Solopos.com, SEMARANG -- Calon siswa baru atau orang tua dengan surat keterangan domisili alias SKD palsu dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jateng bisa terancam dipenjara. Peringatan keras itu dilontarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanggapi indikasi kecurangan PPDB.
Ganjar bahkan siap membawa pelaku yang memalsukan data ke ranah hukum. Hal itu disampaikan Ganjar seusai evaluasi PPDB di ruang kerjanya, Selasa (23/6/2020). Dari laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, banyak calon siswa yang menggunakan SKD agar diterima di sekolah favorit.
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
Super Spreader dari Palembang Tularkan Virus Corona ke 9 Orang Sebelum Meninggal
Hal ini menimbulkan kekhawatiran munculnya praktik penggunaan SKD palsu dalam PPDB Jateng untuk tingkat SMA/SMK. Ganjar meminta kemungkinan adanya SKD palsu ini harus dicek secara serius untuk mencegah perilaku curang orang tua.
"Soal SKD ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD Aspal, asli tapi palsu karena dia tidak tinggal di situ. Bukan tidak mungkin kalau ini masif [penggunaan SKD Aspal], saya gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data," kata Ganjar.
Risma Klaim Kasus Covid-19 di Surabaya Menurun, Ini Alasannya
Untuk mencegah penggunaan SKD palsu dalam PPDB Jateng ini, Ganjar meminta Disdikbud mengerahkan semua guru melakukan validasi dan verifikasi. Disdik juga diminta menggandeng Bapermadesdukcapil untuk memastikan kebenaran SKD itu.
"Di data berapa pendaftar yang pakai SKD? Cek semuanya dengan benar. Gandeng Dukcapil untuk melakukan kebenadan data, agar akurat, " tegasnya.
Jadi Zona Hijau Covid-19, Salatiga Malah Tambah 4 Kasus Positif
Tak hanya itu, Ganjar juga mewaspadai penggunaan sertifikat palsu dalam PPDB Jateng tahun ini. Jika ada yang ketahuan, pihaknya pun akan langsung mencoret calon siswa itu meski pun sudah diterima sekolah.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menegaskan jalur afirmasi untuk anak tenaga medis hanya diberikan kepada anak tenaga medis yang menangani Covid-19. Selain potensi SKD palsu dalam PPDB Jateng, Ganjar mengatakan banyak yang mengklaim turut melakukan penanganan Covid-19.
Ini Kondisi Gunung Merapi Setelah Gempa Pacitan
Jalur Afirmasi
Mereka meminta anak mereka diterima di sekolah favorit melalui jalur afirmasi.
"Jadi kami hanya memfasilitasi pejuang Covid-19 dari tenaga medis. Tidak semuanya. Sekarang ada yang mengaku tim Covid-19 dan menggunakannya. Misalnya, saya sekarang ini kan juga masuk tim penanganan Covid-19. Tapi ya jangan kemudian saya mendaftarkan anak saya melalui jalur itu," tegas Ganjar.
Getaran Gempa M5,0 Bangkitkan Trauma Gempa Klaten 2006
Potensi SKD palsu di PPDB online Jateng diduga dipicu masih adanya anggapan sekolah favorit. Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri, mengatakan penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit.
Pihaknya menegaskan akan melakukan pengecekan dengan teliti terkait kebenaran SKD itu. "Misalnya di SMA 1 Semarang ada 103 orang pakai SKD, di SMA 2 Semarang ada 114 SKD dan SMA 3 Semarang ada 139 yang menggunakan SKD," ucap Jumeri.
Salatiga Zona Hijau, Tapi Masih Ada 30 Kasus Positif
Jumeri memastikan bahwa semua pendaftar yang menggunakan SKD di PPDB Jateng akan dicek kebenarannya, apakah asli atau palsu. Pihaknya juga telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se Jateng terkait pengecekan ini.
"Seluruh guru akan ditugaskan melakukan pengecekan. Tak hanya SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan," tutupnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
