Atasi Tengkes, PKK Wonogiri Realisasikan Bumi Limase pada 2022

PKK akan berkolaborasi dengan pemerintah desa, karang taruna, kader posyandu, dan layanan kesehatan melalui Program Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat (Bumi Limase).

 Ilustrasi Stunting (Whisnupaksa)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi Stunting (Whisnupaksa)

Solopos.com, WONOGIRI—Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Wonogiri akan aktif memberi andil dalam menekan jumlah kasus tengkes atau stunting mulai 2022 mendatang.

PromosiTorium Memenuhi Kebutuhan Energi 10 Miliar Orang Selama 20.000 Tahun

PKK menjalankan perannya dengan berkolaborasi dengan pemerintah desa, karang taruna, kader posyandu, dan layanan kesehatan melalui Program Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat (Bumi Limase). Stunting adalah gangguan perkembangan dan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang.

Kondisi ini ditandai tinggi badan di bawah standar. Referensi lain menjelaskan stunting mengganggu perkembangan otak, sehingga kecerdasan anak di bawah rata-rata. Kondisi itu berlangsung seumur hidup.

Baca Juga: Ukur Kecepatan Evakuasi, Warga KRB III Merapi Swadaya Gelar Simulasi

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri, Verawati, saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Jumat (3/12/2021), menyampaikan Program Bumi Limase dibuat atas kesadaran bahwa mengatasi masalah stunting harus bersama-sama. PKK yang memiliki jaringan hingga tingkat desa/kelurahan harus turut andil dalam mengintervensi masalah tersebut.

Sesuai dengan namanya, Program Bumi Limase akan fokus pada pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil (bumil) dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) dari keluarga kurang mampu yang rentan kekurangan gizi. Bumil dan balita menjadi sasaran agar asupan gisi mereka tercukupi. Asupan gizi yang kurang memadai pada masa kehamilan dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan anak stunting.

“Program Bumi Limase sudah diluncurkan [16 November 2021]. Artinya ini program resmi dari kabupaten. Realisasi program mulai 2022 dengan menggunakan APBD dan APB desa. Setiap desa di Wonogiri sudah menganggarkan Rp150 juta/tahun untuk pemberdayaan perempuan dan program sejenisnya. Di dalamnya terdapat program untuk mengatasi stunting di tingkat desa,” ucap istri Bupati Wonogiri, Joko Sutopo itu.

Baca Juga: Semeru Meletus, BPBD Klaten Siaga Antisipasi Bahaya Erupsi Merapi

Pada praktiknya nanti program dilaksanakan dengan menyiapkan makanan bergizi. Makanan dibuat anggota PKK tingkat desa dan kader posyandu. Selanjutnya karang taruna membagikan kepada sasaran. Tokoh masyarakat dan pengurus PKK harus aktif menggerakkan elemen yang terlibat agar program berjalan berkelanjutan.

 

Posko

Pemerintah desa diharapkan membentuk posko Bumi Limase untuk kepentingan pemantauan perkembangan kesehatan bumil dan balita. Posko itu juga dapat difungsikan sebagai tempat penyedaiaan makanan tambahan bagi bumil dan balita.

“Pendataan sangat penting. Kami akan meminta karang taruna ikut mendata sekaligus memverifikasi untuk memastikan pembagian makanan tepat sasaran, yakni bumil dan balita yang rentan kekurangan gizi. Makanan diberikan setiap hari sampai tingkat kerentanannya menurun,” imbuh dokter hewan itu.

Baca Juga: Tol Solo-Jogja Jamin Tak Ganggu Jalan Kabupaten dan Saluran Irigasi

Verawati melanjutkan program direalisasikan dengan memberi makanan jadi agar penerima benar-benar mengonsumsinya. Jika diberi bahan makanan penerima belum tentu memasaknya. Apabila diberi dana mereka juga belum tentu membelanjakannya untuk membeli makanan bergizi.

“Dulu pernah ada program serupa dengan pemberian MPASI [makanan pendamping air susu ibu] selama 90 hari bagi anak SD, sebelum Covid-19 mewabah. Programnya berjalan dengan baik. Diharapkan Bumi Limase juga berjalan,” ujar Verawati.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) yang Solopos.com peroleh, pada 2020 anak balita stunting di Kabupaten Wonogiri tercatat 5.135 anak dengan prevalensi 13,08 persen. Jumlah itu meningkatkan dibanding 2019 yang saat itu tercatat 4.522 anak dengan prevalensi 10,23 persen. Berdasar penimbangan serentak pada Februari 2021 kasus stunting naik lagi menjadi 5.222 anak dengan prevalensi 14,07 persen. Kasus naik akibat dampak pandemi Covid-19.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Jaga Kesehatan, Pegawai Kantor Imigrasi Surakarta Gelar Fun Bike

Fun bike selain untuk menjaga kesehatan pegawai Kantor Imigrasi Surakarta juga merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-72.

IDI Sukoharjo Pantau Perkembangan Kasus Harian Covid-19

Pemerintah diharapkan terus menggenjot capaian vaksinasi dengan target sasaran beragam kelompok masyarakat di Sukoharjo.

Siswa Positif Covid-19, PTM di 2 SMPN di Klaten Disetop

Terdapat satu siswa positif Covid-19 masing-masing di SMPN 1 Karangnongko dan SMPN 1 Kemalang Klaten.

Sopir Kaget Disalip Ditanjakan, Pikap Angkut Ribuan Telur Masuk Jurang

Mobil pikap pengangkut ribuan telur ayam yang dikemudikan warga Sukoharjo masuk jurang di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Hari Bhakti Imigrasi, Menkumham Yasonna Apresiasi Inovasi Keimigrasian

Menkumham Yasona meminta agar jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia terus meningkatkan Profesionalisme dan Integritas dalam menjalankan Tugas Negara.

8 Boks PJU di Sumberlawang Dibobol Maling, Dishub Rugi Jutaan Rupiah

Pencuri menggondol sejumlah perangkat dari delapan boks lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan Sumberlawang-Purwodadi.

Disambati Bupati Sragen soal Kemiskinan, Ini Jawaban Wagub Taj Yasin

Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyebut Sragen tidak masuk daerah dengan kemiskinan ekstrem di Jateng. Namun masuk zona merah di Jateng.

Prihatin Kasus Narkoba Tinggi, Kejari Solo Terjun ke Sekolah-Sekolah

Prihatin dengan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi, Kejari Solo turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar untuk menjauhi narkoba.

14 Sertifikat Baru Lahan Terdampak JLT Sukoharjo Belum Terbit

Penerbitan sertifikat tanah yang baru setelah pelepasan hak karena terdampak JLT Sukoharjo mengacu pada ketentuan yang diatur di bidang agraria dan tata ruang.

Bupati Sragen Sambat ke Wagub Soal Angka Kemiskinan yang Tak Juga Turun

Bupati Sragen sambat ke Wagub Jateng. Ia mengaku sudah mengeluarkan anggaran banyak untuk mengentaskan kemiskinan namun angkanya tidak turun, justru naik.

Jual Minyak Goreng Rp14.000/Liter, Toko di Pasar Legi Solo Ini Diserbu

Toko Leo Jaya di lantai II Pasar Legi Solo diserbu pembeli yang antre untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000/liter.

Jangan Macam-Macam, Kejari Karanganyar Kini Punya Satgas Mafia Tanah

Kejari Karanganyar telah membentuk Satgas Mafia Tanah sesuai instruki Kejaksaan Agung.

Dikeluhkan Warga, Tempat Karaoke di Wanglu Disegel Satpol PP Klaten

Penutupan itu dilakukan karena keberadaan karaoke dan kafe tersebut dinilai telah melanggar peraturan daerah (perda).

Penyebab Minyak Goreng Rp14.000 Sulit Diterapkan di Pasar di Boyolali

Diharapkan permasalahan harga minyak goreng di pasar tradisional dapat diselesaikan sehingga pedagang dapat menjual minyak dengan harga yang sama di toko retail.

Ribuan Tenaga Honorer di Karangamyar Terancam Nganggur

Para tenaga honorer di Karanganyar resah dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapuskan status mereka mulai tahun depan.

Bhayangkari Polres Wonogiri Diminta Berani Laporkan Kasus KDRT

Bantuan hukum terhadap kasus KDRT seperti mencegah, menindak pelaku, dan melindungi korban dijamin oleh negara.