Tertibkan Hunian Liar di Lahan Bong Mojo Solo, Ini Saran Ahli Tata Kota

Solopos.com, SOLO — Masalah pemukiman atau hunian liar di kawasan makam Bong Mojo, Jebres, Solo, harus segera diselesaikan oleh Pemkot Solo supaya tidak semakin bertambah banyak. Apa yang dilakukan warga di lahan milik Pemkot Solo itu jelas menyalahi aturan.

Di sisi lain, warga yang tinggal di kawasan Bong Mojo mengatakan tidak keberatan dipindah. Namun, mereka mengajukan beberapa syarat, mulai dari meminta lahan pengganti yang bersertifikat hingga menolak ditempatkan di rusunawa.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Semakin banyak jumlah hunian liar di kawasan itu akan semakin sulit bagi Pemkot untuk menertibkannya. Kendati demikian, ada sejumlah pertimbangan yang tetap harus diperhatikan oleh Pemkot Solo ketika hendak menertibkan hunian liar yang telah menjamur tersebut.

Salah satu anggota staf peneliti di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung (ITB), Isnu Putra Pratama, mengatakan ada beberapa pertimbangan terkait penertiban hunian liar di Bong Mojo Solo.

“Jadi harus diperhatikan warga di sana seperti apa karakternya. Memang, lokasi tersebut merupakan lahan milik pemerintah, tetapi harus dilihat karakter masyarakatnya seperti apa jika memang harus direlokasi,” ujarnya saat diwawancarai Solopos.com melalui telepon, Minggu (17/7/2022). 

Baca Juga: Alasan Sudah Bayar, Warga Bong Mojo Solo Minta Ganti Rugi Jika Digusur

Solusi Selain Relokasi

Hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah kedekatan antarwarga, lokasi pekerjaan warga, hingga keinginan lokasi pindah. “Pemimpin atau pengampu kepentingan harus melihat situasi warga di sana. Apakah lokasi pekerjaan warga tersebut dekat atau tidak dengan lokasi relokasi, hingga kedekatan antarwarga seperti apa,” jelasnya.

Menurut Isnu, ada faktor lain yang membuat lahan Bong Mojo Solo menjadi rebutan warga untuk membangun hunian liar selain harga yang murah dan terjangkau. Misalnya peluang untuk bisa lebih dekat dengan tempat kerja, mendapatkan lahan yang lebih luas, atau kedekatan dengan saudara.

“Ini tidak menutup kemungkinan, kenapa lahan Bong Mojo bisa menjadi rebutan, selain harga yang terjangkau,” jelasnya. Isnu menambahkan ada solusi lain selain relokasi untuk masalah hunian liar di kawasan makam Bong Mojo, Solo.

Baca Juga: Selain Murah, Sederet Hal Ini Bikin Lahan Bong Mojo Solo Diburu Warga

Solusi itu yakni pemerintah bisa memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). “Mungkin tidak semua diberi sertifikat, di lokasi tertentu, mungkin ada rumah yang diberikan HGB. Tetapi, tentu memang harus diperhatikan potensi kecemburuan sosial antarwarga,” ulasnya.

Komunikasi

Isnu mencontohkan Kampung Akuarium di Jakarta Utara. Dengan masalah yang sama, warga bisa diberikan HGB. “Situasinya sama seperti Kampung Akuarium di Jakarta Utara, pemukiman berdiri di tanah milik pemerintah, kemudian diberi HGB, warganya kemudian membentuk koperasi,” ujarnya.

Untuk kasus hunian liar Bong Mojo, Isnu mengatakan bisa saja Pemkot Solo menerapkan kebijakan serupa. Tapi semua tergantung keputusan Pemkot. Lebih jauh, Isnu menekankan komunikasi antara pemerintah dan warga menjadi penting untuk menemukan solusi demi kebaikan bersama.

Baca Juga: Tak Hanya Jual Beli Lahan, Warga Juga Bongkar Makam Bong Mojo Solo

”Komunikasi menjadi penting, antara pemerintah Kota Solo dan warga Bong Mojo. Melihat warga yang tidak keberatan dipindah, kemungkinan bisa menemukan jalan tengah, yang baik bagi kedua pihak,” ucapnya.

Seperti diketahui, hunian liar belakangan ini marak didirikan warga di lahan makam Bong Mojo, Solo. Pemkot Solo sudah mendata hunian liar tersebut untuk keperluan penertiban karena Pemkot hendak menggunakan tanah Bong Mojo yang berstatus hak pakai (HP) Pemkot untuk membangun fasilitas umum.

Pemkot berencana membangun pasar untuk relokasi pedagang Pasar Mebel Gilingan. Selain itu akan dibangun pula garasi bus milik Dinas Perhubungan Kota Solo. Selain menertibkan bangunan liar, Pemkot akan membongkar ratusan makam di sisi barat Bong Mojo.