Tutup Iklan
Gubernur Ganjar Peringatkan Kepala Sekolah di Jateng Hapus Pungli
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Kantor Disdikbud Jateng, Rabu (24/6/2020). (Antara-Humas Pemprov Jawa Tengah)

Solopos.com, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memperingatkan kepada seluruh kepala SMA/SMK di wilayahnya agar menghapus pungutan liar alias pungli.

Gubernur Ganjar mengatakan sudah ada laporan dari orang tua siswa mengenai adanya pungutan liar di sekolah. Ia menyatakan akan menindak tegas kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli.

"Saya minta tidak ada pungutan. Sebab, kalau orang tua tidak mampu kan tidak bisa. Nanti mereka keberatan. Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti. Mereka rata-rata mengelak melakukan pungutan," kata Ganjar di Semarang, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (7/7/2020).

"Dan saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada siswa baru," sambung dia.

Perobohan Tugu Perguruan Silat Sah Dilakukan Jika...

Menurut Ganjar, biasanya pengelola sekolah mengenakan pungli biaya pembuatan seragam sekolah. Modusnya dengan memaksa siswa baru membeli seragam di tempat yang ditunjuk.

"Belinya di sini. Mau apa tidak begitu. Ada laporan itu dan saya tindaklanjuti. Ngakunya mereka hanya menawarkan dan berkilah tidak memaksa. Yang begini-begini ini jangan," pesan politikus PDIP itu.

Gubernur Ganjar meminta kepada seluruh pengelola sekolah agar menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa untuk membahas aturan pemungutan iuran sekolah. Iuran itupun diberikan tanpa ada paksaan alias harus sukarela.

Pembangunan Infrastruktur

Tak hanya itu, ada pula pengelola sekolah yang mengutip biaya pembangunan infrastruktur sekolah atau mengatasnamakan pungutan sebagai infak atau sedekah.

Dilarang di Mal Solo, Anak di Bawah 15 Tahun Melenggang di Mal Sukoharjo

"Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo, tapi tidak boleh ada paksaan. Iuran harus bersifat sukarela," ujar dia.

Terkait infrastruktur sekolah, Gubernur mengimbau kepada pengelola sekolah agar menyusun sebaik mungkin rencana pembangunan infrastruktur dan mengajukannya kepada pemerintah. Ia akan memberika prioritas untuk pembangunannya termasuk di daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri.

"Untuk pemenuhan itu (infrastruktur sekolah) biar jadi urusan pemerintah, makanya kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini," pungkas Gubernur Ganjar.

Solopos Hadirkan Webinar Pendidikan Era Kenormalan Baru, Ikut Yuk!

Sumber: Antara


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Pasang Baliho