Bawaslu Solo Luncurkan Buku Sejarah Pengawasan Pemilu 2004-2023

Solopos.com, SOLO — Bawaslu Kota Solo akan meluncurkan buku Pengawasan Pemilu dan Dialektika Politik Lokal-Sejarah, Transisi, dan Konsolidasi Elektoral Kota Bengawan 2004-2023, Rabu (10/8/2022) malam.

Buku tersebut mengupas bermacam temuan unik dan evaluasi pelaksanaan Pilkada dan Pemilu sejak 2004-2023.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Buku tersebut disusun oleh Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, Kordiv Hukum, Humas Data Informasi, Agus Sulistyo, Kordiv Penyelesaian Sengketa, Arif Nuryanto, Kordiv Pengawasan & Hubungan Antar Lembaga, Muh. Muttaqien, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Poppy Kusuma Nataliza Wijaya, dan Staf Analis Hukum PPNPNS, Istining Dyah Pertiwi.

Budi Wahyono mengatakan buku ini merupakan memori Pemilu di Solo. Secara detail, buku ini banyak mengungkap mengenai berjalannya demokrasi di Solo dengan segala pernak pernik yang menyertainya.

“Buku ini tersusun dari kepingan-kepingan data dari rentang tahun 2004 sampai 2023 yang berhasil dihimpun secara faktual, utuh serta tersusun rapi. Hasilnya, buku ini mempunyai banyak kelebihan dari segi lengkapnya data serta tajamnya analisis yang berhasil ternarasikan dengan bahasa yang mudah dipahami,” urainya dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com.

Baca Juga: Honor Petugas Pemilu 2024 Naik, Ketua PPK Rp2,5 Juta, KPPS Rp1,2 Juta

Fokus buku ini adalah potret dinamika dan dialektika demokrasi. Sehingga, buku ini diharapkan dapat menjadi narasi yang bermanfaat untuk menumbuhkan pengetahuan, kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam partisipasinya memajukan kualitas demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial.

Buku ini juga menyajikan narasi kejadian atau peristiwa-peristiwa unik sekaligus informatif tentang tata kelola pengawasan.

“Banyak temuan menarik yang dapat menjadi bahan edukasi sekaligus evaluasi, karena di masa tersebut banyak terjadi berbagai pasang surut isu demokrasi dan perkembangan pengawas Pemilu. Tentu ini menjadi bagian sejarah pengawasan di tengah dinamika politik lokal di Kota Solo yang perlu dirawat,” jelasnya.

Baca Juga: 18 Parpol Daftar ke KPU, 13 Partai Lengkap Dokumen

Budi menuturkan demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mempunyai narasi besar untuk mewujudkan sebuah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Sebagai pengajawantahan dari sistem ini, rakyat dari sebuah negara dapat mengambil bagian dalam menentukan keputusan memilih calon pemimpin dalam dimensi jabatan pemerintahan tertentu, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan sistem ini pula, setiap rakyat di suatau negara demokrasi mempunyai porsi dalam menentukan nasib kehidupan dalam bernegara sebuah bangsa.

Saat ini, aktivitas demokrasi di Indonesia akrab dengan istilah perhelatan Pemilu. Dalam berjalannya aktivitas Pemilu, terbentuklah perangkat yang mempunyai hak dan wewenang dalam pengawasan Pemilu di Indonesia yang dikenal dengan Bawaslu.

“Buku ini merupakan karya besar bersejarah Bawaslu Kota Surakarta yang berhasil terbit dengan hasil yang menakjubkan sebagai dokumentasi monumental,” imbuhnya.

Baca Juga: Akan Muncul Maksimal Empat Calon Presiden

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya di buku menyampaikan buku sejarah pengawasan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik. Buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Solo ini merupakan wujud dokumen sejarah yang penting.

“Kesinambungan dan dinamika pengawasan pemilu dan pilkada dari masa ke masa disajikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dan masyarakat perlu mengetahui sejarah, pengawasan di aras demokrasi lokal dari waktu ke waktu sebagai tambahan literasi politik,” jelasnya.

Rahmat Bagja juga berharap melalui buku ini substansi pengawasan yang berbasis partisipasi publik (pengawasan partisipatif) tidak tercerabut dari akar sejarahnya.

“Dengan demikian masyarakat dapat berperan aktif menjadi bagian dari pengawasan partisipatif dengan tanpa menghilangkan nilai-nilai kesejarahan pengawasan elektoral itu sendiri. Melalui buku ini Bawaslu Kota Surakarta telah melakukan ikhtiar politik guna memenuhi pertanggungjawaban publik terhadap proses dan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Harapannya buku ini akan memberikan manfaat yang luas dan menjadi legacy bagi publik dan anak cucu ke depan dalam mengawal demokrasi menuju ke tataran demokrasi yang substansial,” jelasnya.