Solopos.com, JAKARTA — Indonesia memiliki peran besar dalam keuangan syariah global. Potensi ekonomi itu dapat dilihat dari jumlah pondok pesantren di Indonesia.
Tercatat, sebanyak 28.194 pondok pesantren pada tahun 2020. Dari jumlah itu, 44,2 persen di antara memiliki sumber daya ekonomi.
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
Pemerintah menilai potensi besar di bidang ekonomi dalam ekosistem pondok pesantren itu dapat mendukung salah satu upaya pemerintah, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan.
Baca Juga : Kantor Bendahara Negara Digerogoti Tikus Berdasi, Korupsi Merajalela
Pemerintah melihat inklusi keuangan memegang peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antar daerah.
Presiden Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif menetapkan target tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024. Itu salah satu bukti peran inklusi keuangan penting dan strategis.
Penetapan target tersebut didukung penerbitan Peraturan Presiden No.114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya mencapai target inklusi keuangan tersebut.
Baca Juga : Meninggal Karena Covid-19, Keluarga 46 ASN di Sragen Dapat Santunan
Salah satu upaya, yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, diwakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir, menyerahkan bantuan program.
Pada kesempatan itu Kemenko Bidang Perekonomian melaksanakan kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Persis Rancabango dan Pondok Pesantren Fauzan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Jumat (26/11/2021).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPR RI Ferdiansyah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Baznas, pimpinan Bank Jawa Barat, pimpinan Pertamina, Askrindo, dan Jamkrindo.
Baca Juga : Usai Tulis Berita Korupsi, Jurnalis Muhammad Asrul Divonis 3 Bulan
“Implementasi strategi keuangan inklusif bagi pondok pesantren dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi program. Selain itu dukungan berbagai stakeholder,” kata Iskandar melalui siaran pers yang diterima Solopos.com, Senin (29/11/2021).
Kolaborasi Program
Sejumlah program yang dimaksud, antara lain Pelatihan Santripreneur oleh Kementerian Perindustrian dan penyerahan fasilitasi pengembangan Kewirausahaan Pemuda di kalangan pesantren oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Ada juga program Kita Jaga Kyai yang merupakan program Satgasnas Covid-19 dan Badan Amil Zakat Nasional. Program lain berkaitan dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Pesat) dan Penyaluran KUR oleh Bank Jawa Barat.
Baca Juga : Indonesia Kembangkan EBT, Tapi Pertahankan Industri Migas
Terakhir, yaitu program Pemanfaatan Produk Pegadaian Syariah dan kerja sama Pertashop oleh Pertamina. “Program ini ditujukan mendukung pemberdayaan pondok pesantren agar bisa mandiri sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” tutur dia.
“Ini merupakan awal dalam mengakselerasi inklusi keuangan dengan memfungsikan pondok pesantren. Selain sebagai lembaga dakwah, tetapi juga memberdayakan ekonomi para santri, para kyai, dan masyarakat sekitar pondok pesantren,” imbuh dia.
Iskandar berharap program-program tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan santri, kyai, dan masyarakat di sekitar pondok pensantren. Sebagai informasi, inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat meskipun pada masa pandemi Covid-19.
Baca Juga : Waspada Tsunami di Selatan Jawa, Ini Langkah Mitigasi
Kepemilikan akun 61,7 persen dan penggunaan akun 81,4 persen pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan penggunaan uang elektronik berbasis seluler meningkat hampir 2,5 kali lipat. Penggunaan uang elektronik berbasis seluler pada 2018 tercatat hanya 4,7 persen sedangkan pada 2020 meningkat menjadi 11,7 persen.
“Inklusi keuangan itu berarti semua masyarakat harus tersentuh dengan pelayanan keuangan. Masyarakat kelompok atas dan bawah tidak dibedakan dalam pelayanan keuangan. Semua sama. Dengan ini, diharapkan semua pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” lanjut Iskandar.
Iskandar juga mengingatkan sektor ekonomi dan kesehatan adalah dua hal yang tak terpisahkan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, katanya, pemerintah terus menangani pandemi Covid-19 dari hulu hingga hilir.
“Pada kesempatan ini, atas nama Bapak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] menghimbau agar tetap menerapkan 3M dan protokol kesehatan ketat. Aspek kesehatan ini juga penting sekali.”