Kontroversi Jalan Jokowi di Uni Emirat Arab, Buntut Tukar Guling Lahan Ratusan Ribu Hektare?
Uni Emirat Arab (UEA) meresmikan Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Senin (19/10/2020). (JIBI - Bisnis/Nancy Junita @Facebook KBRI Abu Dhabi)

Solopos.com, JAKARTA -- Pengabadian nama Presiden Joko Widodo sebagai nama jalan di Uni Emirat Arab (UEA) menuai kotroversi. Pasalnya, ada tuduhan pemberian nama itu ada kaitannya dengan tukar guling lahan ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dari Pemerintah Indonesia untuk UEA.

Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI Abu Dhabi menganggap isu tukar lahan di balik pengabadian nama Presiden Jokowi itu sebagai informasi hoaks yang menyesatkan. Namun, tuduhan itu dibantah pendiri Watchdoc sekaligus pegiat HAM, Dhandy Laksono. Ia menyebut informasi bahwa ada dugaan tukar guling di balik pemberian nama jalan Jokowi di UEA itu tidak masuk kategori yang menyesatkan.

"Singkat saja. Tak ada yang menyesatkan," kata Dhandy melalui akun Twitternya @Dhandy_Laksono pada Sabtu (24/10/2020), seperti diberitakan suara.com.

Buruh Ancam Demo Besar, Jika Presiden Jokowi Lakukan Ini

Mulanya, Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah, mengungkap ada dugaan nama jalan Jokowi di Abu Dhabi, UEA sebagai hasil tukar dengan lahan 256.000 hektar di Kalimantan Timur. Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020) kemarin.

"Satu ruas jalan di kawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," ungkap Merah.

Proyek Ibu Kota Baru

Penukaran lahan 256.000 hektar atau setara empat kali luas Jakarta itu diberikan kepada UEA dalam rangka megaproyek ibu kota Indonesia yang baru.

Merah yang bergelut dalam perlindungan lingkungan hidup menyebut proyek ibu kota baru sendiri telah menenggelamkan mimpi dan harapan generasi mendatang untuk menghirup oksigen dari ekosistem Kalimantan.

Waduh, Layangan Nyangkut di Roda Pesawat yang Hendak Mendarat di Jogja

"Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yang melindas buruh dan lingkungan. Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru," ujarnya.

Merah mengatakan ada sejumlah nama oligarki yang masuk ke dalam pemilik konsesi di Kaltim. Mereka yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ), Masayoshi Son, dan Tony Blair. Mereka ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru.

Setelah itu, akun Twitter KBRI Abu Dhabi dihujani permintaan tanggapan dari warganet terkait sebuah cuitan dari Merah Johansyah. Banyaknya permintaan yang diajukan warganet tersebut, pihak KBRI Abu Dhabi mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak beropini tanpa dasar. "KBRI mengimbau semua pihak agar tidak sembarang mengambil kesimpulan, apalagi membuat hoaks berdasarkan cocoklogi yang serampangan," tutur KBRI.

Polisi Tetapkan Gus Nur Jadi Tersangka Ujaran Kebencian

"Kita harus objektif menilai sesuatu. Silakan riset dan banyak baca tentang kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI-UEA dalam beberapa tahun terakhir."

Indikator Dipertanyakan

Pernyataan KBRI itu kemudian mendapat tanggapan Dhandy Laksono. Ia lantas menanyakan balik terkait argumen KBRI Abu Dhabi. KBRI menyebut pengabadian nama Jokowi sebagai nama jalan di Abu Dhabi adalah bentuk kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI dan UEA.

Apabila indikator kemajuan kerja sama bilateral antar negara itu juga termasuk soal proyek ibu kota, menurut Dhandy, Merah Johansyah juga memiliki hak untuk menyampaikan opininya. "Bagaimana mengukur klaim 'memajukan hubungan bilteral'? Kalau salah satu indikatornya peningkatan deal ekonomi, termasuk proyek ibu kota negara, maka @Merah_Johansyah sebagai warga negara berhak memaknai indikator itu dengan caranya," ujarnya.

Bareskrim Ekspose 8 Tersangka Kebakaran Kejakgung

Kemudian, Dhandy juga menganggap kalimat memajukan hubungan bilateral yang digunakan KBRI Abu Dhabi merupakan bahasa birokrat yang biasa digunakan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional semester awal.

Sedangkan Merah, dinilai sedang beropini tidak menggunakan bahasa birokrat seperti KBRI Abu Dhabi.

"@kbriabudhabi kalimat 'memajukan hubungan bilateral' itu bahasa birokrat, abstrak, dipakai diplomat atau anak HI semester awal," ucapnya.

"Nah, @Merah_Johansyah bukan bicara dalam bahasa dinas KBRI. Bukan berarti menyesatkan, apalagi hoaks," sambung Dandhy.

Diresmikan Sheikh Khalid

Sebelumnya, nama Presiden Jokowi diabadikan sebagai nama jalan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Keputusan ini tertuang dengan acara peresmian yang diselenggarakan Senin (19/10/2020) kemarin waktu setempat.

Nama jalan dalam bahasa Inggris: President Joko Widodo Street ini diresmikan oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office. Seremoni berlangsung tepat pukul 16:45 waktu setempat.

Nur Ibrahim Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Abu Dhabi dalam rilisnya mengatakan, penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat RI – UEA.

Sekaligus bentuk penghormatan Pemerintah UEA kepada Presiden RI saat ini Joko Widodo. Dalam memajukan hubungan bilateral RI – UEA selama menjabat sebagai kepala negara.

Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama, yang membelah ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Center) dengan Embassy Area, kawasan yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.

Sumber: Suara.com



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom