Kontroversi Penyelenggaraan Pilkada 9 Desember, Begini Pendapat Bupati Wonogiri
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. (Solopos/M. Aris Munandar)

Solopos.com, WONOGIRI -- Bupati Wonogiri, Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek, angkat bicara terkait desakan sejumlah kalangan terhadap penundaan pemilihan kepala daerah atau pilkada Desember 2020.

Pelaksanaan pilkada di tengah pendemi Covid-19 memang menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Menurut Jekek, dirinya tidak akan merespons desakan penundaan pilkada itu dengan pernyataan setuju atau tidak setuju.

Dalam hal ini, dia berkapasitas sebagai pemerintah. Maka, Bupati Wonogiri ini mengaku harus mengacu pada regulasi pilkada, baik dari UU pemilu maupun Peraturan Pemilihan Komisi Umum (PKPU).

Jokowi: Pilkada Serentak 2020 Jalan Terus, Tidak Akan Ditunda!

Jekek menilai yang saat ini harus dilalukan adalah melakukan persiapan sesuai yang diatur dalam UU, termasuk menegakkan protokol kesehatan.

"Subtansinya, karena kami bagian dari penyelenggaran pemerintahan, kami tidak akan berspekulasi ranah lain. Saat ini kami mempersiapkan apa yang menjadi tahapan pilkada," kata dia kepada wartawan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (22/9/2020).

Selain itu, Bupati Wonogiri tersebut menyebut saat ini pihaknya juga tengah memperkuat komitmen kepada seluruh pihak terkait keselamatan dan menjamin kesehatan saat pilkada dengan sistem yang ada.

Ngerii! Pengendara Motor Tertabrak 2 Bus Sekaligus di Jl. Raya Solo-Sragen Karanganyar

Perlindungan yang Utuh

Dengan demikian, bisa memberikan perlindungan yang utuh bagi penyelenggara pilkada, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada.

"Upaya yang kami lakukan saat ini goal-nya tentang penguatan dan disiplin protokol kesehatan. Maka perdebatan kami bukan iya atau tidak pilkada diselenggarakan. Hingga saat ini belum ada peraturan baru, maka tidak elok jika kami berspekulasi," ujar dia.

Dengan aturan yang sudah ada, Bupati Wonogiri ini menambahkan bakal melakukan improvisasi aturan protokol kesehatan saat pilkada bersama beberapa pihak. Hasilnya akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Soal Kasus Penganiayaan, Ketua PSHT Parluh 16 Solo: Kami Serahkan ke Polisi

Menurut dia, hal itu merupakan satu upaya pencegahan yang terstruktur. "Menghadapi situasi saat ini, proses yang kami lakukan yakni dengan social imunity. Memberi pemahaman kepada masyarakat bukan banyaknya regulasi yang diterbitkan, tapi memberi pemahaman kepada mereka dengan bahasa kultural sehingga bisa sadar dan patuh terhadap aturan," kata dia.

Bupati Jekek menegaskan kunci utama dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pendemi yakni disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Sekali lagi kami tidak akan berspekulasi aman atau tidak aman ketika pilkada di gelar di tengah pandemi. Yang terpenting upaya pencegahan terhadap persebaran Covid-19 dilaksanakan dengan baik. Itu merupakan ikhtiar yang terukur," kata dia.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom