SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan Kantor Bupati Boyolali di Kemiri (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Solopos.com, BOYOLALI — Aparat Polres Boyolali melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan proyek relokasi kompleks kantor terpadu Pemkab Boyolali. Kapolres Boyolali, AKBP Budi Haryanto, menyatakan penyelidikan dimulai setelah masuknya aduan soal kasus itu ke Mabes Polri yang selanjutnya diturunkan ke Polda Jawa Tengah dan Polres Boyolali.
Sementara Kasatreskrim Polres Boyolali, AKP Parwanto, menyatakan telah menandatangani berkas penyelidikan kasus tersebut. “Ada beberapa materi yang diadukan ke Mabes lalu didisposisikan ke Polda dan diteruskan kepada kami. Baru-baru ini saya tanda tangani penyelidikan kasus, termasuk salah satunya dugaan mengenai proyek relokasi itu,” terang Parwanto saat dihubungi Solopos.com, Selasa (5/11/2013).
Terkait temuan beberapa sumber Solopos.com mengenai sandiwara lelang proyek, Parwanto mengaku informasi tersebut perlu dicek silang. “Perlu ada cek silang. Hal itu untuk mengetahui kebenaran di lapangan. Dalam rangka penyelidikan, informasi sekecil apa pun tetap kami kumpulkan,” paparnya.
Seperti diberitakan Solopos.com, Harian Umum Solopos, Senin (4/11/2013) lalu, mengungkapkan indikasi adanya “sandiwara” dalam lelang proyek pembangunan perkantoran di ibu kota baru Kabupaten Boyolali itu. Rekanan yang menawar dengan harga tinggi dikalahkan oleh rekanan yang menawar lebih rendah.
Relokasi ibu kota Kabupaten Boyolali dari Kecamatan Boyolali Kota ke Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo sejatinya sudah bermasalah sejak awal pelaksanaan, 3 tahun lalu. Mulai dugaan pemalsuan tanda tangan hingga dugaan korupsi pembangunan gedung. Kini, terungkap kembali masalah lain dalam proyek pembangunan perkantoran terpadu di ibu kota baru kabupaten itu.