Solopos.com, LONDON - China berpotensi dituntut triliunan dolar AS lantaran menjadi negara pertama virus corona bermula. China dianggap lalai dan memberi dampak luas pada hampir seluruh negara di dunia.
Surat Said Didu Klarifikasi Video "Luhut Pandjaitan Hanya Pikirkan Uang"
Promosi Kisah Agen Mitra UMi di Karawang: Penghasilan Bertambah dan Bantu Ekonomi Warga
Salah Satu Lembaga Asal Inggris, Henry Jackson Society (HJS), menyebut bahwa China bisa saja digugat lantaran telah menyebarkan Covid-19. Bahkan mereka mempertimbangkan untuk menggugat China secara hukum atas penularan pandemi tersebut.
Seperti diketahui, wabah virus corona (Covid-19) menyebar dari Hubei, salah satu Provinsi di China, ke seluruh penjuru dunia. Hingga saat ini, virus tersebut bahkan sudah menjangkit lebih dari 1 juta penduduk di berbagai negara di dunia.
HJS berpendapat bahwa China harus dituntut dengan hukum Internasional dan didenda senilai triliunan dolar AS karena telah menutup-nutupi awal mula munculnya wabah virus corona.
1 PDP Sragen Meninggal di RSUD Moewardi Solo, Hasil Swab Negatif Corona
China Abaikan Corona?
Dilansir CNN pada Selasa (7/4/2020), HJS melaporkan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat virus corona setidaknya mencapai US$6,5 triliun, jika dihitung berdasarkan pengeluaran negara-negara anggota G7 dalam menangani virus corona tersebut.
"Dengan menghitung biaya kerusakan ekonomi dan merakit serangkaian proses hukum yang memungkinkan, kami merasa dunia dapat mencari balasan atas kerugian yang mengerikan ini," bunyi laporan pihak HJS.
HJS juga menganggap China telah meremehkan data dan juga menegur dokter yang berusaha memperingatkan bahaya virus tersebut. Atas semua kejadian tersebut, Henrg yang mengabaikan aturan, penegakan aturan itu akan lebih mengandalkan tekanan sosial antarsesama warga dan penghormatan terhadap otoritas.
Bupati Wonogiri Larang Pembagian Masker Pencegahan Corona di Ruang Publik
"Kami saat ini sedang membahas dengan pemerintah pusat untuk memutuskan secara spesifik jenis fasilitas dan bisnis yang akan kami minta untuk ditutup atau dipersingkat jam kerjanya," kata Gubernur Tokyo Yuriko Koike pada Senin.
Dia pun menegaskan bahwa tidak akan ada pembatasan keluar rumah untuk keperluan membeli bahan makanan dan obat-obatan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
