Lingkar Madani Indonesia: PPKM Darurat Hanya Atur Rakyat, Tak Ada Kewajiban Pemerintah kepada Rakyat

Dalam  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat.

 Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. (Detikcom/Ari Saputra)

SOLOPOS.COM - Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. (Detikcom/Ari Saputra)

Solopos.com, JAKARTA – PPKM Darurat yang saat ini diterapkan di Jawa-Bali dan beberapa daerah di Indonesia disorot. Aturan di PPKM Darurat dinilai hanya ditujukan kepada rakyat, tidak ada kewajiban pemerintah seperti dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

PromosiMelihat Potensi Medical Tourism di Jawa Tengah

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritisi aturan PPKM Darurat tersebut. Aturan itu dinilai hanya berisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh rakyat.

Sementara itu, kata Ray tidak banyak aturan yang menuliskan tentang apa-apa saja kewajiban pemerintah kepada rakyatnya selama PPKM Darurat.

Baca Juga: Cuitan Mahfud Md Asyik Nonton Ikatan Cinta saat PPKM Darurat Menuai Kritik

“Ketika kita baca semuanya, hampir seluruhnya itu berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. (Masyarakat) gak boleh berkerumun ya, gak boleh ini, gak boleh itu, itu tuh (aturan) masyarakat semua. Tapi saya tidak terlalu banyak membaca apa yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pelaksanaan PPKM ini,” kata Ray dalam diskusi daring di kanal YouTube PARA Syndicate, Jumat (16/7/2021).

Melalui aturan PPKM Darurat, pemerintah dapat mengatur hingga memberlakukan sanksi bagi masyarakat. Ketika masyarakat berkerumun, masyarakat ngeyel dan membandel, pemerintah melalui aparatnya langsung berisap menindak.

Namun di sisi lain tidak ada aturan yang membicarakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah. Menurut Ray aturan PPKM Darurat berbeda dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di mana dalam aturan itu diketahui pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat.

Baca Juga: Olimpiade Bagikan Kondom, Mantan Atlet Jerman Ini Ungkap Pesta Seks di Kampung Atlet

Cuitan Ikatan Cinta

“Jadi PPKM ini aturannya dibuat sendiri oleh pemerintah. Di mana kita membaca aturan itu lebih banyak berkaitan dengan mengatur masyarakat dan sepertinya luput mengatur tentang diri mereka sendiri, dalam hal ini adalah pemerintah,” kata Ray.

Ray Rangkuti sebelumnya, menilai cuitan Menko Polhukam Mahfud Md menyoal sinetron Ikatan Cinta menandakan bahwa pemerintah atau elite sedang tidak dalam kondisi darurat. Pasalnya dalam cuitannya di Twitter, Mahfud mengaku sedang asyik menonton salah satu tayangan hiburan di televisi.

Kondisi seorang menteri yang terkesan tidak dalam kondisi darurat itu tentu berbeda dengan yang dirasakan rakyat kebanyakan. Di mana rakyat tengah menderita akibat setumpuk aturan yang membatasi kegiatan mereka menekuni mata pencaharian.

Baca Juga: Mau Paket Obat Covid-19 Gratis? Begini Cara dan Syarat Mendapatkannya

“Kita menyebut kondisinya darurat tetapi Menko Polhukam-nya malah lebih menyenangi mencuit sedang asyik nonton sinetron ketimbang, misalnya mencuitkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara menghadapi kondisi yang darurat ini,” kata Ray dalam diskusi daring di kanal YouTube PARA Syndicate, Jumat.

“Jadi ada kesan darurat ini di masyarakat saja. Di pemerintahnya sendiri sih gak darurat-darurat amat,” sambung Ray.

Kondisi tidak darurat di pemerintah itu dicerminkan tindak-tanduk para pejabat menteri. Selain tindakan Mahfud menontin sinetron, Ray menyoroti ihwal adanya menteri yang turut hadir dalam pemberian penghargaan kepada sinetron terbanyak ditonton, hingga perjalanan seorang menteri ke Amerika yang disebut bertujuan melakukan lobi-lobi dan negosiasi mendatangkan vaksin.

Baca Juga: Siap-Siap Terima Rp1,2 Juta, Ini Kriteria Karyawan Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan

“Jadi yang darurat ini rasa-rasanya hanya masyarakat kayak kita-kita ini. Tapi elite-elitenya sih ya enteng-enteng bae gitu,” ujar Ray.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Pencanangan 2022 Sebagai Tahun Toleransi Belum Dipahami Publik

+ PLUS Pencanangan 2022 Sebagai Tahun Toleransi Belum Dipahami Publik

Pencanangan 2022 sebagai tahun toleransi menemukan momentum tepat. Segregasi sosial dan pertentangan luas di masyarakat akibat politik identitas pada 2017 dan 2019 tidak boleh terulang pada 2024.

Berita Terkini

B20 Inception Meeting, Upaya Akslerasi Pertumbuhan Ekonomi Global

Dalam Presidensi G20 diupayakan penciptaan ide-ide baru yang diwujudkan melalui berbagai aksi nyata bagi kehidupan masyarakat lintas batas dan lintas negara.

Solo Zaman Dulu: Gemerlap Berkat Listrik Mangkunegaran

Kondisi Kota Solo zaman dulu, tepatnya masa kolonial Belanda ternyata sudah gemerlap berkat perusahan listrik yang didirikan pihak Kadipaten Mangkunegaran.

Kampus MBKM Berstandar Internasional ITSK Sugeng Harto Buka 3 Prodi

Institut Teknologi Sains dan Teknologi (ITSK) merupakan kampus MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) memiliki tiga program studi S1- Bisnis Digital, S1- Informatika, S1- Gizi. (Istimewa)

+ PLUS Pencanangan 2022 Sebagai Tahun Toleransi Belum Dipahami Publik

Pencanangan 2022 sebagai tahun toleransi menemukan momentum tepat. Segregasi sosial dan pertentangan luas di masyarakat akibat politik identitas pada 2017 dan 2019 tidak boleh terulang pada 2024.

Panen Kritik, Doa Yusuf Mansur: Semoga Tidak Ada Benih Permusuhan

Ustaz Yusuf Mansur berdoa agar kritikan yang dialamatkan kepadanya tidak berujung pada benih-benih perpecahan.

Dibanding Era Soeharto, Netizen Lebih Setuju Harga Murahan Sekarang

Netizen membandingkan murahnya harga barang era Presiden II RI, Soeharto dengan zaman sekarang untuk mengenang meninggalnya 14 tahun Pak Harto.

+ PLUS Di Balik Rendahnya Konsumsi Buah, Ada Pangsa Pasar Besar di Luar Negeri

Tingginya produktivitas buah-buahan di dalam negeri tidak dibarengi dengan peningkatan konsumsi buah di masyarakat. Ekspor buah menjadi solusi atas meningkatnya produktivitas buah itu.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan Belajar Kehumasan ke UNS Solo

UPT Hubungan Masyarakat (Humas) dan Media Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menerima kunjungan dari Tim Humas Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pacitan.

+ PLUS Umat Konghucu Sambut Tahun Baru Imlek dengan Lima Ritual Ibadah

Bagi umat Konghucu perayaan tahun baru Imlek adalah perayaan keagaman. Bagi warga Tionghoa secara umum, perayaan tahun baru Imlek adalah ungkapan syukur sekaligus harapan tentang kehidupan yang lebih baik.

10 Berita Terpopuler: Alas Wingit Ketonggo Ngawi-Warisan Pengusaha Asia

Alas Ketonggo di Ngawi, Jatim menjadi salah satu tempat wingit yang menyimpan misteri dan warisan pengusaha terkaya Asia dari Semarang menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Jumat (28/1/2022).

Yusuf Mansur Doakan Semua Orang yang Mengkritik Dirinya

Yusuf Mansur bahkan mendoakan semua orang yang mengkritik dirinya agar diberi panjang umur dan kebaikan.

Solopos Hari Ini: Desakan Evaluasi PTM Menguat

Lonjakan kembali kasus Covid-19 beberapa hari terakhir memperkuat desakan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Salim Said Nilai Mega Tak Tulus Dukung Jokowi

Salim menilai Megawati mendukung Jokowi karena tidak ada pilihan lain mengingat elektabilitas politikus asal Solo itu pada 2014 tak terbendung.

Pendidikan Sangat Penting untuk Bekal Memasuki Era Metaverse

Metaverse adalah teknologi penyedia peluang-peluang baru sekaligus mengandung ancaman-ancaman baru. Butuh ketangguhan kepribadian memasuki era teknologi ini agar inovatif dan tak diperbudak.

Sejarah Hari Ini: 28 Januari 1871 Pengepungan Paris Berakhir

Berbagai peristiwa penting dan bersejarah yang patut dikenang terjadi di berbagai penjuru dunia dari tahun ke tahun pada 28 Januari.

Jokowi Dorong G20 dan B20 Aktif di Pemulihan Ekonomi Global

Presiden mengatakan Covid-19 mengajarkan pada semua pihak bahwa pandemi bukan hanya menjadi masalah namun sekaligus menjadi peluang untuk tumbuh lebih baik.