16 Desa di Sukoharjo Jadi Pilot Project Pencairan Dana Desa

Solopso.com, SUKOHARJO — Sebanyak 16 desa di Sukoharjo menjadi percontohan atau pilot project pencairan bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Pemerintah desa tengah menanti pencairan dana desa setelah merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa pada Desember 2021.

Pemkab Sukoharjo melakukan terobosan percepatan penyusunan APB Desa guna menggenjot serapan anggaran dana desa. Pemerintah desa diwajibkan merampungkan penyusunan APB Desa sebelum akhir 2021. Padahal, biasanya penyusunan APB Desa dilakukan pada awal tahun atau sekitar Maret-April.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Penyusunan APB Desa sebagai syarat utama pencairan bantuan dana desa asal pemerintah pusat. Sistem manajemen administrasi pencairan dana desa yang baru itu lantas dikonsultasikan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta. Beberapa desa ditunjuk sebagai pilot project guna memastikan apakah manajemen administrasi pencairan dana desa itu sesuai ketentuan atau tidak.

Baca juga: Jalan di Underpass Makamhaji Sukoharjo Rusak, Perbaikan Fokus Drainase

“Jadi ada 16 desa yang menjadi pilot project pola pencairan dana desa dengan sistem administrasi yang baru. Kalau tidak salah, sebagian besar desa di wilayah Kecamatan Nguter,” kata koordinator petugas pendamping desa di Kecamatan Polokarto, Tri Setianto, saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (29/1/2022).

Kendati demikian, Tri belum dapat memastikan waktu pencairan dana desa tahap I untuk 16 desa sebagai pilot project. Saat ini, KPPN Surakarta tengah meneliti berbagai syarat administrasi pencairan dana desa. Apabila 16 desa pilot project itu telah menerima pencairan dana desa maka disusul desa-desa lain yang tersebar di 12 kecamatan.

Rampung Sebelum Akhir tahun

Menurut Tri, pemerintah desa bisa melaksanakan berbagai program fisik maupun nonfisik lebih awal pada 2022. Terutama, pembangunan infrastruktur perdesaan yang membutuhkan waktu selama berbulan-bulan. Hal ini bagian dari percepatan serapan anggaran dana desa.

“Harapannya program kegiatan fisik maupun nonfisik bisa rampung sebelum akhir tahun. Sehingga serapan anggaran dana desa dipastikan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia.

Baca juga: 2 Sindikat Perdagangan Manusia PGOT Terbongkar di Sukoharjo

Sejatinya, serapan bantuan dana desa di Sukoharjo tergolong tinggi dibanding daerah lain di Soloraya pada 2020. Bantuan dana desa yang disalurkan melalui rekening kas desa termasuk bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp44.449.200.000. Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 12.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 150 desa.

Kepala Desa Karangasem, Kecamatan Bulu, Bambang Minarno, menyatakan mekanisme pencairan dana desa tak berbeda jauh dibanding tahun lalu. Bantuan dana desa ditransfer oleh pemerintah ke rekening kas umum daerah (RKUD) dan diteruskan ke rekenis kas desa. Pencaiaran dana desa dilakukan tiga tahap selama setahun.

Permasalahannya, lanjut Bambang, otonomi desa yang ditopang bantuan dana desa dikhawatirkan tergerus regulasi baru, yakni Perpres No 104/2021 tentang Penggunaan Dana Desa (DD) 2022. Dalam regulasi itu disebutkan 40 persen dana desa dialokasikan untuk program perlindungan sosial berupa bantuang langsung tunai (BLT).

Baca juga: Viral Curhat Korban Begal Payudara di Sukoharjo, Ini Respons Polisi

Kemudian, 20 persen untuk membiayai program ketahanan pangan dan hewani, serta delapan persen dialokasikan untuk refocusing anggaran guna menopang penanganan pandemi Covid-19. “Ini permasalahan yang dihadapi pemerintah desa pada tahun ini. Satu sisi, kami berupaya membantu penanganan pandemi Covid-19. Disisi lainnya, program kegiatan masyarakat lambat laun hilang karena minimnya anggaran desa,” kata dia.