Tolak KLB Demokrat, One Krisnata Bawa-Bawa Hasil Pilkada Klaten
Ketua DPC Partai Demokrat Klaten, One Krisnata (dua dari kiri) saat menyampaikan sikap menolak KLB ilegal Deli Serdang, Sumut di kantor DPC setempat, Senin (8/3/2021). DPC Partai Demokrat Klaten akan melawan terus berbagai upaya pengambilalihan kepemimpinan partai tidak sah. (Solopos.com/Ponco Suseno)

Solopos.com, KLATEN - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Klaten, One Krisnata, menolak hasil Kongres Luar Biasa atau KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021). Dalam menolak hasil KLB Deli Serdang itu, One Krisnata sempat menyinggung hasil Pilkada 2020 di Kabupaten Bersinar.

Hal itu diungkapkan One Krisnata saat ditemui wartawan di kantor DPC Partai Demokrat Klaten, Senin (8/3/2021). Selain dihadiri pengurus DPC Partai Demokrat, kegiatan itu juga dihadiri anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Klaten dan Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Klaten.

DPC Partai Demokrat Klaten siap turun ke jalan guna menolak hasil KLB Deli Serdang tersebut jika memperoleh lampu hijau dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga: Intensitas Hujan Masih Tinggi, 3 Kabupaten di Jatim Ini Rawan Banjir

"Kami menolak KLB ilegal di Deli Serdang karena tidak sesuai AD/ART 2020 yang sudah diakui Kemenkumham. Kami minta ke pemerintah untuk tidak mengesahkan apa pun hasil KLB itu. Kalau ini dilegalkan, ini akan menjadi preseden buruk," kata One Krisnata di hadapan juru warta, di kantor DPC Partai Demokrat Klaten, Senin (8/3/2021).

Di kesempatan itu, One Krisnata juga menyinggung adanya kubu oposisi yang dinilai wajar di tengah alam demokrasi. Sejauh ini, One Krisnata mengklaim partainya diisi orang-orang yang santun. Hal itu juga sudah dibuktikan DPC Partai Demokrat Klaten saat mengikuti Pilkada 2020.

"Partai Demokrat ini diisi orang-orang santun. Kemarin, kami kalah di Pilkada 2020. Tapi kami tak membuat gerakan apa pun. Secara hukum, kami juga tak menentang pihak yang menang di Pilkada 2020. Bagi kami, kalah dan menang itu biasa," katanya.

Ke depan, DPC Partai Demokrat Klaten bertekad terus melawan pelaku gerakan pengambilalihan Partai Demokrat. Pelaksanaan KLB ilegal Deli Serdang dianggap tak sesuai dengan AD/ART tahun 2020.

"Kami masih menunggu daftar hadir dari Kemenkumham. Dari pengurus DPC Partai Demokrat Klaten tidak ada yang berangkat. Tak ada yang mewakili DPC juga. Kami tak memberangkatkan siapa pun. Jika ada yang mengatasnamakan DPC Partai Demokrat Klaten di KLB ilegal itu, itu penipuan dan akan kami bawa ke ranah pidana. Kami akan tetap setia dengan Ketum Partai Demokrat, Pak AHY," katanya.

Tak Khawatir

One Krisnata mengatakan dirinya tak terlalu khawatir dengan potensi DPC Partai Demokrat tandingan di Klaten di waktu mendatang. Sepanjang KLB ilegal, One Krisnata mengaku ada pengurus DPC Partai Demokrat yang diiming-imingi uang untuk mengikuti KLB di Deli Serdang.

"Wakil Ketua DPC Partai Demokrat, Abriyanto sempat ditawari uang dan tiket. Itu sudah dilaporkan ke saya. Yang bersangkutan pun juga telah menolak. Jika ada dari pengurus yang ikut KLB, tentu akan dipecat. Di luar itu, ada dua orang lagi yang sudah tidak lagi duduk di kepengurusan DPC Partai Demokrat yang ditawari uang itu. Uang yang dijanjikan senilai mobil Daihatsu Xenia, Rp100 juta-Rp125 juta. Yang nawari itu adalah orang Anas Urbaningrum dan Nazarudin," katanya.

Baca Juga: Naik Tipis! Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (8/3/2021) di Pegadaian

Penolakan KLB Deliserdang, Sumut juga ditentang anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Klaten dan perwakilan PDRI Klaten. Perwakilan Fraksi Partai Demokrat DPRD Klaten, Siwi Kusumastuti menilai KLB di Deliserdang tak sesuai dengan AD/ART. Ke depan, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Klaten tetap setia dan solid mendukung AHY. Hal seperti itu juga disampaikan Ketua PDRI klaten, Sri Wening.

"Sampai titik darah penghabisan, kami akan tetap mempertahankan [kepemimpinan AHY]," katanya.



Berita Terkini Lainnya








Kolom