- dinilai akan menjadi suatu kemunduran bagi sistem demokrasi politik Indonesia.

“Mestinya dalam demokrasi yang sehat itu, yang menang berkuasa dan yang kalah legowo jadi oposis. Kalau semua yang kalah diajak masuk, tidak ada oposisi, ini bisa membawa negara kita pada model negara integralistik atau kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi kita,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan saat ini sistem politik di Indonesia mengalami pendangkalan. Idealnya, politik yang dijunjung adalah politik yang menjunjung tinggi sportivitas dan posisi masing-masing.

“Kalau begini, akan timbul pertanyaan, untuk apa kita adakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang kalah dan yang menang.”

Pernah Rekomendasikan Pecat Prabowo, Fachrul Razi Kini Calon Menteri

Poin lain yang disoroti Syamsuddin, yakni penyusunan kabinet kerja yang mestinya didasarkan apda kebutuhan dan tantangan bangsa ke depan, khususnya konsistensi penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Menurutnya, saat ini ada ancaman yang cukup serius terhadap kebhinekaan yakni peningkatan intoleransi, diskriminasi, sektarian, dan ancaman peningkatan korupsi yang merajalela.

“Konsekuensi logis dari tantangan itu adalah mestinya pemilihan calon-calon menteri itu dilakukan pada tokoh yang bersih, baik dari korupsi, pelanggaran HAM, tindakan persekusi, intoleransi, diskriminasi dan lain-lain,” paparnya.

Prabowo Calon Menhan, Pimpin Kemenhan dengan Anggaran Rp127,4 Triliun

Sejak Senin pagi sampai hari Selasa (22/10/2019), sejumlah tokoh yang akan menjadi calon pembantu Jokowi satu per satu merapat ke Istana Kepresiden, termasuk Prabowo yang datang pada hari Senin (21/10/2019) sore. Mereka menghadap Jokowi dan membicarakan terkait penyusunan anggota kabinet.

Sumber: Bisnis/JIBI


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten