Solopos.com, KLATEN -- Sebanyak 5.153 keluarga di Klaten dinyatakan lulus dari kemiskinan. Sebelumnya mereka adalah Keluarga Penerima Manfaat Peserta Program Keluarga Harapan (KPM-PKH).
Ribuan keluarga itu lepas dari program PKH sepanjang Januari 2019-Oktober 2019. Jumlah keluarga yang keluar dari PKH itu telah melampaui target Pemkab Klaten, yakni 1.000 keluarga per tahun.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, 5.000-an KPM–PKH yang lulus atau tergraduasi pada 2019 terdiri dari 3.343 graduasi habis komponen, yakni berhentinya status kepesertaan sebagai KPM-PKH karena tidak adanya komponen yang menjadi syarat sebagai KPM-PKH.
Eks Sukarelawan Jokowi: PDIP Solo Di Ambang Perpecahan Jika Rekomendasi Jatuh ke Gibran
Sisanya sebanyak 696 keluarga masuk graduasi mampu, yakni keluar dari status KPM-PKH karena inclusion error and exclusion error. Sedangkan graduasi mandiri mencapai 1.111 KPM-PKH, yakni didasari pemberdayaan KPM mampu, mandiri, sejahtera, dan tidak bergantung pada bantuan sosial pemerintah.
Di kategori ini, KPM-PKH memiliki kesadaran dan perubahan sikap untuk mandiri tidak menerima lagi bantuan PKH. "Di sini tidak ada intimidasi sama sekali. Para KPM-PKH itu juga bersedia membuat surat pernyataan,” Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dissos P3AKB) Klaten, M., Nasir, di pendapa Pemkab Klaten, Senin (28/10/2019).
Hacker Sleman Bobol Server Perusahaan AS, 5 Tahun Raup Rp31,5 Miliar
Hal senada dijelaskan Koordinator PKH Klaten, Theo Markis. Sejauh ini, 219 pendamping PKH di Klaten sudah berusaha optimal meningkatkan jumlah KPM-PKH yang tergraduasi.
Mereka rutin menemui penerima KPM-PKH yang dinilai sudah mampu agar bersedia keluar dari PKH. Saat ini di Klaten masih menyisakan 54.600 KPM-PKH.
Menurut Theo, hal paling susah saat menjalankan tugas sebagai pendamping, yakni mengubah mindset para KPM-PKH yang dinilai sudah mampu. Di tengah masyarakat masih ada anggapan bantuan ini merupakan duit pemerintah bagi warganya.
Pelatih Persis Solo Pilih Hati-Hati Soal Pemain Naturalisasi
Bahkan ada pendamping PKH yang nyaris dilaporkan ke polisi gara-gara mencoret salah satu KPM. "Setelah diberi penjelasan, akhirnya keluarga tersebut bersedia [dicoret dari PKH],” katanya.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengucapkan terima kasih kepada pendamping PKH yang sudah mendorong para KPM-PKH agar sadar diri keluar dari PKH. Para KPM-PKH yang sudah tergraduasi dinilai sudah mampu.
“Tugas pendamping PKH langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di antara mereka ada yang ngaku-ngaku miskin sehingga harus sabar menghadapinya,” katanya.