SOLOPOS.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Antaranews.com)

Solopos.com, JAKARTA -- Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah dipastikan tidak naik pada 2021. Bahkan hal itu sudah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya menjelaskan alasan upah minimum provinsi (UMP) tidak naik pada 2021. Yaitu karena kondisi perekonomian nasional yang merosot sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024

"Penurunan perekonomian tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang minus 5,32 persen," kata Menaker Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Bantuan Sosial Tunai Akan Diperpanjang Hingga Juni 2021, Ini Besarannya

Selain itu, lanjut Menaker berdasarkan data analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 82,85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan.

Kemudian, masih dalam survei yang sama juga ditemukan bahwa sebanyak 53,17 persen usaha menengah dan besar. Kemudian 62,21 persen usaha mikro dan kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

"Itu beberapa survei yang menjadi latar belakang kenapa keluarnya surat edaran tersebut," kata Menaker Ida.

Orang Tua Perlu Tahu Batasan Anak Membantu Bekerja, Agar Tak Dituding Melakukan Eksploitasi

Sehingga, sambung Menaker, pada intinya sebagian besar perusahaan di Indonesia tidak mampu membayar upah meskipun sebatas upah minimum yang berlaku saat ini. Kondisi tersebut juga dibahas dengan dewan pengupahan nasional.

Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

Gubernur Ganjar Belum Berencana Tetapkan UMP 2021

Tidak terkecuali di Jakarta, sambung Menaker juga diarahkan UMP 2021 untuk tidak mengalami kenaikan dari UMP 2020. Hal ini berkaca pada kondisi ekonomi Ibu Kota yang anjlok akibat COVID-19.

Diketahui, UMP DKI Jakarta 2020 sebesar Rp4.276.349 per bulan. Angka ini naik sekitar 8,51 persen atau setara Rp335.376 dibanding UMP 2019.



 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng

Pilkada 2024 Makin Ramai, Kades Pentur Siap Maju jadi Calon Bupati Boyolali

Pilkada 2024 Makin Ramai, Kades Pentur Siap Maju jadi Calon Bupati Boyolali
author
Anik Sulistyawati Jumat, 26 April 2024 - 08:32 WIB
share
SOLOPOS.COM - Kepala Desa (Kades) Pentur, Simo, Boyolali, Maskuriyadi, siap maju Pilkada. Foto diambil beberapa waktu lalu. (Istimewa/Maskuriyadi)

Solopos.com,  BOYOLALI – Kepala Desa (Kades) Pentur, Kecamatan Simo, Maskuriyadi, menyatakan siap maju menjadi calon Bupati Boyolali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namanya meramaikan bursa calon bupati selain petahana, M. Said Hidayat; Ketua DPD Partai Golkar, Fuadi; tokoh muda NU sekaligus dokter gigi, Fauzan Arif Munandar; asisten pribadi Presiden Joko Widodo, Devid Agus Yunanto; dan lain-lain.

Maskuriyadi menyampaikan dirinya memiliki niatan menuju AD 1 Boyolali karena ingin membangun Boyolali. Ia mengatakan banyak pemimpin muda muncul, Maskuriyadi ingin pemuda mulai memegang kursi kepemimpinan.

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024

“Saya siap maju Bupati Boyolali. Namun, masih perlu lobi-lobi dulu,” jelas Kades yang telah menjabat sejak 2019 di Pentur tersebut kepada Solopos.com, Jumat (26/4/2024).

Ia menjelaskan saat ini sedang mencari-cari dukungan dengan mendekati partai agar bisa masuk dalam kontestasi Pilkada 2024 di Boyolali, paling tidak menjadi wakil bupati. Maskuriyadi mengatakan kemungkinan bakal mendekati PKB.

Koran Solopos

Maskuriyadi juga sedang melobi rekan-rekannya di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Boyolali.

“Kami juga berusaha lewat jalur NU. Kalau kemarin ada Mas Fauzan lewat Ansor, saya lebih ke pengurus NU secara struktural dari ranting sampai PCNU. Kami baru matur-matur, sowan-sowan, minta arahan,” kata dia.

Semisal jalur partai kurang beruntung, Maskuriyadi tak menutup kemungkinan untuk berjuang di jalur independen. Ia telah mempersiapkan tim tersendiri untuk nantinya bisa mengumpulkan dukungan minimal maju independen.

Emagazine Solopos

Pria 35 tahun berharap dari semua elemen masyarakat bisa bersinergi untuk melihat Boyolali jangka panjang di tangan pemuda.

“Setiap kami kumpul di angkringan atau di mana dengan komunitas serta perkumpulan selalu kami sampaikan tentang rencana kami untuk membangun Boyolali,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, berbagai nama muncul dalam bursa Pilkada Boyolali 2024. Mulai dari eks kader PDIP Boyolali, Sumarno Lindo, hingga Ketua MPD PKS Boyolali, Tugiman, juga masuk dalam bursa. Beberapa spanduk dan baliho berbau Pilkada juga telah menghiasi Boyolali.

Interaktif Solopos



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.

BKK Rp3,3 Miliar dari Dana Keistimewaan Disalurkan untuk 7 Kalurahan Budaya

BKK Rp3,3 Miliar dari Dana Keistimewaan Disalurkan untuk 7 Kalurahan Budaya
author
Rohmah Ermawati Jumat, 26 April 2024 - 08:12 WIB
share
SOLOPOS.COM - Atraksi seni dalam acara Selasa Wagen yang ditampilkan di Youtube Regol Bregodo Trengginas. Acara itu sebagai ajang menampilkan potensi Kalurahan Budaya di DIY. (Tangkapan layar Youtube)

Solopos.com, YOGYAKARTA—Tahun ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan untuk program Kalurahan Budaya senilai Rp3,3 miliar. Anggaran tersebut menyasar tujuh kalurahan.

Paniradya Pati Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si, menjelaskan program Kalurahan Budaya merupakan salah satu komponen dari program kalurahan Mandiri Budaya yang menjadi salah satu program strategis Gubernur DIY.

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024

“Di dalam 11 kebijakan strategis Gubernur, ada kebijakan strategis Kalurahan Mandiri Budaya, tapi juga ada kebijakan strategis berkaitan rintisan Kalurahan Mandiri Budaya salah satunya adalah Kalurahan Budaya,” kata dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (24/4/2024).

Koran Solopos

Hingga tahun ini sudah ada sekitar 100 Kalurahan Budaya yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di DIY. Proses dari kegiatan Kalurahan Budaya tersebut berada di bawah ranah Dinas Kebudayaan DIY.

Menurutnya secara aktivitas, program tersebut hampir sama dengan yang terjadi di program lain seperti padat karya. Artinya ada aktivitas yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) langsung, dan ada aktivitas yang dilakukan oleh para lurah.

Untuk aktivitas langsung, hampir semua Kalurahan Budaya yang ada akan mendapatkan alokasi anggaran termasuk mendapatkan alokasi kegiatan.

Emagazine Solopos

Dia mencontohkan ketika di satu lokasi terdapat kegiatan festival adat, maka festival tersebut nantinya dipilih dan ada satu yang dibiayai khusus dengan Dana Keistimewaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan.

Selain itu, pada Kalurahan Budaya juga dilakukan pendampingan. Disebutkan, masing-masing kalurahan Budaya memiliki dua pendamping.

Banyak hal yang digali dari program kalurahan Budaya tersebut, yang pada intinya adalah mengembangkan potensi yang ada di masing-masing kalurahan.

Interaktif Solopos

Misalnya saja terkait potensi kesenian. Setiap Kalurahan Budaya akan dibina oleh pendamping yang kemudian juga mendapatkan evaluasi dari tim monitoring dan evaluasi yang telah disiapkan.

“Aktivitas [yang ada di Kalurahan Budaya] itu kemudian diekspresikan dalam bentuk tampilan-tampilan. Salah satunya kalau di Malioboro selalu ada acara Selasa Wagen, yang berada di Benteng Vredeburg. Di lokasi itu akan ditampilkan seluruh [potensi] Kalurahan Budaya,” jelas Aris.

Di acara itu juga ditampilkan bentuk budaya lain seperti kuliner, pengetahuan dan teknologi, kerajinan dan lainnnya. Selain di acara Selasa Wagen, potensi Kalurahan Budaya juga ditampilkan di bandara melalui kerja sama dengan PT Angkasa Pura.

“Harapannya untuk mengenalkan tentang budaya yang ada di kami [DIY]. Itu yang dilakukan oleh dinas, berkaitan dengan Kalurahan Budaya,” lanjut dia.



Selain yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, ada pula dukungan untuk Kalurahan Budaya yang berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan.

Dia menyampaikan, di 2024 ini ada sekitar 7 kalurahan yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut. Nilainya antara Rp400 juta hingga Rp800 juta per kalurahan.

Artinya, ada sebagian kalurahan yang mendapatkan anggaran Rp400 juta, ada yang lebih, dan ada yang sampai Rp800 juta, sesuai kebutuhan masing-masing kalurahan. “Total, nilai BKK tahun ini [untuk kebutuhan tersebut] ada sekitar Rp3,3 miliar,” bebernya.

Menurut Aris, pendampingan Kalurahan Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan menyasar pada semua Kalurahan Budaya. Sedangkan untuk Kalurahan Budaya yang didukung BKK hanya beberapa, yang sebelumnya diawali dengan pengajuan proposal dan seleksi. Biasanya, kegiatan dengan BKK tersebut ditujukan untuk aktivitas yang dipandang bisa menimbulkan sesuatu yang berbeda.

“Misalnya di salah satu Kalurahan Budaya itu ternyata mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan Kampung Among Lare. Jadi kampung untuk berinteraksi, melakukan pendidikan informal dalam rangka mengenalkan budaya termasuk mengenalkan moral, mental dan sebagainya agar memiliki ciri khas Yogyakarta,” jelas dia.

Aris menyebutkan ketujuh Kalurahan Budaya yang tahun ini mendapatkan dukungan BKK di antaranya adalah Selopamioro, Sitimulyo, Ngalang, Wiladeg, Margoagung, Sukoreno, dan Beji.

Terkait proses pencairan BKK, dia mengatakan sama dengan program yang lain. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa di tahun ini, aktivitas fisik harus diselesaikan dulu proses perizinannya baru bisa melakukan proses pencairan anggaran.

Misalnya saja ketika ada kegiatan yang dilakukan di sebuah lahan atau pekarangan, maka harus sudah ada izin dari pemilik lahan.

“Dalam hal ini tanggung jawab BKK ada di kalurahan. Setelah diberikan ke kalurahan, maka kalurahan yang akan membelanjakan. Namun untuk OPD yang mengampu adalah Dinas Kebudayaan. Sedangkan untuk kegiatan pendampingan Kalurahan Budaya yang Dinas Kebudayaan, anggarannya juga berasal dari Dana Keistimewaan,” lanjut dia.

Untuk Dana Keistimewaan kegiatan Kalurahan Budaya yang disalurkan melalui OPD di Tahun 2024 ada sekitar Rp16 miliar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.

Penonton Nonbar Indonesia Vs Korsel di Pemda Sragen Tembus 1.200 Orang

Penonton Nonbar Indonesia Vs Korsel di Pemda Sragen Tembus 1.200 Orang
author
Tri Rahayu , 
Anik Sulistyawati Jumat, 26 April 2024 - 07:37 WIB
share
SOLOPOS.COM - Seribuan warga menyemut di halaman Pemda Sragen saat nonbar pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia vs Korea Selatan, Jumat (26/4/2024) dini hari.(Istimewa/Pemda Sragen)

Solopos.com, SRAGEN—Seribuan warga Sragen tumplek blek dalam acara nonton bareng (nonbar) pertandingan sepakbola antara Timnas Indonesia vs Korea Selatan Piala Asia U-23 di halaman Kantor Pemda Sragen, Kamis (25/4/2024) malam hingga Jumat (26/4/2024) pagi. Acara itu dihelat selama tujuh jam terhitung sejak Kamis pukul 21.00 WIB hingga Jumat pukul 04.00 WIB.

Pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan Timnas Indonesia lewat adu penalty dengan skor 10-11 untuk Timnas Indonesia. Adu penalty dilakukan setelah pertandingan hingga akhir babak kedua imbang dengan skor 2-2.

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024

Nonbar tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Hargiyanto, Kabag Ops Polres Sragen Kompol Dudi Pramudia, para asisten, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati tak hadir dalam nonbar pertandingan delapan besar Piala Asia U-23 itu.

Koran Solopos

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sragen, Ivo Kristanto, kepada Solopos.com, Jumat pagi, menyampaikan nonbar di halaman Pemda Sragen berlangsung hingga pukul 04.00 WIB. Dia menyampaikan Sekda Sragen Hargiyanto pun menghadiri nonbar itu hingga selesai diikuti sejumlah pejabat lainnya.

“Awalnya Polres hanya menarget sekitar 400 orang. Ternyata yang datang membeludak. Penonton yang memadati halaman Pemda Sragen mencapai 1.200 orang. Jelas di luar prediksi. Keriuhan dan keramaian terdengar menggema saat menyuarakan dukungan untuk Timnas Indonesia. Apalagi saat sorakan gol untuk Indonesia suaranya lebih kencang lagi,” ujar Ivo.

Dia mengungkapkan nonbar ini diadakan dari informasi di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) lantaran adanya permintaan dari penggemar sepakbola di media sosial. Dia mengatakan Pemda kemudian merespons hal itu sehingga diadakan nonbar secara mendadak di halaman Pemda Sragen.

Emagazine Solopos

“Karena berkaitan dengan keramaian massa maka Badan Kesbangpol yang ditunjuk untuk berkoordinasi dengan Polres Sragen. Sedangkan OPD lainnya turut membantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, pelaksanaan nonbar oleh Disporapar dan fasilitasnnya disiapkan Diskominfo,” ujarnya.

Dalam rangkaian acara nonbar itu juga dibagikan doorprize bagi para penonton. Pembagian doorprize sebagai daya tarik dalam nonbar. Doorprize itu diberikan dari OPD, RS Rizky Amalia, Bank Jateng, dan stakeholders lainnya.

 

Interaktif Solopos



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Memuat Berita lainnya ....
Solopos Stories