Ini Alasan Pemerintah Menolak Lockdown Alias Karantina Wilayah

Pemerintah tolak mengikuti desakan publik melakukan lockdown atau karantina wilayah.

 Seorang tentara terlihat di Plaza Duomo setelah dekrit pemerintah untuk melakukan lockdown seluruh Italia, 10 Maret 2020. (Reuterus-Flavio Lo Scalzo)

SOLOPOS.COM - Seorang tentara terlihat di Plaza Duomo setelah dekrit pemerintah untuk melakukan lockdown seluruh Italia, 10 Maret 2020. (Reuterus-Flavio Lo Scalzo)

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah tolak mengikuti desakan publik melakukan lockdown atau karantina wilayah dan memilih "pembatasan sosial berskala besar". Pemerintah beralasan lockdown yang dilakukan sejumlah negara tidak efektif dalam menangani wabah virus corona (Covid-19).

Alasan itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Doni Monardo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/3/2020). Menurutnya, keputusan pembatasan sosial berskala besar sudah berdasarkan sejumlah aturan perundangan.

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

"Mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, dan Perppu No 23/1959 tentang Keadaan Bahaya," kata Doni yang disiarkan secara live oleh TVOne, Senin sore.

Efek Darurat Sipil, Penguasa Berhak Batasi Orang di Luar Rumah

Doni menjelaskan alasan pemerintah menolak menerapkan lockdown atau karantina. Dia menegaskan bahwa kebijakan lockdown atau karantina seperti yang diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia dan India tidak efektif. Bahkan, kata dia, kebijakan itu justru menimbulkan dampak baru seperti di India.

"Dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara, apa yang dikuti oleh sejumlah negara yang ternyata tidak efektif. Dalam mengambil kebijakan jangan menimbulkan dampak baru. Dalam konsep penanganan bencana, maka tidak dibenarkan mendapatkan masalah baru," katanya.

Sebelum Lockdown Wilayah, Pemerintah Diminta Cairkan BLT Pekan Ini

Dengan demikian, dia memastikan pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dalam waktu dekat. Perppu itu akan mengatur soal darurat sipil seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Presiden, kata Doni, telah memberikan instruksi agar segera ada realokasi APBN dan APBD untuk masyarakat yang terdampak bencana Covid-19. Dengan anggaran itu, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk penyediaan alat kesehatan dan tes massal.

Update! Pasien Positif Corona Indonesia Tembus 1.414 Kasus, Jateng Tambah 17

"Untuk mendeteksi orang yang positif dan negatif, Presiden memberi arahan kepada swasta untik melakukan tes. Tentu di bawah koordinasi kementerian BUMN. Nanti akan ditentukan pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam tes," kata dia.

Darurat Sipil

Diberitakan Solopos.com sebelumnya, pemerintah pusat berencana membuat kebijakan drastis dalam upayanya memerangi virus Corona (Covid-19). Namun, untuk melakukan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu payung hukum dalam pelaksanaannya.

Payung hukum ini juga bakal menjadi rujukan bagi daerah untuk menerapkaan pembatasan sosial berskala besar tersebut. Artinya, pemerintah menolak menerapkan lockdown atau karantina wilayah.

Sebelum Lockdown Wilayah, Pemerintah Diminta Cairkan BLT Pekan Ini

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar, agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas. Sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten/ kota sehingga mereka bisa kerja," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas laporan Gugus Tugas Penanganan Corona lewat video conference, Senin (30/3/2020).

Menurut Jokowi, pembatasan sosial berskala besar ini akan sukses jika dilakukan kebijakan lainnya, yakni darurat sipil. Dengan begitu kebijakan pembatasan berskala besar dapat berjalan secara tegas di masyarakat.

Update! Pasien Positif Corona Indonesia Tembus 1.414 Kasus, Jateng Tambah 17

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Indonesia Butuh Cetak Biru Pedagogi Digital

      + PLUS Indonesia Butuh Cetak Biru Pedagogi Digital

      Indonesia membutuhkan cetak biru pedagogi digital. Kebutuhan ini urgen berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Pandemi kini telah masuk tahun ketiga.

      Berita Terkini

      Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Aktor Utama Pembunuhan Brigadir J

      Komnas HAM menyebut Ferdy Sambo telah mengakui bahwa dirinya sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir J.

      Hybrid Bank Jadi Strategi BRI di Tengah Era Digitalisasi

      Konsep hybrid bank agar mampu melayani seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri di era transformasi digital.

      Istri Ferdy Sambo Berpotensi Jadi Tersangka? Begini Jawaban Polri

      Hotman Paris Hutapea mempertanyakan status hukum istri Ferdy Sambo, apakah Putri Candrawathi berpotensi menjadi tersangka?

      Kasus Pelecehan Disetop, Akankah Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka?

      Setelah kasus dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J disetop, akankah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi berpotensi jadi tersangka?

      Solopos Hari Ini: Serbuan Gombal Impor

      Kementerian Perdagangan (Kemendag) membakar baju bekas impor senilai Rp9 miliar hasil pengawasan selama Juni 2022-Agustus 2022.

      Kabareskrim: Tidak Ada Pelecehan saat Brigadir J Ditembak

      Kabareskrim menyatakan tidak ada pelecehan seksual saat Brigadir J ditembak.

      Sejarah Hari Ini: 13 Agustus 1961, Pembangunan Tembok Berlin Dimulai

      Berbagai macam peristiwa penting dan bersejarah dari tahun ke tahun terjadi pada 13 Agustus.

      Jerman Tolak Paspor Indonesia, Ini Masalahnya

      Kedutaan Jerman menolak memberikan visa karena paspor Indonesia tidak memenuhi syarat ketentuan internasional.

      Koalisi PKB-Gerindra Dinilai Tak Cerminkan Aspirasi Pemilih PKB

      Manuver politik PKB dan Gerindra bukan berdasarkan kecenderungan aspirasi pemilih PKB maupun massa NU yang menjadi basis konstituennya.

      Dua Kali Kalah Tetap Nyapres, Prabowo: Pejuang Jatuh Itu Biasa

      Dua kali kekalahan Prabowo tersebut terjadi saat ia berkompetisi dengan Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019.

      Kasus Ferdy Sambo dan Satgassus Merah Putih yang Dibubarkan Kapolri

      Satgassus Merah Putih tim yang dibentuk di era Kapolri Tito Karnavian tahun 2016 untuk menangani kasus-kasus besar.

      Pengamat: Ratu Kalinyamat Kode Megawati untuk Pencapresan Puan

      Dukungan Megawati tersebut sebagai sinyal nyata bahwa PDIP akan mengusung Puan Maharani.

      Kasus Pelecehan Disetop, Istri Ferdy Sambo Terancam Jerat Pidana

      Bareskrim memastikan berdasarkan pemeriksaan tim khusus bentukan Kapolri tidak ada peristiwa pidana dalam dua laporan polisi tersebut.

      Marah ke Sambo, Istri Hendra Kurniawan: Suami Saya Hancur Seketika

      Isteri Hendra Kurniawn, Seali Syah menjerit atas nasib yang dialami suaminya melalui akun Instagram, @sealisyah.

      Kena Bully, Ketua Kompolnas Benny Mamoto Malu Dibohongi Ferdy Sambo

      Benny Mamoto menjadi bahan perundungan publik beberapa hari lalu karena salah menyimpulkan terkait kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.

      Kasus Disetop, Tidak Ada Pelecehan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

      Penghentian penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan kasus tersebut.