SOLOPOS.COM - Tim Sembilan mendatangi Wapres JK, Selasa (10/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)
Mata Najwa Metro TV mengambil tema Kala Jadi JK. Mengupas soal isu perpecahan Jokowi-JK hingga kenaikan harga BBM.
Solopos.com, SOLO – Mengusung tema Kala Jadi JK, tayangan Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, Rabu (1/4/2015), juga menyinggung isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku ingin mengalihkan dana subsidi BBM untuk membangun sekolah dan rumah sakit. (Baca Juga: Jokowi-JK Pecah?)
Dalam segmen terakhir Mata Najwa Metro TV, Jusuf Kalla dihadapkan dengan aktivis mahasiswa yang menanyakan mengenai kenaikan harga BBM. Dadan Hudanul, perwakilan mahasiswa Institut Pertanian Bogor mengungkapkan menaiikan harga BBM bukanlah keputusan tepat. (Baca Juga: Tanggapan JK Soal Rapor Merah)
Dengan tegas JK menjawab kenaikan BBM bukanlah keputusan yang salah. Ia menjelaskan meski dampak jangka pendeknya terkesan merepotkan, namun hasil jangka panjangnya akan sangat menguntungkan bagi masyarakat.
“Terkait kenaikan BBM, bahwa kami ini ingin memindahkan dana yg dibakar di jalan utk membangun sekolah, rumah sakit seperti itu,” jelas Kalla.
Dalam kesempatan yang sama, pria yang terkenal dengan moto Lebih Cepat Lebih Baik itu juga dihadapkan pada isu pemberantasan korupsi. Dengan santai, JK menjawab pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi, namun pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penegak hokum.
Sebelumnya, JK juga disinggung mengenai campur tangannya terhadap konflik internal partai Golkar. Ia tidak menampik memang dirinya ikut cawe-cawe, namun ia menjelaskan bahwa campur tangannya itu bertujuan baik.
“Sejak tiga bulan setelah pelantikan, semua partai politik itu berikrar bersama-sama membangun bangsa. Jadi soal Golkar, saya berbicara kepada dua belah pihak, Ical sama Agung Laksono memberi gambaran baiknya seperti apa,” jelas Kalla.
Sedangkan mengenai isu reshuffle cabinet, orang nomor dua RI itu mengaku belum membahasnya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut waktu lima bulan terlalu singkat untuk menilai kinerja para menterinya. Namun JK mengaku sudah mengetahui seperti apa kinerja para menterinya.
“Reshuffle tentu hak presiden memberhentikan atau merombak kabinet. Terhadap kinerja, kami belum ada rapat-rapat. Namanya rapor, kan biasanya tunggu setahun. Lima bulan itu terlalu cepat,” ungkap JK menutup tayangan Mata Najwa Metro TV.