Tutup Iklan -->
Heboh Anggota DPR Dapat Uang Muka Mobil Saat Wabah Corona
Gedung DPR Senayan. (Liputan 6)

Solopos.com, JAKARTA -- Anggota DPR kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya rencana pembayaran uang muka pembelian mobil. Padahal di sisi lain masyarakat Indonesia sedang berjuang menghadapi wabah virus corona dan membutuhkan anggaran besar dari negara.

Hal itu terungkap setelah beredarnya surat berkop Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tertanggal 6 April 2020. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa uang muka senilai Rp116.650.000 akan ditransfer ke rekening anggota DPR.

Aturan PSBB Jakarta, Anies Ingin Ojol Boleh Angkut Penumpang

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPR RI, yang dilantik tanggal 1 Oktober 2019. Akan dibayarkan uang muka untuk pembelian kendaraan perseorangan sebesar Rp116.650.000 dipotong PPh 15%," bunyi surat tersebut.

Setelah dikritik banyak pihak, Sekjen DPR mengklaim telah menunda pemberian uang muka untuk pembelian mobil anggota Dewan. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut anggaran uang muka akan dialihkan untuk penanganan penyebaran virus corona.

"Anggarannya dialihkan untuk program lain, khususnya penanganan Covid-19," kata Indra kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

Surat Utang Global Terbesar dalam Sejarah Indonesia: Rp68,8 triliun

Indra menyebut transfer uang muka pembelian mobil anggota Dewan tersebut ditunda. "Itu sudah di-pending. Belum diputuskan (kapan akan ditransfer)," ucap Indra, dilansir Detik.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai tidak etis apabila anggota DPR RI mendapatkan keuntungan tersendiri di saat rakyatnya tengah tercekik karena faktor ekonomi.

Alat PCR dari Swiss Datang, Bisa Lakukan 10.000 Tes Corona Sehari

Asfinawati mempertanyakan kepantasan pemberian uang muka untuk membeli mobil anggota DPR di tengah krisis ekonomi dan wabah virus corona. Akibat diberlakukan sejumlah kebijakan demi menangani Covid-19, banyak masyarakat yang sulit mencari uang.

PHK

Bahkan banyak yang harus terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Ini soal kepantasan, soal etis atau tidak. Buruh di mana-mana sudah dirumahkan tanpa gaji. Pengemudi online ada yang sudah bunuh diri," kata Asfinawati saat dihubungi Suara.com, Rabu (8/4/2020).

Menginap di Hotel Mewah, Tenaga Medis Riau Juga Terima Tunjangan Rp2 Juta/Hari

Secara mendalam, Asfinawati menuturkan bahwa saat ini pemerintah tengah menjalani darurat kesehatan masyarakat. Dengan arti lain keuangan negara bisa ikut goyah bahkan bisa hingga bangkrut. Dengan begitu, menurutnya penggunaan anggaran tidak bisa lagi dipergunakan seperti biasanya, termasuk uang muka mobil anggota DPR.

Menurutnya anggaran-anggaran atau fasilitas lainnya bagi para pejabat bisa dipangkas dan dikumpulkan. Selanjutnya ada skema baru untuk mempertahankan stabilitas perekonomian negara.

Penumpang Kapal Pelni Terjun ke Laut Usai Tahu ABK Positif Corona

"Khususnya pejabat yang memiliki uang lebih banyak dan keamanan standar hidup tidak akan turun," ujarnya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho