Wali Kota Solo: PSBB Belum Perlu Diterapkan, Tapi...

Sollopos.com, SOLO — Pemerintah Kota Solo menilai belum saatnya mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) skala lokal maupun wilayah (Soloraya). Alasannya, sejumlah indikator yang menjadi dasar pengajuan belum lengkap. Salah satunya, belum ada bukti terjadinya transmisi lokal.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo memilih menekankan pentingnya pembatasan jarak dan kewajiban memakai masker. Mereka juga diminta rajin cuci tangan menggunakan sabun. Tapi, PSBB bisa menjadi opsi jika masyarakat tidak patuh.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Sembuh dari Corona, Warga Paulan Colomadu Wajib Karantina Mandiri

“Selama berstatus kejadian luar biasa [KLB] dan masa tanggap darurat, kalau masyarakatnya tidak tertib, PSBB bisa menjadi opsi. Tapi, saya harap tidak [perlu PSBB] karena masyarakat sudah menunjukkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan pebcegahan Covid-19. Selain itu, kalau benar-benar menjalankan PSBB, Solo enggak sanggup,” kata dia, kepada wartawan, Rabu (22/4/2020).

Rudy, panggilan akrab Wali Kota Solo, mengatakan poin lain pengajuan PSBB adalah adanya peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, kemudian terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu. Penambahan kasus sejak KLB ditetapkan pada Jumat (13/4/2020) hingga hari ke-40 pada Rabu ini berada di angka 13 atau tidak bertambah dengan cepat.

Seluruh pasien terkonfirmasi positif Covid-19, sambungnya, merupakan tranmisi impor dari daerah lain. Kendala lain yang dihadapi jika mengusulkan PSBB adalah ketersediaan anggaran untuk menopang hidup seluruh warganya.

Kecelakaan Karanganyar: Motor VS Truk di Matesih, 2 Pemotor Meninggal

Di samping itu, jika pembatasan benar dilakukan maka sektor pertama yang terdampak adalah perekonomian. Karena masyarakat tak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya

“Nanti masyarakat makan apa, kalau kami tidak punya kemampuan menopang. Berbeda jika kebutuhan itu ditanggung provinsi atau pusat. Kami engga punya anggaran, cuma dana alokasi umum [DAU], Terus kalau PAD [pendapatan asli daerah], enggak mungkin. Karena diprediksi turun sampai 30 persen. Dana dari pusat untuk Solo juga sudah dipotong banyak sekali,” ungkapnya.

Wajib Pakai Masker

Rudy memprediksi apabila PSBB dijalankan maka akan memperlambat proses pemulihan ekonomi setelah pandemi berakhir. Saat ini, ia memilih meminta pedagang tradisional untuk mengenakan masker nonmedis.

Jika mereka menolak, Pemkot siap memberi peringatan dengan ancaman pencabutan surat hak penempatan (SHP). “Mei-Agustus kami akan beri kompensasi pembebasan retribusi, karena merekalah yang terus menggerakkan ekonomi di masa sulit ini,” tandas Rudy.

DIJUAL CEPAT:  Headset Nakamichi

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani, mengaku terus mendapatkan laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Sektor yang paling awal mengambil keputusan itu adalah perhotelan, tenant di mall, tempat hiburan, bioskop, dan karaoke. Selain itu, sektor informal seperti perencana kegiatan (event organizer), tukang pijat, seniman, dan sebagainya.

“Terus berkembang dari 800 orang dan sekarang sekitar 1.000an orang. Data juga kami kirim ke provinsi karena mereka termasuk yang harus ditangani jika kebijakan PSBB ditetapkan,” kata dia.