Solopos.com, KLATEN — DPRD Klaten menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten tahun 2021, Kamis (14/4/2022). Catatan kritis terkait LKPJ Bupati disampaikan komisi sesuai tugas masing-masing dari hasil pembahasan yang digelar pada awal pekan ini.
Salah satu program yang mendapatkan catatan dari Komisi I DPRD yakni program ketetenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan BPBD dan Satpol PP. Urusan wajib pelayanan dasar itu mendapatkan alokasi belanja Rp14,5 miliar dengan realisasi anggaran Rp13,2 miliar atau sebesar 91,72 persen.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Realisasi anggaran baik belanja operasi atau belanja modal tersebut sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu. Capaian sasaran dan program sudah pada tingkat sangat tinggi.
Baca Juga: Ini Mimpi Pemkab Klaten Terkait Banyaknya Temuan BCB
“Seluruh indikator sasaran dan program teralisasi pada tingkat 100%. Hasil ini menjadi indikasi bahwa penganggaran yang dilakukan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,” kata juru bicara Komisi I DPRD Klaten, Dwi Atmaja, saat membacakan laporan hasil pembahasan.
Hadir dalam rapat paripurna itu unsur Pimpinan DPRD Klaten, Bupati Klaten, anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Komisi I DPRD Klaten tetap memberikan catatan kepada OPD yang melaksanakan program ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. OPD diminta memberikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Komisi II DPRD Klaten memberikan catatan kristis berkaitan penyelenggaraan bidang keuangan. Pelaksanaan program urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp780.485.002.281 dengan realisasi anggaran sebesar Rp718.445.982.522 atau 92,05%.
Baca Juga:47 OPD dan UPTD Klaten Diusulkan Sebagai Zona Integritas, Mana Saja?
Realisasi anggaran itu jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar 85,08%. Namun, realisasi secara keseluruhan masih di bawah target yang telah ditentukan.
“Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD tahu mendatang, OPD pelaksana bidang keuangan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya,” kata juru bicara Komisi II, Jumarno.
Pelayanan Dasar
Sementara itu, Komisi III DPRD Klaten memberikan rekomendasi dan catatan strategi pada urusan wajib bidang pelayanan dasar salah satunya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara umum, realisasi belanja rata-rata sebesar 80,83% pada 2021 lebih tinggi dibandingkan reaisasi tahun sebelumnya hanya 79,26% untuk seluruh total belanja.
Hal itu menunjukkan ada peningkatan capaian sebagai salah satu indikasi terjadinya pemulihan dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, capaian realisasi itu terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan. “Hal ini membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran,” kata juru bicara Komisi III DPRD Klaten, Sutarno.
Baca Juga: Penataan Alun-alun Klaten, Pj. Sekda: Bukan untuk Singkirkan PKL
Sementara itu, Komisi IV DPRD Klaten memberikan catatan krisis urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial. Selain itu, ada urusan wajib nonpelayanan dasar yakni urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusanpengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perustakaan, dan lain-lain.
Ketua Komisi IV, Edy Sasongko, menjelaskan sebagian indikator pencapaian kinerja program sudah sangat tinggi. Hanya, Komisi IV memberikan sejumlah catatan. “Dalam dokumen LKPJ belum disampaikan pelaksanaannya seperti apa. Kedepan yang menjadi kebijakan strategis di Klaten diberi penjelasan pelaksanaannya seperti apa,” kata Edy.
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan meminta OPD lebih matang lagi dalam penyusunan anggaran agar realisasinya lebih maksimal.
Baca Juga: Tren Kemiskinan di Klaten Ternyata Meningkat, Ini Datanya
PR lainnya bagi eksekutif yakni menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). DPRD mendorong ada penyusunan kajian potensi pendapatan. “Teman-teman DPRD sudah mengusulkan pada 2022 ini membuat kajian potensi pendapatan daerah. Dari kajian itu akan ditemukan sebenarnya secara strategi dan ilmiah apa yang harus digenjot agar PAD meningkat,” kata Hamenang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
