Solopos.com, KARANGANYAR – Dua mantan Direktur PD BKK Karanganyar, Manis Subakir dan Sutanto, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kredit macet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Kamis (7/4/2022). Sidang tersebut digelar secara daring dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Guyus Kemal, mengatakan kedua terdakwa mengikuti sidang dari Rutan Kelas I Solo. Sedangkan JPU dan Majelis Hakim berada di Pengadilan Tipikor Semarang. Dalam persidang tersebut para terdakwa tidak memiliki penasehat hukum sendiri sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi para terdakwa.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Sidang perdana untuk kasus dugaan tindak pidana pemberian kredit tak sesuai prosedur dengan dua terdakwa mantan direktur PD BKK masih sebatas pembacaan dakwaan,” kata dia, Senin (11/4/2022).
Baca Juga: Tersangka Korupsi PD BKK Karanganyar Ajukan Penangguhan Penahanan
Dalam pembacaan surat dakwaan ini, Guyus mengatakan terdakwa tidak keberatan sehingga persidangan dilanjutkan ke pembuktian. Untuk memberikan kesempatan kepada JPU menghadirkan alat bukti saksi dan barang bukti, Majelis Hakim menunda persidangan sepekan. Dijadwalkan sidang lanjutan akan digelar pada Kamis (14/4/2022), dengan agenda mendengar keterangan saksi.
Dalam dakwaan, JPU mendakwa dua mantan petinggi PD BKK Karanganyar ini menyalahgunakan jabatan sebagai direktur untuk peminjaman kredit. Penyaluran kredit tak prosedural terjadi selama periode 2014 hingga 2016. Mantan direktur ini memberikan pinjaman kredit kepada pejabat hingga anggota keluarganya.
Keduanya diduga memanipulasi dokumen pengajuan pinjaman terhadap 27 nasabah. Dalam proses penyaluran pinjaman, tidak sesuai prosedur seperti survei hingga menganilisa keuangan nasabah.
Baca Juga: Korupsi Kredit Macet, 2 Eks Direktur BKK Karanganyar Segera Diadili
“Penyaluran pinjaman dilakukan dengan potong kompas, tanpa proses dan begitu saja pinjaman dicairkan. Nominal pinjaman di atas Rp100 jutaan,” kata dia.
Dari pinjaman yang cair secara tidak prosedural itu, dua direktur ini mendapatkan imbalan fantastis. Uang tersebut digunakan keduanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Berdasarkan perhitungan BPKP, perbuatan dua terdakwa mengakibatkan kerugian negara Rp3.892.170.000.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
