Alokasi dana yang akan diterima pemerintah desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng), pada tahun 2024 ini naik Rp14,16 miliar dibandingkan tahun 2023.
Ulasan tentang nasib truk yang terguling di Bulakrejo Sukoharjo hingga profil Dokter Lo Siauw Ging masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com yang dapat Anda simak berikut ini.
Dana desa yang diperoleh setiap desa berbeda-beda antara satu dengan lainnya, maupun dari tahun pertama ke tahun berikutnya. Rata-rata pemerintah desa menerima ratusan juta rupiah hingga ada yang mencapai di atas Rp1 miliar.
Dana desa dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Wonogiri sejak 2015 lalu hingga 2023 ini mencapai Rp1,734 triliun dan memberikan manfaat besar bagi percepatan pembangunan desa.
Koran Solopos edisi hari ini menyajikan berbagai berita menarik salah satunya tentang Umbul Pelem di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, yang dikelola menggunakan dana desa.
Kejari Sukoharjo menyelidiki kasus dugaan korupsi dana Desa Godog, Kecamatan Polokarto. Kasus ini terungkap berawal dari aksi warga desa yang mempertanyakan realisasi dana desa yang tak kunjung terlaksana.
48 Desa di Wonogiri mendapatkan tambahan Dana Desa total Rp6,7 miliar. Anggaran itu untuk mendanai kegiatan prioritas desa atau penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana dampak dari El Nino.
Sejumlah kepala desa (kades) di Wonogiri menilai bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) semestinya tidak lagi dialokasikan di masa sekarang.
Kejaksaan menyatakan kasus korupsi dana desa atau dana lebih umum lagi anggaran pendapatan dan belanda desa masuk dalam lima besar kasus korupsi di Indonesia. Risiko penyalahgunaan uang negara di desa makin tinggi.
Kades di Kabupaten Sragen meminta Pemkab mengeluarkan juknis penggunaan dana desa untuk menangani penyakit lumpy skin disease (LSD) yang terus meningkat. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyebut tak butuh juknis penggunaan dana desa untuk tangani LSD.
Ia mendorong agar negara tetap membayarkan BPJS kepala desa dan perangkat desa yang tidak lagi menjabat sehingga ketika pensiun mereka dapat tetap memperoleh fasilitas pengobatan.
Sebanyak 15 kepala desa (kades) terpilih pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2022 dilantik Bupati Wonogiri, Joko Sutopo alias Jekek di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (30/12/2022).
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, melantik 15 kepala desa (kades) terpilih pada pemilihan kepala desa (Pilkades) 2022 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (30/12/2022).
Tim gabungan Polda Papua Barat mengusut penggunaan Dana Desa pada dua daerah yang kerap menjadi sasaran gerakan KKB dan berafiliasi dalam organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Sebanyak 25 kelompok Dasawisma (Dawis) yang terdiri atas ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berhasil membangun ketahanan pangan desa.
Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 menunjukkan lompatan signifikan jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang di Indonesia. Selama tujuh tahun pengucuran dana desa berhasil mendorong 32.479 desa mentas dari status tertinggal.
Praktik baik implementasi Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa membutuhkan inisiatif, inovasi, kreativitas, dan kepeloporam dengan model berpikir yang tidak biasa atau out of the box.
Kementerian Desa Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dengan membentuk 10 desa antikorupsi.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Galeri Ekonomi dan Investasi Desa (GEID) sebagai wahana pengembangan ekosistem ekonomi dan investasi desa berbasis digital.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Galeri Ekonomi dan Investasi Desa (GEID) sebagai wahana pengembangan ekosistem ekonomi dan investasi desa berbasis digital.
Masalah fundamental kemiskinan di perdesaan adalah tingkat upah riil pertanian yang rendah, ketiadaan lahan bagi petani, dan ketergantungan petani pada upah sebagai buruh.
Pencapaian Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa menjadi bagian penting dari strategi mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surtawijaya mengusulkan agar dana operasional diberikan hingga 5 persen.
Bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT DD) triwulan I 2022 disalurkan kepada 19.604 keluarga penerima manfaat di Karanganyar. Bantuan dilarang untuk membeli barang tersier.
Penggunaan dana desa yang dialokasikan di 192 desa Kabupaten Sragen sudah diatur sedemikian rupa untuk bansos, ketahanan pangan, dan penanggulangan Covid-19.
Selain pemberian paket sembako kepada warga yang melakukan isoman, Pemdes Selodoko juga memberikan bantuan kepada warga yang isolasi di tempat yang disediakan Pemdes.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng akan memberikan bantuan keuangan (bankeu) untuk pembangunan sarana prasana desa mencapai Rp1,6 triliun.
Aturan penggunaan 40 persen dana desa untuk BLT DD membuat jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) harus ditambah beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Perlu penyelenggaraan sensus penduduk miskin karena data kemiskinan ekstrem faktual berbeda antara data di level desa dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo mampu menyelesaikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja atau APB sebelum akhir tahun, biasanya Maret-April baru kelar.
Semua desa di Kabupaten Wonogiri telah selesai mendata SDGs Desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberi apresiasi khusus.
Badan usaha milik desa harus mewujudkan demokratisasi perekonomian masyarakat desa. Salah satu wujudnya adalah pengelolaan badan usaha milik desa mencakup dan memberdayakan kelompok rentan atau marginal.
BLT dana desa bertujuan menggenjot daya konsumsi masyarakat menengah ke bawah di desa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.
Penyaluran program bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Kudus, mulai dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan dana yang tersalur Rp2,57 miliar.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu, 6 Maret 2021. Esai ini karya Mulyanto, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret dan Ketua Bidang Kajian dan Publikasi ISEI Solo.